Banjir Aceh Meluas: Kiai Maman Desak Evakuasi Cepat dan Bantuan Merata
Bencana banjir yang meluas di sejumlah daerah Aceh mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq. Ia mendesak pemerintah mempercepat evakuasi dan memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau seluruh warga terdampak, termasuk mereka yang terisolasi.
Kiai Maman, sapaan akrabnya, menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi situasi darurat sendirian, terlebih ketika banjir telah memutus akses transportasi di sejumlah wilayah.
Baca juga: Banjir Lumpur Rendam 35 Rumah di Cipaganti Bandung, Sungai Cikalintu Meluap
"Kondisi masyarakat harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan proses evakuasi berjalan cepat dan terkoordinasi. Jangan sampai ada warga yang terlambat mendapatkan pertolongan hanya karena sulitnya akses menuju lokasi bencana," ujar Kiai Maman di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kronologi dan Sebaran Banjir di Aceh
Berdasarkan laporan sementara BNPB per 15 November 2026, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang telah berdampak terhadap 18.158 jiwa atau 5.785 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.088 warga terpaksa mengungsi untuk menghindari risiko bencana.
Dampak banjir juga tercatat cukup besar terhadap permukiman dan infrastruktur. Sekitar 885 rumah terendam, 158 hektare lahan persawahan terdampak, sementara enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun tidak dapat dilalui akibat genangan banjir.
Bencana serupa turut melanda Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan beberapa wilayah lainnya. Bahkan, kejadian banjir disertai tanah longsor di Aceh Tengah dilaporkan telah menimbulkan korban jiwa.
Baca juga: Geotermal Ngebel Diprotes Warga, PT BDE Buka Suara soal Longsor dan Air Telaga
Meluasnya banjir ke berbagai kabupaten menunjukkan skala bencana yang tidak bisa ditangani secara sektoral. Kiai Maman menilai besarnya jumlah masyarakat terdampak membutuhkan langkah penanganan terukur dan melibatkan seluruh unsur pemerintah, mulai dari BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah.
"Pemerintah perlu memastikan proses evakuasi berjalan cepat dan terkoordinasi," tegasnya.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kiai Maman
Maman Imanulhaq adalah anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang duduk di Komisi VIII, komisi yang membidangi urusan sosial dan penanggulangan bencana. Posisi itu membuatnya memiliki kewenangan untuk mendorong sekaligus mengawasi langkah pemerintah dalam penanganan bencana.
Dalam pernyataannya, ia menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga. BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi agar proses penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang masih terjebak atau bertahan di rumah masing-masing karena keterbatasan akses evakuasi. Warga di daerah terisolasi tidak boleh luput dari pendataan dan distribusi bantuan.
"Jangan sampai masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau justru tidak mendapatkan perhatian. Pemerintah harus mencari berbagai cara agar bantuan tetap bisa disalurkan. Dalam situasi seperti ini, setiap menit sangat berarti bagi keselamatan warga," tegas Kiai Maman.
Selain evakuasi, ia mengingatkan pentingnya menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi para pengungsi. Bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, pakaian, selimut, obat-obatan, serta perlengkapan bayi dan perempuan harus segera didistribusikan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kiai Maman juga menyoroti pentingnya fasilitas pengungsian yang manusiawi. Tempat penampungan harus memiliki sanitasi memadai, akses air bersih, layanan kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Latar Belakang: Ancaman Bencana yang Tak Berhenti Saat Air Surut
Kiai Maman mengingatkan bahwa ancaman bencana tidak berhenti ketika air mulai surut. Kerusakan rumah, terganggunya kegiatan ekonomi, rusaknya lahan pertanian, hingga potensi penyebaran penyakit dapat memperpanjang penderitaan masyarakat apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, pemerintah diminta mulai menyiapkan strategi pemulihan sejak masa tanggap darurat. Pendataan kerusakan dan kerugian, pemulihan fasilitas umum, serta dukungan terhadap masyarakat yang kehilangan mata pencaharian perlu menjadi bagian dari agenda penanganan bencana.
Data BNPB menunjukkan 158 hektare lahan persawahan terdampak di Aceh Tamiang. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian, kerusakan lahan berarti kehilangan sumber penghasilan dalam beberapa bulan ke depan. Pemulihan ekonomi pascabanjir menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.
Selain itu, genangan air yang lama dapat memicu penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, dan diare. Kondisi ini menuntut layanan kesehatan bergerak di titik-titik pengungsian.
Di sisi lain, Kiai Maman mendorong penguatan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Langkah tersebut mencakup optimalisasi sistem peringatan dini, pemantauan kondisi sungai, kesiapan personel penanggulangan bencana, serta ketersediaan logistik dan sarana evakuasi.
Mitigasi menjadi kunci karena wilayah Aceh memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap banjir dan longsor. Tanpa penguatan sistem peringatan dini dan pemantauan sungai, risiko korban jiwa akan terus berulang setiap musim hujan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai Maman memastikan pihaknya akan terus mendorong sekaligus mengawasi langkah pemerintah dalam menangani bencana di Aceh. Penanganan tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan darurat, tetapi harus berlanjut hingga masyarakat benar-benar pulih.
"Negara harus hadir secara nyata di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Jangan biarkan warga berjuang sendiri menghadapi bencana. Keselamatan, kebutuhan dasar, dan masa depan para korban harus menjadi perhatian bersama," pungkas Kiai Maman.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, dan komunitas kemanusiaan untuk bergotong royong membantu warga Aceh. Solidaritas nasional dinilai penting agar beban masyarakat terdampak dapat diringankan dan proses pemulihan berjalan lebih cepat.
Langkah konkret yang dinantikan adalah percepatan evakuasi di titik-titik terisolasi, pendataan ulang warga terdampak, serta distribusi logistik yang merata. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu air surut untuk mulai mendata kerusakan.
Bagi warga yang masih bertahan di rumah, pemerintah perlu menyiapkan jalur evakuasi alternatif dan tim penyelamat yang menjangkau wilayah sulit diakses. Setiap menit memang berarti, seperti disampaikan Kiai Maman.
Analisis Redaksi
Seruan Kiai Maman menyentuh titik lemah penanganan bencana di Indonesia: koordinasi yang sering tersendat dan distribusi bantuan yang tidak merata. Data BNPB yang menunjukkan 5.088 pengungsi di Aceh Tamiang seharusnya menjadi alarm bahwa kapasitas penampungan dan logistik perlu dihitung ulang, bukan hanya dari jumlah bantuan yang dikirim, tetapi dari kecepatan jangkauan.
Pernyataan bahwa "setiap menit sangat berarti" bukan retorika kosong. Di wilayah yang akses jalannya terputus, seperti enam ruas jalan di Kecamatan Tenggulun, keterlambatan evakuasi bisa berujung fatal. Pemerintah perlu memastikan jalur darat, air, dan udara benar-benar digunakan secara simultan, bukan menunggu satu jalur pulih.
Kritik yang lebih mendasar adalah soal mitigasi. Banjir di Aceh Tamiang, Subulussalam, Aceh Singkil, hingga Aceh Tengah menunjukkan pola bencana yang berulang. Selama sistem peringatan dini dan pemantauan sungai tidak diperkuat, setiap musim hujan akan menghadirkan cerita yang sama: evakuasi terlambat, bantuan terlambat, dan warga kembali menjadi korban.
Komisi VIII DPR punya kewenangan untuk mendorong anggaran kebencanaan yang lebih berpihak pada kesiapsiagaan, bukan hanya tanggap darurat. Pengawasan harus berlanjut setelah banjir surut, memastikan pemulihan rumah, lahan pertanian, dan mata pencaharian warga benar-benar berjalan.
Yang paling mendesak sekarang: pastikan tidak ada warga terisolasi yang luput dari pendataan. Bantuan yang tidak merata sama saja dengan membiarkan sebagian warga berjuang sendiri.
Sumber: belarakyat.com, bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0