Anggota Kongres AS Rashida Tlaib Serukan Penangkapan Yoav Gallant di New York

Nov 18, 2026 - 09:01
 0  1
Anggota Kongres AS Rashida Tlaib Serukan Penangkapan Yoav Gallant di New York

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat Rashida Tlaib menyerukan penangkapan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang dijadwalkan berbicara di New York, Kamis (19/11/2026). Tlaib menilai Gallant penjahat perang yang telah dikenai surat perintah penangkapan ICC.

Ad
Ad

Seruan itu disampaikan Tlaib melalui unggahan di platform X pada Rabu (18/11/2026), beberapa jam sebelum Gallant dijadwalkan tampil dalam pertemuan puncak tahunan MirYam Institute, organisasi nirlaba pro-Israel, di Kota New York.

Baca juga: AS Serang Pulau Qeshm Iran: Jaringan Rahasia NSA Dilaporkan Lumpuh

Seruan Tlaib dan Alasan Hukum yang Dipakai

Dalam unggahannya, Tlaib menegaskan bahwa kota-kota di Amerika Serikat tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang. Ia merujuk langsung pada status Gallant sebagai buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Kita tidak boleh menormalisasi penjahat perang yang berkeliaran dengan bebas di kota-kota kita. Yoav Gallant bertanggung jawab atas genosida dan pembunuhan massal di Gaza dan Lebanon. Ia telah menjadi subjek surat perintah penangkapan dari ICC," tulis Tlaib, dikutip dari SINDOnews.

Pernyataan itu bukan seruan pertama dari kalangan progresif Demokrat. Tlaib, yang dikenal vokal terhadap kebijakan Israel di Gaza, sebelumnya berulang kali mendesak pemerintahan Presiden AS untuk meninjau ulang hubungan militer dengan Israel. Namun seruan penangkapan terhadap mantan pejabat tinggi Israel di wilayah hukum AS tergolong langka dan menandai eskalasi retorika.

Yang menjadi pijakan Tlaib adalah surat perintah penangkapan ICC yang telah dikeluarkan terhadap Gallant. Meski AS bukan negara pihak dalam Statuta Roma, keberadaan surat perintah itu memberi dasar politik dan moral bagi anggota Kongres untuk menuntut otoritas lokal bertindak.

Baca juga: Putin Tiba di Shenzhen Jelang KTT APEC dan Pertemuan Trilateral dengan Xi dan Trump

Permohonan Hind Rajab Foundation ke Departemen Kehakiman AS

Pada hari yang sama, Hind Rajab Foundation mengumumkan telah mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Kehakiman AS (DOJ) agar Gallant dituntut atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza dan Lebanon, serta genosida di wilayah Palestina.

Yayasan itu menyatakan permohonan tersebut berkaitan dengan kejahatan yang diduga diizinkan atau diperintahkan langsung oleh Gallant selama masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Israel, yakni antara Oktober 2023 hingga November 2024.

Periode itu mencakup fase paling intens dari operasi militer Israel di Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023. Selama rentang waktu tersebut, Gallant menjadi salah satu pejabat paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan militer Israel, termasuk dalam hal pembatasan bantuan kemanusiaan dan operasi darat di wilayah padat penduduk.

Hind Rajab Foundation selama ini dikenal sebagai lembaga yang gencar mendokumentasikan dugaan pelanggaran hukum internasional oleh pejabat Israel dan mengajukan laporan hukum ke berbagai yurisdiksi, termasuk di Eropa. Permohonan ke DOJ ini menjadi bagian dari strategi hukum mereka untuk menekan pemerintah AS agar mengambil tindakan nyata.

Jadwal Kunjungan Gallant dan Reaksi di New York

Gallant dijadwalkan menyampaikan pidato utama dalam pertemuan puncak tahunan MirYam Institute di Kota New York pada Rabu waktu setempat. MirYam Institute adalah organisasi nirlaba yang selama ini mendukung kebijakan keamanan Israel dan sering mengundang pejabat serta mantan pejabat Israel untuk berbicara.

Kedatangan Gallant ke New York memicu perhatian kelompok advokasi hak asasi manusia dan organisasi diaspora Palestina. Mereka menilai kehadiran mantan pejabat yang dikenai surat perintah ICC di kota besar AS merupakan provokasi dan ujian bagi komitmen Washington terhadap hukum internasional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari MirYam Institute maupun dari perwakilan Gallant terkait seruan Tlaib dan permohonan Hind Rajab Foundation. Kepolisian New York juga belum mengeluarkan keterangan apakah ada langkah pengamanan tambahan di lokasi acara.

Sejumlah pengamat menilai kecil kemungkinan Gallant ditangkap di AS karena Washington tidak mengakui yurisdiksi ICC atas warga negara sekutu non-pihak. Namun tekanan politik dari anggota Kongres dan organisasi hukum dapat mempersulit posisi pemerintahan dalam menghadapi tuntutan penegakan hukum internasional.

Latar Belakang Surat Perintah ICC dan Posisi AS

ICC sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Gallant dan sejumlah pejabat Israel atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terkait operasi militer di Gaza. Surat perintah itu menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah mahkamah karena menyasar pejabat tinggi negara yang tidak mengakui yurisdiksi ICC.

Amerika Serikat, yang bukan negara pihak dalam Statuta Roma, secara konsisten menolak yurisdiksi ICC atas Israel dan warga negaranya. Pemerintahan AS bahkan pernah mengkritik langkah ICC dan mengancam sanksi terhadap pejabat mahkamah, meski implementasinya menuai perdebatan di dalam negeri.

Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia dan sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat progresif mendesak agar AS menghormati hukum internasional dan tidak melindungi individu yang dituduh melakukan kejahatan perang. Perdebatan ini mencerminkan perpecahan politik di AS terkait kebijakan terhadap Israel, terutama sejak konflik Gaza meletus.

Hind Rajab Foundation dan organisasi serupa berargumen bahwa prinsip yurisdiksi universal memungkinkan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional di negara mana pun, terlepas dari kewarganegaraan pelaku. Namun penerapan prinsip ini di AS sangat jarang dan selalu menghadapi hambatan politik serta hukum.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Seruan Tlaib menambah tekanan politik terhadap pemerintahan AS menjelang kunjungan Gallant. Anggota Kongres dari Partai Demokrat progresif kemungkinan akan menggunakan momentum ini untuk mendesak dengar pendapat atau surat terbuka kepada Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri.

Bagi Gallant, kunjungan ke New York menjadi ujian citra. Ia telah meninggalkan jabatan menteri pertahanan, tetapi tetap menjadi figur yang kontroversial di mata publik internasional. Pidato di MirYam Institute diperkirakan akan menjadi ajang pembelaan diri dan kritik terhadap tekanan internasional terhadap Israel.

Hind Rajab Foundation menyatakan akan terus memantau perkembangan permohonan mereka ke DOJ dan tidak menutup kemungkinan mengajukan laporan serupa ke negara lain yang memiliki yurisdiksi. Mereka juga mendesak agar otoritas New York mempertimbangkan status hukum Gallant sebelum acara berlangsung.

Sejauh ini belum ada indikasi bahwa Departemen Kehakiman AS akan menindaklanjuti permohonan tersebut secara resmi. Namun tekanan publik dan liputan media internasional dapat memaksa institusi hukum untuk setidaknya memberikan tanggapan tertulis dalam beberapa hari ke depan.

Analisis Redaksi

Seruan Rashida Tlaib dan permohonan Hind Rajab Foundation menunjukkan bahwa isu Gaza tidak lagi hanya menjadi perdebatan kebijakan luar negeri, tetapi telah merambah ke ranah penegakan hukum domestik AS. Ini adalah perubahan penting: anggota Kongres kini menggunakan instrumen hukum internasional untuk menekan pejabat asing di wilayah AS.

Namun realisme politik tetap membayangi. AS bukan pihak Statuta Roma dan secara historis melindungi pejabat Israel dari yurisdiksi ICC. Peluang Gallant ditangkap di New York sangat kecil. Meski demikian, tekanan simbolik ini tetap berdampak: ia mencoreng citra Gallant dan memaksa publik AS melihat langsung kontroversi seputar kebijakan Israel di Gaza.

Yang lebih menarik adalah reaksi institusi hukum AS. Jika DOJ membiarkan permohonan Hind Rajab Foundation tanpa tanggapan, kritik terhadap standar ganda hukum internasional akan menguat. Jika DOJ menanggapinya, AS menghadapi dilema diplomatik dengan sekutu utama di Timur Tengah. Pilihan apa pun akan menjadi preseden bagi cara AS menangani tuduhan kejahatan perang terhadap pejabat negara sahabat.

Sumber: icc-cpi.int

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad