Korupsi Pengadaan Buku SMA 2 Bungo: Tiga Tersangka Baru Dilimpahkan ke Kejari
- Kronologi Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti
- Siapa Saja Tiga Tersangka Baru dan Peran Mereka
- Kerugian Negara Rp1,2 Miliar Versi Audit Inspektorat Jambi
- Pasal Berlapis yang Menjerat Ketiga Tersangka
- Empat Tersangka Lain Sudah Lebih Dulu ke Pengadilan
- Analisis Redaksi: Mengapa Korupsi Buku Selalu Mengulang
Kasus korupsi pengadaan buku Dana BOS SMA Negeri 2 Bungo tahun anggaran 2021-2022 masuk babak baru. Tiga tersangka dari pihak swasta dilimpahkan ke Kejari Bungo setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, dengan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar.
Pelimpahan dilakukan penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Bungo pada Selasa (17/11/2026). Ketiga tersangka berinisial AS, RF, dan IR. Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan pengadaan buku sekolah melalui penerbit Erlangga di SMA Negeri 2 Bungo.
Baca juga: WN Kazakhstan Divonis 15 Tahun Bui: Kasus 2,5 Kg Kokain di Koper Bali
"Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 2 Bungo tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan," kata Ps Kasi Humas Polres Bungo Iptu Bambang, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari detikSumbagsel.
Kronologi Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti
Bambang menjelaskan, status P-21 membuat penyidik menyerahkan ketiga tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bungo. Penyerahan itu dikenal sebagai Tahap II, lanjutan dari proses penyidikan yang berjalan sejak berkas dinyatakan lengkap.
"Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Bungo kemudian melaksanakan penyerahan ketiga tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bungo untuk proses hukum lebih lanjut," ujar Bambang.
Setelah Tahap II, kewenangan penanganan perkara berpindah ke Kejari Bungo. Jaksa penuntut umum kini menyiapkan surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Baca juga: Mantan Kades Akar-akar Ditahan Polres Lombok Utara, Korupsi Dana Desa Rp451 Juta
"Dengan dilaksanakannya Tahap II, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Bungo untuk mempersiapkan proses penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Bambang.
Proses ini menandai bahwa penyidik menilai seluruh unsur perbuatan pidana telah terpenuhi. P-21 juga berarti tidak ada lagi pemeriksaan tambahan terhadap ketiga tersangka di tingkat kepolisian.
Siapa Saja Tiga Tersangka Baru dan Peran Mereka
Ketiga tersangka memiliki latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan usaha percetakan dan penerbitan buku. Peran mereka berbeda-beda dalam rantai pengadaan di SMA Negeri 2 Bungo.
- AS — pemilik sekaligus direktur usaha percetakan fotokopi CV Bungo Maju Bersama pada 2021.
- RF — Asisten Manager Erlangga Muara Bungo.
- IR — salesman Penerbit Erlangga wilayah Muara Bungo pada 2021.
Keterlibatan pihak swasta dalam kasus ini bukan hal baru. Sebelumnya, dua nama dari kalangan pengusaha, Edi Purwantoro dan Syarudin, sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan.
Dari internal sekolah, penyidik menetapkan Mashuri, mantan kepala sekolah, dan Redi Afrika, mantan Bendahara Dana BOS. Keduanya kini berstatus terdakwa bersama dua pihak swasta tersebut.
Dengan tambahan tiga nama, total tersangka dalam kasus ini menjadi tujuh orang. Pola yang terlihat: ada pihak sekolah yang mengelola anggaran, ada penyedia barang, dan ada perantara dari penerbit.
Kerugian Negara Rp1,2 Miliar Versi Audit Inspektorat Jambi
Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini dihitung melalui audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Audit dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
Hasilnya, kerugian negara mencapai Rp1.201.431.282,00 atau sekitar Rp1,2 miliar. Angka itu menjadi dasar penyidik menyusun konstruksi perkara dan menetapkan pasal yang disangkakan.
Dana yang dikorupsi berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2021 dan 2022. Dana BOS seharusnya dipakai membiayai operasional sekolah, termasuk pengadaan buku pelajaran bagi siswa.
Jumlah Rp1,2 miliar bukan angka kecil untuk sekolah menengah di kabupaten. Nilai itu setara dengan kebutuhan operasional sekolah selama beberapa tahun ajaran. Karena itu, audit PKKN menjadi pintu masuk utama pembuktian di pengadilan nanti.
Pasal Berlapis yang Menjerat Ketiga Tersangka
Ketiga tersangka disangkakan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik memakai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 sebagai dakwaan utama.
Lapisan berikutnya adalah Pasal 3 jo Pasal 18 sebagai subsidair, Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 sebagai lebih subsidair, dan Pasal 11 jo Pasal 18 sebagai lebih lebih subsidair. Semuanya merujuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik juga menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Artinya, ketiga tersangka dinilai bekerja sama dengan pihak lain dalam perbuatan yang sama.
Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur hukuman bagi pelaku yang merugikan keuangan negara. Sementara Pasal 18 mengatur pidana tambahan, termasuk uang pengganti yang harus dibayar terpidana.
Penerapan pasal berlapis memberi jaksa ruang membuktikan perbuatan dengan beberapa alternatif dakwaan. Majelis hakim nantinya memilih dakwaan mana yang paling terbukti di persidangan.
Empat Tersangka Lain Sudah Lebih Dulu ke Pengadilan
Kasus ini bergulir bertahap. Empat tersangka pertama sudah ditetapkan dan memasuki persidangan sebelum pelimpahan tiga nama baru.
Mereka adalah Mashuri, mantan kepala SMA Negeri 2 Bungo, dan Redi Afrika, mantan Bendahara Dana BOS. Dua nama lain berasal dari pihak swasta, yakni Edi Purwantoro dan Syarudin.
Pemecahan berkas perkara semacam ini lazim dalam kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak. Penyidik biasanya menuntaskan berkas yang lebih sederhana lebih dulu, lalu menyusul pihak lain yang perannya baru terang setelah pemeriksaan saksi dan audit.
Pelimpahan tiga tersangka baru menunjukkan penyidikan tidak berhenti di level sekolah. Penyidik menelusuri alur uang hingga ke penyedia barang dan penerbit.
Bagi warga Bungo, kasus ini menjadi ujian transparansi pengelolaan Dana BOS di daerah. Sejumlah sekolah di kabupaten itu bergantung pada dana pusat untuk membeli buku dan membiayai kegiatan belajar.
Ke depan, Kejari Bungo akan menyusun dakwaan dan menyerahkan perkara ke pengadilan. Publik menunggu apakah nilai kerugian Rp1,2 miliar itu dibebankan sebagai uang pengganti kepada para terpidana. Informasi lain soal kasus ini bisa dibaca di kanal hukum dan kriminal detikSumbagsel.
Analisis Redaksi: Mengapa Korupsi Buku Selalu Mengulang
Pengadaan buku adalah titik rawan dalam pengelolaan Dana BOS. Nilainya besar, barangnya sulit diverifikasi secara fisik, dan harganya mudah dimainkan lewat diskon penerbit. Di SMA Negeri 2 Bungo, pola itu muncul lagi: ada pengusaha percetakan, ada perantara penerbit, dan ada pengelola anggaran sekolah.
Yang menarik, kerugian negara baru terungkap lewat audit Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Artinya, pengawasan internal sekolah dan dinas pendidikan tidak cukup tajam mendeteksi penyimpangan selama dua tahun anggaran. Kalau audit baru muncul setelah kasus mencuat, fungsi pencegahan jelas bolong.
Pelimpahan tiga tersangka ke Kejari Bungo patut diapresiasi sebagai langkah lanjutan. Tapi ukuran keberhasilan bukan pada jumlah tersangka, melainkan pada pemulihan uang negara dan efek jera. Selama uang Rp1,2 miliar itu tidak kembali ke kas negara dan para pelaku hanya dihukum ringan, korupsi buku akan terus berulang di sekolah lain.
Yang juga perlu diawasi: apakah penerbit besar benar-benar bersih dari praktik ini, atau hanya karyawan lapangan yang diseret ke pengadilan. Publik berhak tahu siapa yang menikmati uang rakyat itu sampai ke lapisan paling atas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0