Perizinan OSS Bermasalah, Pengusaha Properti Balikpapan Berharap Desk Investasi Jadi Solusi

Nov 17, 2026 - 22:10
 0  1
Perizinan OSS Bermasalah, Pengusaha Properti Balikpapan Berharap Desk Investasi Jadi Solusi

Gangguan sistem Online Single Submission (OSS) dan koordinasi lintas instansi masih memperlambat perizinan berusaha di Balikpapan. PT Pandega Citra Niaga berharap Desk Investasi Kalimantan memangkas jalur birokrasi yang selama ini menyita waktu.

Ad
Ad

Harapan itu disampaikan Senior Legal Manager PT Pandega Citra Niaga, Giat Wahyuwarti, usai menghadiri peresmian Desk Investasi di aula Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, sistem perizinan daring belum sepenuhnya membebaskan pelaku usaha dari hambatan administratif.

Baca juga: Permendag 33/2025 Berlaku, 3.500 Broker Properti Ikut Sertifikasi

“Selama ini kalau sistem OSS mengalami gangguan, kami harus berkoordinasi dengan Pusdatin maupun BKPM. Bahkan masih harus membuat surat dan laporan. Dengan adanya Desk Investasi ini, harapannya bisa seperti di-bypass, sehingga persoalan dapat langsung ditangani,” ujarnya seperti dikutip KOTAKU.

Kronologi Keluhan: Dari Gangguan OSS sampai Surat Laporan

Persoalan bermula dari pengalaman perusahaan saat mengurus perizinan melalui OSS. Ketika sistem mengalami gangguan, perusahaan tidak bisa langsung mengetahui penyebab terhambatnya proses.

Alih-alih mendapat jawaban cepat, perusahaan harus berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Proses itu menuntut penyampaian surat dan laporan sebelum persoalan ditindaklanjuti.

Bagi PT Pandega Citra Niaga, langkah tersebut menyita waktu. Padahal kepastian perizinan dibutuhkan agar kegiatan investasi tidak tertunda. Keterlambatan satu tahap perizinan bisa berdampak pada jadwal pengembangan proyek.

Baca juga: Bakrieland Kembangkan Nirwana Villas Malioboro dengan Sindikasi Empat BPR

Wahyuwarti menilai ada satu persoalan mendasar yang perlu dijawab Desk Investasi, yakni ketidakjelasan titik hambatan. Meski sistem sudah terintegrasi daring, pengusaha kerap tidak tahu apakah proses tersendat di daerah atau di kementerian.

“Kalau perizinan cepat dan ada kepastian hukum, kami sebagai pengusaha juga lebih nyaman menjalankan operasional. Tidak terganggu lagi dengan persoalan izin yang belum selesai,” jelasnya.

Enam Tahap Perizinan Properti yang Harus Dilalui Pengembang

Sektor properti, kata Wahyuwarti, memiliki sejumlah tahapan perizinan yang wajib dipenuhi. Setiap tahap memiliki instansi dan persyaratan berbeda, sehingga koordinasi menjadi kunci.

  • KKPR — Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai pintu awal pemanfaatan lahan.
  • PBG — Persetujuan Bangunan Gedung sebelum konstruksi dijalankan.
  • SLF — Sertifikat Laik Fungsi untuk memastikan bangunan layak digunakan.
  • Perizinan reklame — dibutuhkan untuk sarana promosi pada proyek properti.
  • Penyesuaian KBLI — Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ketika perusahaan mengembangkan lini usaha baru.
  • Persetujuan kementerian teknis — diperlukan bila bidang usaha memiliki persyaratan tersendiri, seperti operasional hotel.

Contoh paling nyata muncul ketika perusahaan properti mengembangkan kegiatan operasional hotel. Klasifikasi dan persyaratan perizinannya berbeda, sehingga proses tidak lagi hanya melibatkan pemerintah daerah.

