Kasus Korupsi BNPB: Letjen Suharyanto Diperiksa KPK, Dua Prajurit Aktif Dibidik
Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Letjen TNI Suharyanto telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Penyidik bekerja sama dengan POM TNI karena pengusutan mulai menyasar prajurit aktif, termasuk seorang deputi dan pejabat protokol di lembaga tersebut.
Pemeriksaan berlangsung Kamis (12/11/2026). Selain Suharyanto, KPK mendalami keterangan dari seorang Deputi di BNPB yang juga TNI aktif, dan seorang pejabat Koordinator Keprotokolan (Korsespim) BNPB. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut materi pemeriksaan menyentuh mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Baca juga: Cip Nvidia ke China: Polri Belum Geledah Megaspeed, Ini Kata Kapolri
Kronologi Pemeriksaan Suharyanto dan Dua Prajurit Aktif
Pemeriksaan Suharyanto menjadi babak baru penyidikan yang sebelumnya sudah menetapkan lima tersangka. KPK menyebut pemeriksaan itu dilakukan bersama POM TNI, mengingat perkara diduga melibatkan personel militer yang masih berdinas.
"Pemeriksaan berjalan dengan baik, keterangan-keterangan yang dibutuhkan juga didapat oleh penyidik dalam pekan ini," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari AFU.ID.
Fokus penyidik, menurut Budi, adalah proses pengadaan. "(Pemeriksaan) termasuk soal penunjukan langsung kepada vendor," ujarnya. Penunjukan langsung inilah yang diduga menjadi pintu masuk pengaturan pemenang proyek.
Urutan peristiwanya bisa dirangkum sebagai berikut:
- KPK menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi DSP kebencanaan.
- KPK menggeledah sejumlah lokasi, termasuk ruang kerja Suharyanto, untuk mencari bukti tambahan.
- Presiden Prabowo Subianto mengganti Suharyanto dari jabatan Kepala BNPB pada Kamis, 15 Oktober 2026, setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT).
- Posisi Suharyanto digantikan Letjen Kristomei Sianturi.
- Pada Kamis (12/11/2026), KPK memeriksa Suharyanto bersama POM TNI, disusul pemeriksaan seorang deputi dan pejabat Korsespim BNPB.
Budi memastikan koordinasi dengan POM TNI berjalan intens. "Pemeriksaan berjalan dengan baik," ujarnya lagi, menegaskan bahwa keterangan yang dibutuhkan penyidik sudah terkumpul dalam pekan tersebut.
Lima Tersangka dan Nama-Nama yang Terlibat
Dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima tersangka. Yang paling menonjol adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto. Nama lain yang masuk daftar adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
KPK juga menetapkan Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto, serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG. Kelima nama itu menjadi pintu masuk penyidik menelusuri aliran uang dan proses pengadaan di lingkungan BNPB.
Yang menarik, benang merah perkara ini bermuara pada keluarga. Perusahaan yang diduga diatur memenangkan proyek adalah perusahaan yang dipimpin istri Bima, Sri Endang. "(Diatur memenangkan) beberapa perusahaan, komisaris utamanya ataupun direkturnya adalah istri dari BMS," jelas Budi Prasetyo.
KPK pun menelusuri aliran uang ke oknum BNPB melalui pemeriksaan pihak swasta. Penggeledahan pasca penetapan tersangka menyasar ruang kerja Suharyanto. Penyidik menyebut langkah itu untuk mencari bukti tambahan yang diduga masih berkaitan dengan perkara.
Peran Suharyanto sendiri masih berstatus saksi. Namun posisinya sebagai mantan pejabat tertinggi di BNPB membuat keterangannya krusial, terutama soal mekanisme penunjukan langsung vendor dan pengawasan di bawah kepemimpinannya.
Nilai Proyek Rp148 Miliar dan Modus Penunjukan Langsung
Kasus ini diduga melibatkan pengaturan untuk memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan barang dan jasa. Nilai proyek yang disebut KPK mencapai Rp148 miliar dalam kurun waktu 2024-2026. Angka itu menjadikan perkara ini salah satu yang terbesar di lingkungan lembaga penanggulangan bencana.
Modus yang didalami adalah penunjukan langsung kepada vendor. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, penunjukan langsung sebenarnya dimungkinkan untuk kondisi tertentu, misalnya keadaan darurat bencana. Namun KPK menduga mekanisme itu dipakai untuk mengarahkan proyek ke perusahaan tertentu.
Karena itu, penyidik mendalami proses dan mekanisme pengadaan secara menyeluruh. Bukan hanya siapa yang menandatangani kontrak, tetapi juga siapa yang mengarahkan, siapa yang menikmati, dan bagaimana perusahaan keluarga tersangka bisa masuk sebagai pemenang.
Budi Prasetyo menyebut penyidik mendalami keterangan dari pihak swasta untuk menelusuri aliran uang ke oknum BNPB. Penelusuran ini penting karena dugaan korupsi DSP menyangkut dana publik yang seharusnya dipakai untuk penanganan bencana.
