Rano Karno Ajak Industri Properti Bangun Jakarta Kota Global, Ini Peluang TOD
- Rano Karno: Kota Global Butuh Kenyamanan, Bukan Hanya Menara Kaca
- Kawasan TOD dan Proyek Transportasi Massal Jadi Magnet Investasi
- Extended Concourse Bundaran HI dan Optimalisasi Infrastruktur Eksisting
- Lini Djafar: Keberlanjutan Kini Jadi Komponen Krusial Investasi Properti
- Dampak bagi Pengembang dan Arah Kebijakan Jakarta ke Depan
- Analisis Redaksi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendorong pelaku industri properti terlibat aktif mempercepat transformasi Jakarta menjadi kota global yang kompetitif, layak huni, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menyebut gedung pencakar langit saja tidak cukup tanpa kenyamanan bagi warga.
Dorongan itu disampaikan Rano saat menjadi pembicara utama dalam forum Beyond Green: Commercializing The Future of Urban Revitalization yang digelar Cushman & Wakefield pada Selasa, 17 November 2026 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca juga: Notaris Bisa Sahkan Transaksi Properti Seluruh Negeri Mulai 2028, Ini Aturan Barunya
Perubahan status Jakarta yang tak lagi menyandang predikat ibu kota negara dinilai harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Bagi Pemprov DKI, posisi baru itu justru menjadi peluang memperkuat Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus menaikkan daya saing di tingkat internasional.
Rano Karno: Kota Global Butuh Kenyamanan, Bukan Hanya Menara Kaca
Dalam paparannya, Rano menegaskan bahwa status kota global tidak bisa dibeli lewat kemegahan bangunan. Ada syarat lain yang lebih mendasar: warga harus merasa nyaman tinggal di dalamnya.
"Predikat kota global tidak cukup dibangun melalui gedung pencakar langit dan infrastruktur modern. Jakarta juga harus mampu memberikan kenyamanan bagi warganya," ujarnya di hadapan peserta forum, seperti dikutip dari KOSADATA.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Rano mengakui Jakarta masih bergulat dengan sejumlah persoalan perkotaan yang rumit dan saling berkait. Mulai dari dominasi kendaraan pribadi, kesenjangan ekonomi, penurunan muka tanah, banjir, hingga kenaikan suhu perkotaan dan tata kelola air.
Baca juga: Rumah Tipe 36 Masih Primadona di Bali: Harga Tumbuh 0,98 Persen
Daftar masalah itu membuat pembangunan properti tidak bisa lagi berjalan sendiri. Pemerintah provinsi menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta untuk menghadirkan lingkungan perkotaan yang nyaman, membuka akses ekonomi secara merata, dan memitigasi dampak perubahan iklim.
Meski begitu, Rano tidak menampik bahwa fundamental ekonomi Jakarta masih menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Data yang ia paparkan menjadi dasar optimismenya.
- Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III 2026 mencapai 5,87 persen.
- Realisasi investasi melonjak dari Rp103,3 triliun pada 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada 2025.
- Pemprov tengah menyusun Rencana Induk Investasi 2025–2045.
- Sebanyak 44 perizinan telah disederhanakan untuk mempermudah masuknya investasi.
Angka-angka itu, kata Rano, adalah sinyal bahwa pasar masih percaya pada Jakarta. Persoalannya tinggal bagaimana kepercayaan tersebut diterjemahkan menjadi pembangunan yang tidak meninggalkan warganya.
Kawasan TOD dan Proyek Transportasi Massal Jadi Magnet Investasi
Peluang paling konkret yang ditawarkan Pemprov DKI kepada pengembang adalah kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD). Kawasan ini dirancang agar aktivitas ekonomi tumbuh mengikuti jalur transportasi publik, bukan sebaliknya.
Rano menyebut pengembangan TOD akan didukung percepatan sejumlah proyek transportasi massal. Penyelesaian pembangunan MRT hingga Monas ditargetkan pada Juni 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta. Jalur itu akan dilanjutkan hingga Kota Tua pada 2029.
Selain MRT, perpanjangan LRT dari Manggarai menuju Dukuh Atas dijadwalkan rampung pada 2027. Pemerintah juga menyiapkan Dukuh Atas Pedestrian Deck berbentuk melingkar dengan diameter sekitar 118 meter yang ditargetkan selesai pada 2028.
Deck tersebut dirancang mengintegrasikan lima moda transportasi sekaligus: MRT, KRL, Transjakarta, kereta bandara, dan LRT Jakarta. Bagi pengembang, simpul integrasi semacam ini biasanya menjadi titik pertumbuhan permintaan properti komersial dan hunian.
"Kami berharap pelaku industri properti dapat menangkap peluang ini melalui pengembangan kawasan yang berorientasi pada transportasi publik. Konektivitas yang semakin baik akan meningkatkan potensi ekonomi sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat," papar Rano.
Extended Concourse Bundaran HI dan Optimalisasi Infrastruktur Eksisting
Jakarta tidak hanya menyiapkan kawasan baru. Pemprov DKI juga mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada melalui pembangunan Extended Concourse bawah tanah yang menghubungkan Stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta dengan sejumlah properti di sekitarnya.
Terowongan bawah tanah itu akan menyambung ke Plaza Indonesia, Hotel Kempinski, Hotel Pullman, Grand Hyatt, dan Wisma Nusantara. Pendekatan ini memungkinkan gedung-gedung lama ikut terangkat nilainya tanpa harus menunggu kawasan baru selesai dibangun.
Bagi Pemprov, strategi tersebut sejalan dengan visi revitalisasi perkotaan yang tidak selalu berarti membangun dari nol. Infrastruktur eksisting dimanfaatkan semaksimal mungkin agar investasi yang sudah tertanam tidak sia-sia.
Rano menempatkan properti sebagai bagian dari ekosistem kota, bukan proyek yang berdiri sendiri. Kawasan yang terhubung baik dengan transportasi publik dinilai lebih tahan terhadap tekanan kemacetan dan lebih mudah menarik aktivitas ekonomi harian.
Lini Djafar: Keberlanjutan Kini Jadi Komponen Krusial Investasi Properti
Dari sisi pasar, Managing Director Cushman & Wakefield Indonesia Lini Djafar menilai prinsip keberlanjutan sudah bergeser dari sekadar wacana menjadi komponen krusial dalam strategi investasi properti.
Menurutnya, keberlanjutan berkaitan erat dengan tata kelola aset, daya saing, dan penciptaan nilai jangka panjang. Aset yang tidak memenuhi standar lingkungan berisiko kehilangan peminat di kemudian hari.
"Sinergi yang erat antara pemegang kebijakan dan pelaku pasar diperlukan. Arah pembangunan perlu berjalan seiring dengan perkembangan industri dan peluang investasi tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan," tutur Lini.
Cushman & Wakefield Indonesia menyatakan komitmen mendukung akselerasi pengembangan kawasan di Jakarta. Dukungan itu diberikan melalui penyediaan analisis informasi pasar, perspektif strategis, serta rekomendasi investasi bagi para pemangku kepentingan di sektor properti.
Forum Beyond Green sendiri mempertemukan pembuat kebijakan dan pelaku pasar untuk membahas masa depan revitalisasi perkotaan. Isu yang diangkat bukan lagi soal membangun lebih banyak, melainkan bagaimana membangun dengan cara yang lebih tahan lama.
Dampak bagi Pengembang dan Arah Kebijakan Jakarta ke Depan
Bagi pengembang, sinyal dari Pemprov DKI cukup jelas: proyek yang menempel pada jalur transportasi publik akan mendapat perhatian lebih. Kawasan sekitar Monas, Kota Tua, Manggarai, dan Dukuh Atas masuk dalam radar tersebut.
Penyederhanaan 44 perizinan juga disebut sebagai upaya memangkas hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan dunia usaha. Pemprov berharap langkah itu mempercepat realisasi investasi yang sudah masuk dalam Rencana Induk Investasi 2025–2045.
Namun, tantangan perkotaan yang dipaparkan Rano tetap menjadi pekerjaan rumah bersama. Penurunan muka tanah, banjir, dan kenaikan suhu perkotaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun kawasan komersial baru.
Pemerintah provinsi menyatakan pembangunan harus tetap membuka akses ekonomi secara merata. Artinya, kawasan TOD yang dikembangkan pengembang diharapkan tidak menjadi kantong eksklusif yang justru memperlebar kesenjangan.
Sejumlah proyek transportasi yang menjadi penopang TOD akan menjadi ujian pertama. MRT hingga Monas pada Juni 2027, LRT Manggarai–Dukuh Atas pada 2027, dan Dukuh Atas Pedestrian Deck pada 2028 adalah tenggat yang harus dijaga.
Jika jadwal itu terpenuhi, Jakarta punya modal nyata untuk berbicara soal status kota global. Jika tidak, ajakan Rano kepada industri properti hanya akan berhenti sebagai pidato di forum. Informasi lebih lanjut soal kebijakan properti dan tata ruang DKI dapat dipantau melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta.
Analisis Redaksi
Ada hal yang jarang terdengar dari mulut pejabat ketika membahas properti: pengakuan bahwa gedung tinggi bukan ukuran kota global. Rano Karno menyebutnya terang-terangan di forum yang pesertanya justru para pelaku pasar properti. Itu bukan pernyataan yang nyaman bagi sebagian audiensnya, tetapi justru di situ letak bobotnya.
Angka yang dipaparkan Pemprov memang menggembirakan. Investasi naik dari Rp103,3 triliun ke Rp270,9 triliun dalam empat tahun, pertumbuhan ekonomi 5,87 persen pada triwulan III 2026. Namun Jakarta juga masih berhadapan dengan penurunan muka tanah dan banjir yang tidak surut oleh sertifikat investasi. Selama dua persoalan itu belum tuntas, narasi kota global akan selalu terdengar seperti brosur pemasaran.
Kawasan TOD adalah ujian paling konkret. Konsep ini hanya bekerja jika transportasi publiknya benar-benar hadir tepat waktu dan tarifnya terjangkau. Tenggat 2027 dan 2028 akan menunjukkan apakah kolaborasi pemerintah–pengembang berjalan sebagai kemitraan atau sekadar bagi-bagi lahan di sekitar stasiun. Publik berhak menagih, karena yang dipertaruhkan bukan hanya nilai properti, melainkan wajah Jakarta setelah kehilangan status ibu kota.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0