Persetujuan kementerian teknis sesuai bidang usaha pun dibutuhkan. Di titik inilah koordinasi lintas instansi menjadi penentu apakah permohonan selesai dalam hitungan hari atau minggu.

Desk Investasi Kalimantan dan Peran BKPM dalam Perizinan Berusaha

Desk Investasi yang diresmikan di Balai Kota Balikpapan dirancang sebagai kanal pendampingan bagi pelaku usaha di wilayah Kalimantan. Kehadirannya diharapkan mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini berlarut.

Dalam ekosistem perizinan berusaha, OSS menjadi pintu utama pengajuan izin. Sistem ini terhubung dengan BKPM sebagai koordinator penanaman modal, serta kementerian dan pemerintah daerah sebagai penerbit izin sesuai kewenangan.

Karena melibatkan banyak simpul, gangguan teknis atau perbedaan tafsir persyaratan bisa memperlambat proses. Pengusaha membutuhkan satu titik kontak yang mampu mengidentifikasi posisi permohonan secara cepat.

Wahyuwarti berharap Desk Investasi berperan seperti jalur pintas yang menghubungkan pengusaha dengan instansi berwenang. Bukan menghindari aturan, melainkan memastikan persoalan administratif tidak berlarut tanpa kejelasan.

Dampak Keterlambatan Izin bagi Pengembang dan Penerimaan Daerah

Keterlambatan perizinan tidak hanya merugikan pengembang. Menurut Wahyuwarti, percepatan perizinan justru memberi manfaat bagi pemerintah.

Ketika persetujuan dapat diterbitkan lebih cepat, perusahaan bisa segera menjalankan kewajiban pembayaran retribusi maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan. Artinya, kecepatan izin berbanding lurus dengan penerimaan daerah dan negara.

Sebaliknya, proses yang tersendat menahan realisasi investasi. Proyek yang belum mengantongi izin tidak bisa berjalan penuh, sehingga kontribusi fiskalnya juga tertunda.

Bagi perusahaan properti, kepastian hukum menjadi faktor utama kenyamanan beroperasi. Tanpa kepastian, perencanaan jangka panjang—termasuk ekspansi ke lini usaha baru—menjadi sulit dihitung.

Langkah Selanjutnya: Uji Efektivitas Desk Investasi

Peresmian Desk Investasi menjadi titik awal. Yang ditunggu pelaku usaha adalah bukti bahwa kanal ini benar-benar memangkas jalur koordinasi yang selama ini melelahkan.

PT Pandega Citra Niaga menaruh harapan besar pada mekanisme tersebut. Perusahaan ingin persoalan perizinan yang selama ini harus diselesaikan lewat surat dan laporan bisa ditangani lebih langsung.

Ke depan, efektivitas Desk Investasi akan diukur dari seberapa cepat kasus seperti gangguan OSS atau penyesuaian KBLI bisa diselesaikan. Jika terbukti, kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi daerah berpeluang menguat.

Analisis Redaksi

Keluhan PT Pandega Citra Niaga bukan kasus tunggal. Ia menggambarkan celah antara janji kemudahan berusaha lewat OSS dan kenyataan di lapangan ketika sistem bermasalah atau kewenangan tersebar di banyak instansi.

Yang menarik, persoalan utamanya bukan sekadar gangguan teknis. Pengusaha mengeluhkan ketidakjelasan titik hambatan: mereka tidak tahu permohonan berhenti di daerah atau di kementerian. Ini persoalan transparansi alur, bukan hanya kecepatan server.

Desk Investasi layak diapresiasi sebagai upaya mendekatkan layanan. Namun keberhasilannya bergantung pada kewenangan yang melekat. Tanpa mandat untuk mengeksekusi atau mengawal lintas instansi, desk ini berisiko sekadar menjadi ruang konsultasi.

Ada insentif fiskal yang jelas di balik percepatan izin. Retribusi dan PNBP baru mengalir ketika izin terbit. Pemerintah daerah punya kepentingan langsung untuk memastikan Desk Investasi bekerja, bukan hanya diresmikan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad