Pemkot Palembang Percepat RDTR Atasi Banjir, Target Rampung Desember 2026
Pemerintah Kota Palembang mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengatasi banjir yang rutin terjadi saat musim hujan. RDTR ditargetkan ditetapkan melalui peraturan daerah pada Desember 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang Yudha Fardyansah mengatakan upaya mengatasi banjir dan genangan air tidak hanya melalui normalisasi sungai dan pembersihan drainase. Pemkot Palembang juga memperkuat pembenahan tata ruang sebagai langkah jangka panjang agar pembangunan kota lebih terarah.
Baca juga: Banjir Rendam SDN 133 dan SMPN 20 Mataram, Disdik Imbau Sekolah Siaga
Percepatan RDTR dan Target Perda Desember 2026
Yudha menegaskan bahwa penataan ruang yang baik berperan strategis dalam menjawab berbagai persoalan perkotaan, termasuk banjir dan genangan air yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
"Termasuk mempercepat penyusunan RDTR yang ditargetkan segera ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) pada Desember 2026," katanya di Palembang, Selasa, seperti dikutip dari ANTARA News Sumsel.
Menurut dia, melalui perencanaan tata ruang yang terarah, pembangunan dapat lebih memperhatikan fungsi kawasan, kondisi lingkungan, serta sistem aliran air. Dengan begitu, risiko genangan dapat ditekan seminimal mungkin.
RDTR sendiri merupakan instrumen penting dalam tata ruang kota karena mengatur secara detail pemanfaatan ruang, termasuk zona-zona yang boleh dan tidak boleh dibangun. Keberadaan RDTR memungkinkan pemerintah kota mengendalikan pembangunan agar tidak mengganggu fungsi resapan air dan sistem drainase.
Baca juga: Longsor di Kelok Manih Baso Agam: Jalan Terganggu, Polsek Turun Evakuasi
Proses penyusunan RDTR melibatkan kajian teknis, konsultasi publik, dan harmonisasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang lebih tinggi. Setelah rampung, RDTR akan ditetapkan sebagai perda yang menjadi dasar hukum bagi penerbitan izin membangun.
12 Titik Genangan Hilang Berkat Program Palembang Gercep
Selain penataan ruang, Pemkot Palembang menjalankan program Palembang Gerak Cepat (Gercep) untuk menghadapi musim hujan. Jajaran Dinas PUPR melakukan berbagai upaya preventif, antara lain membersihkan drainase dan sungai dari sampah serta sedimentasi.
Tujuan pembersihan itu adalah menjaga kelancaran aliran air sekaligus meminimalkan potensi genangan saat hujan turun. Hasilnya, berdasarkan evaluasi lapangan dalam sepekan terakhir, sebanyak 12 titik genangan awal yang tercatat dalam rapat evaluasi musim hujan tahun sebelumnya dilaporkan sudah tidak ditemukan lagi.
"Berdasarkan hasil evaluasi lapangan dalam sepekan terakhir, sebanyak 12 titik genangan awal yang tercatat dalam rapat evaluasi musim hujan tahun sebelumnya dilaporkan sudah tidak ditemukan lagi," ujar Yudha.
Klaim itu menunjukkan bahwa langkah jangka pendek berupa pembersihan drainase memberi hasil nyata. Namun, Yudha menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan normalisasi sungai dan pembersihan drainase. Diperlukan pembenahan tata ruang agar akar masalah banjir tidak berulang setiap tahun.
Banjir dan genangan di Palembang selama ini dipicu oleh kombinasi curah hujan tinggi, kapasitas drainase yang terbatas, serta perubahan tata guna lahan yang mengurangi area resapan air. Karena itu, pendekatan jangka panjang melalui RDTR dinilai sejalan dengan kebutuhan penanganan banjir yang lebih menyeluruh.
Mengapa RDTR Penting untuk Pengendalian Banjir Palembang
RDTR mengatur detail pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan atau kawasan, termasuk ketentuan tentang koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien dasar hijau (KDH), dan sistem drainase kawasan. Dengan aturan yang jelas, pembangunan baru tidak serta-merta menutup area resapan air atau memperkecil kapasitas saluran air.
Selama ini, salah satu persoalan klasik di kota besar adalah pembangunan yang tidak sejalan dengan daya dukung lingkungan. Kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan berubah menjadi permukiman atau kawasan komersial, sehingga air hujan tidak terserap dan langsung mengalir ke saluran drainase yang kapasitasnya terbatas.
Melalui RDTR, pemerintah kota dapat menetapkan zona-zona yang dilindungi, mengatur kepadatan bangunan, dan mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau. RDTR juga menjadi acuan dalam evaluasi izin mendirikan bangunan sehingga pembangunan yang berpotensi memperparah banjir bisa dicegah sejak awal.
Selain itu, RDTR memungkinkan integrasi antara perencanaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur, termasuk jaringan drainase dan pengendalian banjir. Dengan demikian, pembangunan saluran air, kolam retensi, dan normalisasi sungai dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan rencana pemanfaatan ruang di sekitarnya.
Bagi warga Palembang, penetapan RDTR juga memberi kepastian hukum mengenai pemanfaatan lahan. Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengetahui aturan yang berlaku di kawasan tertentu, sehingga mengurangi potensi sengketa atau pelanggaran tata ruang di kemudian hari.
Dampak dan Tantangan Penetapan RDTR di Palembang
Percepatan penyusunan RDTR membawa dampak signifikan bagi pengelolaan banjir di Palembang. Jika RDTR ditetapkan sesuai target Desember 2026, pemerintah kota memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menertibkan pembangunan yang melanggar tata ruang dan mengendalikan alih fungsi lahan.
Namun, proses menuju penetapan perda tidak tanpa tantangan. Penyusunan RDTR membutuhkan data spasial yang akurat, koordinasi lintas instansi, serta partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik. Setiap masukan dari warga dan pelaku usaha perlu diakomodasi tanpa mengorbankan tujuan pengendalian banjir.
Selain itu, penegakan aturan setelah RDTR ditetapkan menjadi ujian berikutnya. Tanpa pengawasan yang konsisten, RDTR hanya akan menjadi dokumen tanpa efek di lapangan. Karena itu, Dinas PUPR perlu memastikan bahwa setiap izin pembangunan mengacu pada RDTR dan pelanggaran ditindak sesuai ketentuan.
Dari sisi anggaran, pelaksanaan program Palembang Gercep dan penyusunan RDTR juga menuntut alokasi dana yang memadai. Pembersihan drainase dan sungai harus dilakukan secara rutin, bukan hanya menjelang musim hujan, agar hasilnya bertahan lama.
Meski demikian, langkah Pemkot Palembang mempercepat RDTR menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani banjir secara menyeluruh. Kombinasi antara penanganan jangka pendek melalui Gercep dan jangka panjang melalui RDTR menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar normalisasi sungai.
Langkah Selanjutnya Menuju Perda RDTR Palembang
Ke depan, Pemkot Palembang akan terus mematangkan rancangan RDTR agar dapat ditetapkan sebagai perda pada Desember 2026. Proses ini mencakup finalisasi dokumen teknis, pembahasan dengan DPRD, serta harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Yudha memastikan bahwa Dinas PUPR akan terus melakukan langkah antisipatif menghadapi musim hujan. Pembersihan drainase dan sungai akan dilanjutkan, sementara evaluasi lapangan dilakukan secara berkala untuk memantau titik-titik genangan.
"Termasuk mempercepat penyusunan RDTR yang ditargetkan segera ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) pada Desember 2026," ujarnya menegaskan komitmen pemerintah kota.
Bagi masyarakat, penetapan RDTR nantinya akan memengaruhi aturan membangun di kawasan masing-masing. Karena itu, sosialisasi kepada warga dan pelaku usaha perlu dilakukan sejak dini agar tidak menimbulkan kebingungan saat perda berlaku.
Dengan target yang jelas dan program yang berjalan, Palembang berpeluang memiliki sistem pengendalian banjir yang lebih tertata. Keberhasilan itu akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penegakan aturan, dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat yang menjaga kebersihan drainase dan tidak membuang sampah ke sungai.
Analisis Redaksi
Langkah Pemkot Palembang mempercepat penyusunan RDTR patut diapresiasi karena menyentuh akar persoalan banjir, bukan hanya gejala. Selama ini penanganan banjir sering berkutat pada normalisasi sungai dan pengerukan drainase yang sifatnya reaktif. Pendekatan tata ruang menawarkan solusi jangka panjang yang lebih struktural.
Namun, ada catatan kritis yang perlu diajukan. Target penetapan perda pada Desember 2026 harus disertai peta jalan yang transparan. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses penyusunan RDTR berjalan, termasuk tahapan konsultasi publik dan pembahasan dengan DPRD. Tanpa keterbukaan, RDTR berisiko menjadi dokumen elitis yang tidak dikenal masyarakat.
Yang tak kalah penting adalah penegakan aturan setelah RDTR ditetapkan. Sejarah tata ruang di banyak daerah menunjukkan bahwa masalah utama bukanlah ketiadaan aturan, melainkan lemahnya pengawasan dan penindakan. Jika RDTR hanya menjadi formalitas, banjir akan tetap menjadi langganan tahunan. Klaim bahwa 12 titik genangan telah hilang adalah awal yang baik, tetapi keberhasilan sesungguhnya diukur dari kemampuan kota mencegah genangan baru di masa depan.
Sumber: antaranews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0