Kasur hingga Sofa Eks Hotel Sultan Menumpuk 5 Bulan di Gudang Bekasi, Indobuildco Diminta Segera Ambil
PT Indobuildco hingga kini belum mengambil barang-barang yang dikosongkan dari Hotel Sultan milik Pontjo Sutowo. Kasur, sofa, hingga lampu menumpuk hampir lima bulan di dua gudang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak pengosongan pada 18 Juni 2026.
Barang-barang tersebut berasal dari Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) atau eks Hotel Sultan. Proses pengosongan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) setelah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Baca juga: One Global Capital Kembangkan Five Dock Sydney, Proyeksi Pendapatan AU$1,9 Miliar
Hingga Selasa (17/11/2026), pihak Kemensetneg dan PPKGBK masih menunggu itikad PT Indobuildco untuk mengambil barang sesuai tenggat waktu yang diberikan pengadilan, yakni paling lambat 4 Desember 2026.
Kronologi Pengosongan Hotel Sultan
Pengosongan Blok 15 GBK atau eks Hotel Sultan dimulai pada 18 Juni 2026. Saat itu, barang-barang di dalam bangunan didata dan dipindahkan ke dua gudang yang berlokasi di Cikarang Pusat dan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Barang yang dipindahkan mencakup perabotan bergerak seperti kasur, sofa, meja, dan lampu. Kuasa hukum Kemensetneg dan PPKGBK menyebut jumlah barang mencapai puluhan ribu unit.
"Saat ini proses pengosongan telah selesai dilakukan," ujar Kharis kepada detikProperti pada Senin (27/7/2026).
Baca juga: One Global Capital Kembangkan Five Dock Sydney, Proyeksi Pendapatan AU$1,9 Miliar
Kharis menjelaskan bahwa barang-barang tersebut merupakan benda bergerak yang tidak melekat pada bangunan. Data barang kala itu masih dalam tahap pemeriksaan akhir sebelum diserahkan kepada PN Jakarta Pusat.
"Jumlahnya (barang) mencapai puluhan ribu dan masih dalam tahap final check sebelum diserahkan kepada PN Jakarta Pusat," ucapnya.
Sejak pengosongan selesai, Kemensetneg dan PPKGBK telah berkali-kali mengirim surat kepada PT Indobuildco agar segera mengambil barang. Namun hingga pertengahan November 2026, belum ada tindakan dari perusahaan tersebut.
Pihak yang Terlibat dan Tenggat 4 Desember 2026
Kuasa hukum Kemensetneg dan PPKGBK menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali bersurat kepada PT Indobuildco. Hal itu disampaikan kepada detikProperti pada Selasa (17/11/2026).
"Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK sudah berkali-kali bersurat kepada Indobuildco untuk mengambil barang," kata kuasa hukum tersebut.
"Saat ini kami menunggu Indobuildco untuk segera mengambil barang sesuai tenggang waktu yang diberikan pengadilan," tambahnya.
Selain surat dari Kemensetneg dan PPKGBK, Ketua PN Jakarta Pusat juga telah mengirimkan surat kepada PT Indobuildco. Surat itu meminta perusahaan segera mengambil barang-barang di gudang paling lambat 4 Desember 2026.
"Kami juga mendapat tembusan surat Ketua PN Jakarta Pusat, yang meminta agar PT Indobuildco untuk segera mengambil barang-barang di gudang paling lambat tanggal 4 Desember 2026," ujarnya.
Dengan demikian, ada dua pihak yang secara resmi meminta PT Indobuildco mengambil barang: Menteri Sekretaris Negara bersama PPKGBK, serta Ketua PN Jakarta Pusat. Keduanya memiliki kepentingan agar barang-barang tersebut tidak terus menumpuk di gudang.
Latar Belakang Sengketa Hotel Sultan
Hotel Sultan merupakan properti yang dikelola PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo. Bangunan ini berdiri di atas lahan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno, yang statusnya menjadi objek sengketa antara perusahaan dan negara.
Pengosongan Blok 15 GBK merupakan bagian dari upaya penataan kawasan GBK. Proses ini dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan. Kemensetneg dan PPKGBK kemudian mengeksekusi pengosongan tersebut.
Barang-barang yang berada di dalam bangunan dipindahkan ke gudang karena tidak melekat pada struktur bangunan. Pemindahan dilakukan dengan pendataan agar tidak ada barang yang hilang atau tertukar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT Indobuildco mengenai alasan belum diambilnya barang tersebut. Kubu Pontjo Sutowo juga belum memberikan tanggapan atas tenggat 4 Desember 2026.
Sebagai informasi, detikProperti melaporkan bahwa barang-barang tersebut telah menumpuk hampir lima bulan di gudang. Sementara itu, informasi mengenai kawasan GBK dapat dilihat di situs resmi PPKGBK.
Dampak Penumpukan Barang di Gudang
Penumpukan barang di gudang menimbulkan sejumlah konsekuensi. Pertama, biaya penyimpanan dan perawatan barang menjadi beban pihak yang menyimpan, dalam hal ini Kemensetneg dan PPKGBK. Kedua, barang-barang seperti kasur dan sofa berisiko rusak jika terlalu lama disimpan.
Kuasa hukum Kemensetneg dan PPKGBK menyatakan bahwa jika PT Indobuildco tidak mengambil barang hingga batas waktu, maka PN Jakarta Pusat, Kemensetneg, dan PPKGBK tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul pada barang.
"Apabila sampai batas waktu PT Indobuildco tidak bertindak, PN Jakarta Pusat, Kemensetneg dan PPKGBK tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul pada barang," kata kuasa hukum tersebut.
Pernyataan itu menjadi peringatan bahwa risiko kerusakan atau kehilangan barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Indobuildco setelah tenggat berakhir. Hingga kini, belum ada informasi mengenai nilai total barang yang dititipkan di gudang.
Selain itu, penumpukan barang di gudang juga menghambat pemanfaatan ruang penyimpanan untuk keperluan lain. Namun, pihak Kemensetneg dan PPKGBK belum menjelaskan secara rinci mengenai hal ini.
Langkah Selanjutnya Menuju 4 Desember 2026
Hingga saat ini, Kemensetneg dan PPKGBK masih menunggu respons dari PT Indobuildco. Mereka berharap perusahaan segera mengambil barang sebelum tenggat 4 Desember 2026.
Jika hingga tanggal tersebut barang tidak diambil, maka sesuai pernyataan kuasa hukum, pihak-pihak terkait tidak bertanggung jawab atas barang. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai apakah barang akan dilelang, dimusnahkan, atau tetap disimpan.
PN Jakarta Pusat juga belum memberikan informasi mengenai tindakan lanjutan setelah 4 Desember 2026. Sementara itu, PT Indobuildco belum memberikan tanggapan resmi.
Publik masih menantikan apakah perusahaan milik Pontjo Sutowo akan memenuhi panggilan pengadilan untuk mengambil barang. Sampai saat itu tiba, kasur, sofa, dan perabotan lainnya tetap menumpuk di gudang Cikarang.
Analisis Redaksi
Penumpukan barang eks Hotel Sultan selama hampir lima bulan menunjukkan lambatnya penyelesaian urusan administratif pasca-pengosongan. Kemensetneg dan PPKGBK telah menjalankan kewajiban dengan memindahkan dan menyimpan barang, bahkan memberikan tenggat yang jelas. Namun, PT Indobuildco seakan mengabaikan permintaan tersebut.
Jika benar perusahaan tidak mengambil barang hingga 4 Desember 2026, maka risiko kerusakan dan kehilangan barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Indobuildco. Langkah pengadilan yang memberikan tenggat merupakan bentuk keadilan bagi semua pihak, tetapi juga menegaskan bahwa negara tidak bisa terus-menerus menanggung beban penyimpanan.
Yang perlu diawasi adalah transparansi mengenai kondisi barang dan mekanisme setelah tenggat. Apakah barang akan dilelang atau ditangani dengan cara lain? Masyarakat berhak mengetahui agar tidak timbul spekulasi. Hingga saat itu, publik hanya bisa menunggu apakah PT Indobuildco akan bergerak sebelum 4 Desember 2026.
Sumber: gbk.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0