Dana Siap Pakai sendiri merupakan pos anggaran yang lazim digunakan BNPB untuk merespons kedaruratan. Fleksibilitas penggunaan dana inilah yang, menurut dugaan KPK, dibajak untuk kepentingan pihak tertentu. Informasi lebih jauh soal penanganan perkara bisa dipantau di laman resmi KPK.
Mengapa KPK Harus Berkoordinasi dengan POM TNI
Keterlibatan prajurit aktif membuat penanganan perkara ini tidak bisa berjalan sendirian. KPK berkoordinasi intens dengan POM TNI sejak penyidikan bergulir. Langkah itu diperlukan karena personel militer tunduk pada hukum dan mekanisme peradilan yang berbeda dari warga sipil.
Dalam praktiknya, pemeriksaan terhadap prajurit aktif biasanya melibatkan penyidik militer sebagai pendamping. KPK menyebut kerja sama itu berjalan baik. Keterangan yang dibutuhkan penyidik didapat dalam pekan pemeriksaan tersebut.
Sejumlah pihak mendorong KPK bersurat resmi ke Panglima TNI untuk mendalami keterlibatan prajurit aktif. Dorongan itu muncul karena status tersangka yang sudah ditetapkan belum menyentuh personel militer yang masih berdinas.
Dua prajurit aktif yang dibidik KPK adalah seorang deputi dan pejabat Korsespim BNPB. Keduanya diperiksa sebagai saksi. Status itu bisa berubah bergantung pada temuan penyidik soal peran mereka dalam pengadaan.
Pergantian Kepala BNPB pada 15 Oktober 2026 menandai bahwa tekanan politik atas perkara ini nyata. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen Kristomei Sianturi menggantikan Suharyanto setelah OTT yang menjadi awal rangkaian pengusutan.
Dampak pada Tata Kelola Anggaran Kebencanaan
Perkara ini menyoroti titik rawan dalam pengelolaan anggaran kebencanaan. Dana yang seharusnya cepat cair untuk korban bencana justru diduga menjadi lahan pengaturan proyek. Nilai Rp148 miliar dalam rentang 2024-2026 menunjukkan praktik itu berlangsung lintas tahun anggaran.
Bagi BNPB, dampaknya langsung terasa. Lembaga itu kehilangan pucuk pimpinan di tengah penyidikan, sementara sejumlah pejabatnya diperiksa. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana kedaruratan menjadi taruhannya.
Bagi KPK, perkara ini menguji kemampuan lembaga antirasuah menembus institusi yang memiliki kultur hierarki ketat. Koordinasi dengan POM TNI menjadi kunci, sekaligus ujian transparansi dalam penanganan perkara yang melibatkan personel aktif.
Publik menunggu apakah penyidik akan menaikkan status dua prajurit aktif menjadi tersangka. Sampai pekan pemeriksaan berakhir, keduanya masih berstatus saksi. KPK belum mengumumkan nama maupun peran spesifik mereka dalam pengadaan.
Yang jelas, alur perkara kini bergerak dari ruang penggeledahan ke ruang pemeriksaan. Setelah ruang kerja Suharyanto digeledah dan sejumlah saksi diperiksa, perhatian beralih ke bagaimana penyidik merangkai keterangan itu menjadi konstruksi perkara yang utuh.
Analisis Redaksi: Ujian Integritas di Tubuh BNPB
Kasus ini bukan sekadar soal angka Rp148 miliar. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap lembaga yang tugasnya paling dasar: menyelamatkan warga saat bencana. Ketika Dana Siap Pakai diduga dipakai untuk mengatur pemenang proyek, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga korban bencana yang menunggu bantuan cepat.
Fakta bahwa adik dan istri adik mantan Kepala BNPB disebut dalam perkara ini memperlihatkan pola yang berulang: konflik kepentingan di lingkaran terdekat pejabat. KPK menyebut perusahaan yang dimenangkan dikomandoi istri Bima Setyawan. Jika benar, maka pengadaan di lembaga sepenting BNPB bisa diarahkan hanya dengan menempatkan orang-orang terdekat di posisi kunci.
Pemeriksaan terhadap Suharyanto sebagai saksi adalah langkah yang wajar, tetapi publik berhak menuntut kejelasan. Koordinasi dengan POM TNI tidak boleh menjadi alasan memperlambat penetapan status bagi prajurit aktif yang diduga terlibat. Transparansi soal peran deputi dan pejabat Korsespim akan menentukan apakah pengusutan ini berhenti di level pelaksana atau menembus ke lapisan pengambil keputusan.
Pergantian Kepala BNPB setelah OTT menunjukkan respons cepat dari eksekutif. Namun pergantian pejabat tidak otomatis memperbaiki tata kelola. Yang dibutuhkan adalah perbaikan mekanisme penunjukan langsung, penguatan pengawasan internal, dan kepastian bahwa dana kedaruratan tidak lagi menjadi celah bagi praktik korupsi.
Sumber: kpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0