Notaris Bisa Sahkan Transaksi Properti Seluruh Negeri Mulai 2028, Ini Aturan Barunya

Nov 17, 2026 - 19:30
 0  1
Notaris Bisa Sahkan Transaksi Properti Seluruh Negeri Mulai 2028, Ini Aturan Barunya

Pemerintah resmi menerbitkan Keputusan 413/2026 yang membuka jalan bagi notaris untuk mengesahkan transaksi properti di seluruh negeri mulai 31 Desember 2028, tanpa lagi terikat batas administratif provinsi seperti aturan saat ini.

Ad
Ad

Keputusan ini mengubah dan menambah sejumlah pasal dari Keputusan Pemerintah Nomor 104/2025 yang merinci pelaksanaan Undang-Undang tentang Notarisasi. Salah satu poin terpentingnya adalah penambahan Pasal 42a soal peta jalan perluasan kewenangan notaris dalam transaksi properti.

Baca juga: Rano Karno Ajak Industri Properti Bangun Jakarta Kota Global, Ini Peluang TOD

Namun tanggal 31 Desember 2028 bukan harga mati. Pemerintah memasang syarat: perluasan kewenangan baru berlaku bila basis data notarisasi, tanah, perumahan, dan bisnis real estat sudah beroperasi serta dipublikasikan sesuai ketentuan.

Isi Keputusan 413/2026 dan Peta Jalan Pasal 42a

Keputusan 413/2026 secara khusus menyisipkan Pasal 42a ke dalam kerangka Keputusan 104/2025. Pasal baru itu mengatur peta jalan penerapan kewenangan notaris untuk transaksi properti berskala nasional.

Artinya, mulai 31 Desember 2028, notaris di kantor notaris diberi wewenang mengesahkan semua transaksi yang melibatkan properti di seluruh negeri. Aturan lama yang mengikat notaris pada lokasi properti berada akan ditinggalkan.

Perubahan ini menyentuh langsung praktik sehari-hari. Selama ini, kontrak pengalihan properti harus dinotarisasi di tempat properti tersebut berada. Dengan Pasal 42a, lokasi notaris tidak lagi menjadi penghalang utama.

Baca juga: Rumah Tipe 36 Masih Primadona di Bali: Harga Tumbuh 0,98 Persen

Keputusan ini juga menjadi penutup dari rangkaian panjang revisi aturan notaris. Undang-Undang Notaris 2014 dan Undang-Undang Notaris 2024 sebelumnya belum memberi dasar hukum yang tegas untuk pengelolaan data terpusat dan kewenangan notaris lintas wilayah.

Baru pada perubahan Undang-Undang Notaris 2026, dasar hukum untuk pengelolaan data yang terpusat dan terpadu serta perluasan kewenangan notaris secara nasional ditetapkan lebih jelas. Keputusan 413/2026 menjadi turunan operasionalnya.

Kronologi Reformasi Notarisasi dari 2014 hingga 2028

Jejak reformasi ini bisa ditelusuri sejak Undang-Undang Notaris 2014. Regulasi itu menempatkan tanggung jawab pembangunan basis data terutama di tingkat lokal, sehingga data notaris tersebar dan sulit disinkronkan antarwilayah.

Undang-Undang Notaris 2024 melanjutkan desain sistem data untuk Kementerian Kehakiman dan pemerintah daerah. Namun kewenangan notaris tetap terikat batas administratif, dan interoperabilitas data belum menjadi prioritas utama.

Perubahan Undang-Undang Notaris pada 2026 menjadi titik balik. Dasar hukum pengelolaan data terpusat dan perluasan kewenangan nasional akhirnya ditegaskan, lalu dijabarkan lewat Keputusan 413/2026.

Urutan kebijakan itu penting dicatat karena menunjukkan bahwa reformasi tidak hanya soal teknologi. Ada lapisan hukum, koordinasi antarlembaga, dan pola pikir manajemen yang harus berubah lebih dulu sebelum notaris bisa bekerja lintas provinsi.

Keputusan 413/2026 sendiri baru terbit pada November 2026, sekitar dua tahun sebelum tenggat penerapan. Jeda itu dipakai pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur data yang menjadi prasyarat.

Pernyataan Pengacara Hoang Ha Soal Dampak Aturan Baru

Pengacara Hoang Ha dari Asosiasi Pengacara Kota Ho Chi Minh menilai keputusan ini sebagai langkah maju yang patut diperhatikan dalam reformasi prosedur administrasi. Tujuannya mempermudah warga dan pelaku bisnis.

"Kebijakan ini seharusnya dipelajari dan diimplementasikan lebih awal karena ketidaknyamanan yang disebabkan oleh peraturan lama yang membatasi lokasi notarisasi," kata Hoang Ha, dikutip dari Báo Thanh niên.

Ia memberi contoh konkret. Seseorang yang tinggal di Kota Ho Chi Minh memiliki properti di Nghe An dan ingin menjualnya kepada pembeli yang juga berdomisili di Kota Ho Chi Minh. Kedua pihak berada di kota yang sama, tetapi tetap harus menotarisasi kontrak pengalihan di lokasi properti berada.

Tanpa memilih metode otorisasi yang sesuai, para pihak bisa harus menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk menyelesaikan prosedur notarisasi. "Fakta bahwa orang masih harus melakukan perjalanan sesuai dengan batas administratif untuk melakukan transaksi perdata jelas merupakan kekurangan yang perlu diatasi," ujar Hoang Ha.

Ia juga menyoroti sisi lain: Indonesia sedang membangun sistem administrasi modern yang mendorong transformasi digital dan interkoneksi data lintas wilayah. Aturan lama soal batas administratif dinilai tidak sejalan dengan arah itu.

Bagi warga, dampak paling terasa adalah penghematan waktu dan biaya. Tidak perlu lagi bolak-balik antarprovinsi hanya untuk mengesahkan akta pengalihan hak atas properti.

Kendala Verifikasi Data dan Keamanan Transaksi Properti

Hoang Ha menjelaskan, notarisasi transaksi properti berkaitan langsung dengan hak kepemilikan, hak penggunaan properti, dan keamanan transaksi. Notaris wajib memverifikasi status hukum properti, transaksi yang pernah terjadi, status hipotek, penyitaan, atau tindakan pencegahan lain.

Di sinilah persoalan muncul. Jika notaris di Kota Ho Chi Minh mengesahkan kontrak pengalihan properti di Nghe An tetapi tidak bisa memverifikasi informasi hukum secara penuh, risiko perselisihan atau akta dianggap tidak sah terbuka lebar.

Karena itu, hambatan terbesar bukan semata jarak geografis. Persoalan sesungguhnya ada pada kurangnya sinkronisasi, interoperabilitas, dan kemampuan verifikasi informasi antar sistem data.

Konektivitas terbatas dengan basis data penduduk nasional mempersulit pengambilan informasi, pencegahan transaksi ganda, dan pengendalian duplikasi. Keamanan informasi juga menjadi taruhan.

Beberapa prasyarat teknis yang harus tuntas sebelum kewenangan nasional berlaku:

  • Basis data notarisasi yang terpusat dan terpadu, bukan tersebar di tingkat lokal.
  • Interoperabilitas dengan basis data tanah, perumahan, dan bisnis real estat.
  • Konektivitas memadai ke basis data penduduk nasional.
  • Mekanisme pencegahan dan pengendalian transaksi duplikat.
  • Jaminan keamanan dan perlindungan informasi para pihak.

Tanpa semua itu, perluasan kewenangan justru berisiko menciptakan sengketa baru alih-alih menyederhanakan prosedur.

Syarat Penundaan dan Nasib Penerapan 31 Desember 2028

Keputusan 413/2026 tidak hanya menetapkan tanggal, tetapi juga memasang pengaman. Hoang Ha mencatat, dekrit itu mengatur syarat yang cukup jelas.

Jika pada 31 Desember 2028 basis data notarisasi, tanah, perumahan, dan bisnis real estat belum dioperasikan dan dipublikasikan sesuai persyaratan, perluasan kewenangan notarisasi nasional harus menunggu hingga syarat terpenuhi.

Konsekuensinya, tanggal tersebut belum menjadi jaminan pasti bagi warga untuk menikmati kebijakan baru. Implementasi bergantung pada kemajuan penyelesaian infrastruktur data.

Pemerintah memiliki waktu sekitar dua tahun untuk menuntaskan pekerjaan rumah itu. Kementerian Kehakiman dan pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak memikul beban koordinasi.

Langkah berikutnya yang perlu diawasi publik adalah publikasi status basis data dan kesiapan interoperabilitas antarlembaga. Tanpa transparansi soal itu, tenggat 2028 sulit diverifikasi.

Analisis Redaksi

Keputusan 413/2026 adalah pengakuan bahwa batas administratif dalam notarisasi properti sudah usang. Contoh yang dipaparkan Hoang Ha terlalu nyata untuk diabaikan: dua pihak di kota yang sama harus menempuh ribuan kilometer hanya karena properti berada di provinsi lain.

Namun redaksi menilai keputusan ini masih setengah jalan. Pemerintah menetapkan tanggal, tetapi menggantungkan penerapannya pada infrastruktur data yang belum terbukti siap. Klausul penundaan itu jujur sekaligus menjadi celah: tanpa pengawasan ketat, tenggat 2028 bisa lewat tanpa perubahan yang dirasakan warga.

Yang paling menentukan bukan Pasal 42a, melainkan keseriusan menyatukan basis data notarisasi, tanah, perumahan, dan kependudukan. Selama data masih terpencar di tingkat lokal, kewenangan nasional hanya akan memindahkan risiko dari perjalanan fisik ke sengketa hukum. Reformasi notaris seharusnya diukur dari kecepatan dan keamanan transaksi, bukan dari tanggal di atas kertas.

Sumber: vietnam.vn

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad