Penyadapan Presiden dan Dugaan Makar: Yusril Sebut Polri Temukan Titik Terang

Nov 17, 2026 - 23:40
 0  1
Penyadapan Presiden dan Dugaan Makar: Yusril Sebut Polri Temukan Titik Terang

Polri disebut sudah menemukan titik terang soal dugaan keterkaitan penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan tindak pidana makar. Tapi sampai kini belum ada tersangka baru. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra meminta publik memberi ruang agar penyidik bekerja cermat.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan penyelidikan dan penyidikan masih berjalan. "Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril.

Baca juga: Kasus Korupsi Ganti Rugi Lahan Rel Kereta Api Labusel Naik ke Penyidikan, Kejati Sumut Bongkar Temuan Baru

Kronologi dan Status Penyidikan Kasus Penyadapan Presiden

Perkara ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu. Polri lantas menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penetapan tersangka ini menjadi pijakan awal sebelum penyidik melebar ke dugaan makar.

Langkah formal berikutnya sudah diambil. Polri mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI. Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP itu tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.

Dalam SPDP tersebut tercantum sejumlah pasal yang disangkakan kepada para tersangka. Yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SPDP itu juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Baca juga: Ibu Bunuh Anak 2 Tahun di Lumajang: Kronologi, Motif, dan Respons Polisi

Dari daftar pasal itu, Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP berkaitan dengan tindak pidana makar. Artinya, konstruksi perkara penyadapan sudah bersinggungan dengan ancaman pidana berat sejak surat itu dikirim ke Kejaksaan.

Empat Tersangka dan Jejak Jabatan di Kepolisian

Nama-nama yang masuk daftar tersangka bukan sosok sembarangan. Listyo Sigit Prabowo merupakan mantan Kapolri yang kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Posisinya di dua institusi itu membuat perkara ini menonjol di ruang publik.

Ahrie Sonta Nasution adalah perwira tinggi Polri yang pernah menjabat Kepala Divisi Hukum Polri dan sekretaris pribadi Kapolri. Eko Hadi Santoso juga perwira tinggi Polri yang bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara Slamet Uliandi merupakan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri. Latar belakang jabatan mereka menyentuh langsung wilayah hukum, teknologi informasi, dan protokoler pimpinan—tiga area yang relevan dengan dugaan penyadapan.

Dalam pemberitaan terkait, Eko Hadi Santoso dilaporkan telah dipecat tidak hormat dari Polri karena terbukti terlibat penyadapan. Ia disebut mengajukan banding atas pemecatan itu. Informasi ini muncul di kanal berita yang sama, meski tidak menjadi fokus pernyataan Yusril hari itu.

Yusril sendiri tidak merinci peran masing-masing tersangka dalam dugaan makar. Ia menyerahkan pengungkapan konstruksi perkara kepada kepolisian yang masih melakukan penyidikan. "Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," ujarnya.

Mengapa Dugaan Makar Butuh Pembuktian Ekstra Hati-hati

Yusril menempatkan dugaan makar sebagai persoalan hukum serius. Karena itu, penyidik harus bekerja secara cermat dan berhati-hati. Ia juga menyoroti satu hal yang belum sepenuhnya terungkap ke publik: dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, penyidikan nantinya diharapkan mengungkap aliran hasil penyadapan. Termasuk siapa pihak yang memanfaatkan informasi tersebut, hingga tujuan di balik tindakan penyadapan. Rantai itu yang akan menentukan arah penerapan pasal.

Dalam praktik hukum pidana, pasal makar menuntut pembuktian niat dan perbuatan yang jelas. Penyidik tidak cukup menunjukkan adanya alat sadap atau data yang diambil. Mereka perlu menjelaskan bagaimana informasi itu dipakai, oleh siapa, dan untuk tujuan apa.

Karena itu, pernyataan Yusril soal "titik terang" perlu dibaca sebagai penanda adanya perkembangan penyidikan, bukan kesimpulan akhir. Ia sendiri memilih tidak mendahului proses yang masih berjalan di Bareskrim.

Publik bisa memantau perkembangan resmi perkara ini melalui kanal institusi, termasuk laman AFU.ID yang memuat pernyataan Menko Yusril. Rujukan hukum lain tersedia di laman resmi Kejaksaan RI.

Dampak ke Institusi Polri dan Kepercayaan Publik

Perkara ini menyeret nama mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi. Efeknya tidak berhenti pada empat orang tersangka. Institusi Polri menghadapi ujian kepercayaan publik karena alat dan kewenangan internal diduga dipakai untuk kepentingan yang menyimpang.

Sejumlah langkah sudah terlihat di permukaan:

  • Empat tersangka ditetapkan dalam perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
  • SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum dikirim ke Kejaksaan pada 12 November 2026.
  • Pasal makar (Pasal 191 dan Pasal 193 ayat 1 KUHP) sudah dicantumkan dalam surat itu.
  • Proses etik internal berjalan paralel, dengan laporan pemecatan tidak hormat terhadap salah satu perwira.

Bagi Kejaksaan, masuknya SPDP berarti perkara berpindah ke meja penuntutan pada tahap berikutnya. Koordinasi penyidik dan jaksa akan menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat formil dan materiil.

Bagi publik, yang paling dinanti adalah kejelasan soal siapa yang menyadap, apa isi sadapan, dan ke mana informasi itu mengalir. Sampai tiga pertanyaan itu terjawab, ruang spekulasi akan tetap terbuka.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Tersangka Baru dan Konstruksi Pasal

Yusril meminta semua pihak memberikan ruang kepada kepolisian untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Permintaan itu masuk akal secara proses hukum, tetapi publik tetap butuh penanda waktu yang jelas.

Ada tiga hal yang layak dicermati ke depan. Pertama, apakah penyidik akan menetapkan tersangka baru dalam dugaan makar. Kedua, bagaimana konstruksi pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHP dijelaskan dalam berkas. Ketiga, apakah aliran hasil sadapan berhasil dipetakan.

Yusril menegaskan belum menetapkan tersangka baru "sampai sekarang". Frasa itu menyisakan kemungkinan penambahan pihak di kemudian hari, tanpa memberi tenggat. Penyidik yang memegang kendali atas waktu pengumuman.

Yang sudah pasti, perkara ini bukan lagi sekadar isu penyadapan. Ia sudah bersinggungan dengan tuduhan menggulingkan pemerintahan yang sah—wilayah hukum paling sensitif dalam KUHP baru.

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril mengandung dua hal sekaligus: kabar kemajuan dan pengelolaan ekspektasi. Di satu sisi, ia menyebut polisi menemukan titik terang kaitan penyadapan dengan makar. Di sisi lain, ia menolak menyebut tersangka baru dan menilai pembicaraan pasal makar "terlalu prematur". Kombinasi itu wajar secara penyidikan, tetapi kurang memuaskan bagi publik yang ingin tahu arah perkara.

Yang menjadi catatan redaksi adalah soal transparansi bertahap. Ketika sebuah perkara menyeret mantan Kapolri dan menyangkut penyadapan terhadap Presiden, diam terlalu lama justru menumbuhkan spekulasi. Polri tidak perlu membuka seluruh materi penyidikan, tetapi penanda waktu—misalnya target pemeriksaan saksi atau agenda gelar perkara—akan membantu menjaga kepercayaan.

Hal kedua, pencantuman Pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHP dalam SPDP seharusnya dijelaskan secara proporsional. Publik berhak tahu apakah pasal makar dipasang sebagai ancaman maksimal atau memang ada bukti permulaan yang cukup. Tanpa penjelasan, frasa "titik terang" mudah dibaca sebagai isyarat politik, bukan temuan hukum.

Ujian terbesar ada pada konsistensi. Jika penyidik berhasil memetakan aliran hasil sadapan dan pihak yang memanfaatkannya, perkara ini bisa menjadi preseden penting soal akuntabilitas alat negara. Sebaliknya, jika proses berlarut tanpa ujung yang jelas, yang tergerus bukan hanya kasus ini, melainkan kepercayaan pada institusi penegak hukum itu sendiri.

Sumber: kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad