Revisi UU Tanah dan UU Bisnis Properti: Tanpa Prosedur Tambahan dan Biaya Kepatuhan
Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam Nguyen Hong Dien menegaskan revisi Undang-Undang Tanah dan Undang-Undang Bisnis Properti tidak akan menimbulkan prosedur administratif tambahan atau biaya kepatuhan baru. Penegasan itu disampaikan dalam rapat Komite Tetap Majelis Nasional di Hanoi, 17 November.
Rapat tersebut membahas laporan penjelasan, penerimaan, dan penyempurnaan dua rancangan undang-undang yang telah diamandemen. Komite Tetap Majelis Nasional menyatakan sepakat bahwa kedua RUU siap diajukan ke sidang paripurna untuk dibahas dan diputuskan.
Baca juga: Swiss-Belhotel Ahmad Yani Surabaya: Hotel Tamansari Papilio Ganti Nama 2027
"Persyaratan tersebut adalah agar peraturan-peraturan tersebut jelas, mudah diterapkan, dan tidak menimbulkan prosedur administratif atau biaya kepatuhan yang tidak perlu, sambil tetap menjamin hak-hak sah warga negara dan pelaku usaha," kata Nguyen Hong Dien dalam rapat itu, seperti dikutip Vietnam.vn.
Kronologi Rapat dan Pembahasan Dua RUU
Rapat berlangsung pada pagi hari 17 November. Agenda utama adalah mendengarkan laporan dari pemerintah mengenai hasil penyerapan masukan anggota Majelis Nasional terhadap dua rancangan undang-undang: UU Tanah (amandemen) dan UU Bisnis Properti (amandemen).
Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Trinh Viet Hung mewakili pemerintah menyampaikan laporan untuk RUU Tanah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memasukkan substansi yang relevan berdasarkan pendapat dari berbagai instansi dan anggota DPR pada sesi diskusi sebelumnya.
"Pemerintah juga mempertimbangkan masukan mengenai perlunya dan rasionalitas peraturan; prosedur administrasi, desentralisasi dan pendelegasian kekuasaan; kelayakan peraturan; serta penerapan dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan transformasi digital," ujar Trinh Viet Hung.
Baca juga: Bisnis Properti 2026 Tak Mudah: Strategi Pengembang Hadapi Tekanan
Untuk RUU Bisnis Properti, Wakil Menteri Konstruksi Nguyen Van Sinh melaporkan bahwa rancangan tersebut kini memiliki 10 bab dan 63 pasal. Jumlah pasal berkurang 20 dari undang-undang yang berlaku saat ini.
"Pemerintah telah memasukkan dan mengatasi kesulitan dan hambatan praktis, mereformasi dan menyederhanakan prosedur, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong transformasi digital," kata Nguyen Van Sinh.
Setelah mendengar laporan, Komite Tetap Majelis Nasional menyatakan sepakat bulat bahwa kedua RUU siap diajukan ke Majelis Nasional. Namun, persetujuan itu diberikan dengan catatan bahwa masukan dari Komite Tetap dan Komite Ekonomi dan Keuangan harus diserap dan dijelaskan secara meyakinkan terlebih dahulu.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kunci
Rapat dihadiri sejumlah pejabat kunci. Selain Nguyen Hong Dien, hadir Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Trinh Viet Hung serta Wakil Menteri Konstruksi Nguyen Van Sinh. Keduanya mewakili pemerintah sebagai pengusul RUU.
Nguyen Hong Dien dalam penutup diskusi menekankan pentingnya pelembagaan yang tepat dan lengkap dari pedoman Partai, khususnya Resolusi 21. Ia juga meminta penerapan ketat Peraturan 178 tentang pengendalian kekuasaan dan pencegahan korupsi serta praktik negatif dalam pembuatan undang-undang.
"Pemerintah diminta untuk terus menyempurnakan rancangan undang-undang, meninjau dan merevisi baik isi maupun teknik legislatif sebelum diajukan ke Majelis Nasional," ujar Nguyen Hong Dien.
Ia juga menyoroti perlunya konsistensi dan sinkronisasi antara UU Tanah yang telah diubah dan UU Bisnis Properti yang telah diubah, UU Perumahan yang telah diubah, serta undang-undang terkait lainnya. Tujuannya agar ketiga undang-undang tersebut dapat diberlakukan secara bersamaan.
Selain itu, Nguyen Hong Dien meminta pemerintah melaporkan secara jelas rencana peraturan rinci yang akan mengklarifikasi isu-isu yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Ia menekankan agar peraturan dan pedoman tersebut berlaku serentak dengan undang-undang, konsisten dengan kebijakan dalam undang-undang, dan selaras dengan isi laporan penjelasan yang disampaikan ke Majelis Nasional.
Latar Belakang dan Konteks Perubahan Undang-Undang
Revisi UU Tanah dan UU Bisnis Properti merupakan bagian dari agenda legislasi besar Vietnam. Kedua undang-undang ini memiliki keterkaitan erat dengan UU Perumahan yang juga telah diamandemen. Ketiganya diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang koheren untuk sektor properti dan pertanahan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor properti Vietnam menghadapi berbagai hambatan regulasi. Prosedur perizinan yang berlapis, tumpang tindih antarundang-undang, serta ketidakpastian dalam penegakan aturan menjadi keluhan pelaku usaha.
Pemerintah melalui laporan Trinh Viet Hung menyatakan telah mempertimbangkan aspek kelayakan peraturan dan dampak administrasi. Desentralisasi dan pendelegasian kekuasaan juga menjadi bagian dari evaluasi, sejalan dengan upaya menyederhanakan birokrasi.
RUU Bisnis Properti yang kini berisi 63 pasal disebut telah mengalami pemangkasan signifikan. Pengurangan 20 pasal dari undang-undang yang berlaku menunjukkan arah deregulasi dan simplifikasi. Pemerintah juga menyatakan telah mengadopsi transformasi digital dalam rancangan tersebut.
Pada hari yang sama, Komite Tetap Majelis Nasional juga memberikan pendapat mengenai RUU Dokumen Normatif Hukum. Menteri Kehakiman Hoang Thanh Tung menyampaikan ringkasan isi RUU tersebut, termasuk peta jalan penyederhanaan bentuk dokumen normatif hukum dan hierarki efek hukumnya.
Pemerintah juga telah menerima dan menjelaskan perlunya mengganti tahap peninjauan kebijakan dengan konsultasi wajib dengan lembaga terkait. Mekanisme penyesuaian peraturan perundang-undangan dan resolusi Majelis Nasional dalam situasi darurat ketika Majelis Nasional tidak dapat bersidang juga menjadi bagian dari pembahasan.
Dampak bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat
Penegasan tidak adanya prosedur tambahan dan biaya kepatuhan baru menjadi sinyal penting bagi pelaku usaha properti. Selama ini, biaya kepatuhan yang tinggi sering dikeluhkan karena memperlambat proses pengembangan dan menaikkan harga jual.
Jika revisi ini benar-benar menghilangkan prosedur yang tidak perlu, pelaku usaha dapat menghemat waktu dan biaya. Masyarakat sebagai konsumen akhir juga berpotensi menikmati harga properti yang lebih kompetitif.
Namun, dampak sesungguhnya bergantung pada peraturan turunan. Nguyen Hong Dien secara khusus meminta pemerintah segera menyusun dan mengesahkan semua peraturan dan pedoman rinci. Tanpa peraturan turunan yang jelas, undang-undang tidak dapat dijalankan secara efektif.
Ia juga menekankan agar peraturan turunan tidak menimbulkan prosedur administratif atau biaya kepatuhan yang tidak perlu. Permintaan ini menjadi pengingat bahwa simplifikasi di tingkat undang-undang bisa terancam jika peraturan pelaksana justru menambah beban baru.
Bagi warga negara, revisi UU Tanah diharapkan memperjelas hak atas tanah dan mengurangi sengketa. Pemerintah menyatakan telah mempertimbangkan rasionalitas peraturan dan kelayakannya, termasuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Komite Ekonomi dan Keuangan juga dilibatkan dalam proses ini. Masukan dari komite tersebut diminta untuk diserap dan dijelaskan secara meyakinkan sebelum RUU dibawa ke sidang paripurna.
Langkah Selanjutnya Menuju Pengesahan
Komite Tetap Majelis Nasional menyatakan sepakat bahwa kedua RUU siap diajukan ke Majelis Nasional. Namun, pemerintah masih harus menyempurnakan rancangan, meninjau isi dan teknik legislatif, serta menjelaskan rencana peraturan rinci.
Nguyen Hong Dien meminta pemerintah segera mengarahkan penyusunan dan pengesahan semua peraturan dan pedoman rinci. Peraturan tersebut harus berlaku serentak dengan undang-undang agar tidak ada kekosongan hukum.
Konsistensi dan sinkronisasi antara UU Tanah, UU Bisnis Properti, UU Perumahan, dan undang-undang terkait lainnya menjadi syarat utama. Ketiganya harus diberlakukan bersamaan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan interpretasi.
Selain itu, pemerintah diminta melaporkan secara jelas rencana peraturan rinci yang akan mengklarifikasi isu-isu yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Laporan ini akan menjadi dasar bagi Majelis Nasional untuk menilai kesiapan RUU.
Jika semua persyaratan terpenuhi, kedua RUU akan dibawa ke sidang paripurna untuk dibahas dan diputuskan. Proses ini diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat, mengingat Komite Tetap telah menyatakan kesiapan.
Pada saat yang sama, RUU Dokumen Normatif Hukum juga terus dibahas. Penyederhanaan bentuk dokumen normatif hukum dan hierarki efek hukumnya menjadi bagian dari upaya reformasi legislasi yang lebih luas.
Analisis Redaksi
Penegasan Nguyen Hong Dien bahwa revisi tidak akan menimbulkan prosedur tambahan dan biaya kepatuhan baru adalah janji politik yang perlu diawasi. Dalam banyak kasus, beban regulasi justru muncul di tingkat peraturan pelaksana, bukan di undang-undang. Pemerintah kini memikul tanggung jawab untuk memastikan janji itu terwujud dalam puluhan dokumen turunan.
Pengurangan 20 pasal dari UU Bisnis Properti menunjukkan niat deregulasi. Namun, jumlah pasal bukan satu-satunya indikator. Kualitas rumusan, kejelasan bahasa, dan konsistensi antarundang-undang jauh lebih menentukan. Permintaan Nguyen Hong Dien agar ada sinkronisasi dengan UU Perumahan dan aturan lain adalah poin krusial yang sering terabaikan.
Yang juga penting adalah tenggat. Permintaan agar peraturan turunan berlaku serentak dengan undang-undang kerap sulit dipenuhi karena keterbatasan waktu dan koordinasi antar kementerian. Jika peraturan turunan terlambat, pelaku usaha kembali menghadapi ketidakpastian. Karena itu, pengawasan publik terhadap proses ini tidak boleh berhenti pada pengesahan undang-undang.
Sumber: thanhtra.com.vn
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0