Bapas Jakarta Barat Bentuk Kelayan Binter, Sinergi Lintas Sektor untuk Reintegrasi Sosial

Nov 17, 2026 - 17:00
 0  1
Bapas Jakarta Barat Bentuk Kelayan Binter, Sinergi Lintas Sektor untuk Reintegrasi Sosial

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat membentuk Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) dan memperkuat Forum Reintegrasi Sosial (Foris) untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Langkah ini melibatkan Forkopimko Jakarta Barat, delapan kecamatan, dan 56 kelurahan.

Ad
Ad

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Harris Suites Puri Mansion, Ballroom Puri Mansion Estate, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (17/11/2026). Acara ini melibatkan pimpinan delapan kecamatan dan 56 kelurahan, kepala Bapas se-DKI Jakarta, Danramil, serta Kapolsek di wilayah Jakarta Barat.

Baca juga: 10 Anak di Pontianak Terima Bantuan Kemensos, dari Sembako hingga Kursi Disabilitas

Kronologi dan Tujuan Pembentukan Kelayan Binter

FGD ini menjadi titik awal pembentukan Kelayan Binter, sebuah wadah layanan bimbingan integrasi yang dirancang untuk memperluas jangkauan pembimbingan kemasyarakatan. Bapas Jakarta Barat menilai bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak bisa hanya bergantung pada peran Bapas semata.

Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, Raden Mas Kristyo Nugroho, menjelaskan bahwa pembentukan Kelayan Binter dan penguatan Foris adalah langkah strategis untuk memastikan klien pemasyarakatan memperoleh dukungan yang dibutuhkan. "Reintegrasi sosial merupakan bagian krusial dalam sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya, termasuk pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan," ujar Kristyo.

Ia menambahkan bahwa diperlukan dukungan lintas sektor, mulai dari penerimaan masyarakat, akses pelatihan kerja, kesempatan berusaha, hingga pengawasan yang terkoordinasi untuk meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana. Dalam forum tersebut, pembahasan diarahkan pada pengembangan program konkret yang dapat diakses klien, seperti kolaborasi pelatihan keterampilan melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta akses layanan rehabilitasi sosial melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Barat.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Bapas Kelas I Jakarta Barat dan unsur Forkopimko Jakarta Barat. Kesepakatan tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kerja sama dalam koordinasi pembimbingan, pengawasan, pemberdayaan, serta pemenuhan kebutuhan klien pemasyarakatan.

Baca juga: Pascasarjana UIN Saizu Dorong Peran Pesantren Rawat Harmoni Sosial

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Kepala Bapas Jakarta Barat, FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Kusnali, Kepala Subdirektorat Pengawasan Klien Pemasyarakatan Sri Astiana, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Agung Nugroho, serta Executive Director Institute for Monitoring and Preventive Action of Conflict (IMPAC) Ivindra Primadi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta, Mardi Santoso, memberikan dukungan terhadap penguatan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi elemen penting untuk memastikan klien pemasyarakatan mendapatkan pendampingan yang berkesinambungan serta kesempatan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, juga menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai soliditas Forkopimko hingga jajaran kecamatan dan kelurahan merupakan modal penting dalam membangun lingkungan yang mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. "Reintegrasi sosial bukan semata-mata tentang mengembalikan seseorang ke lingkungan masyarakat, tetapi juga memastikan mereka memperoleh kesempatan untuk kembali menjadi warga negara yang mandiri, taat hukum, produktif, dan diterima secara utuh oleh masyarakat," kata Iin.

Iin menjelaskan bahwa Jakarta Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa yang tersebar di delapan kecamatan dan 56 kelurahan. Kondisi tersebut menghadirkan dinamika sosial yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat agar proses reintegrasi dapat berlangsung optimal.

Latar Belakang dan Konteks Kebijakan Reintegrasi Sosial

Pembentukan Kelayan Binter dan penguatan Foris merupakan bagian dari upaya membangun sistem pelayanan pembimbingan kemasyarakatan yang terpadu, kolaboratif, dan berkelanjutan. Bapas, sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, memiliki tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan, termasuk mereka yang menjalani pidana bersyarat, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.

Dalam konteks ini, reintegrasi sosial menjadi tahap krusial yang menentukan apakah seorang klien dapat kembali diterima masyarakat atau justru mengalami stigmatisasi yang berujung pada residivisme. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi kunci. Bapas tidak bisa bekerja sendiri; diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.

Pemerintah Kota Jakarta Barat telah menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program ini diharapkan memperluas kesempatan klien pemasyarakatan untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, serta membangun kemandirian ekonomi.

Selain itu, akses layanan rehabilitasi sosial melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi bagian dari ekosistem yang tengah dibangun. Dengan demikian, klien pemasyarakatan tidak hanya mendapatkan pembinaan spiritual dan mental, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat menunjang kehidupan setelah bebas.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pembentukan Kelayan Binter dan penguatan Foris diharapkan memperluas jangkauan layanan bimbingan integrasi hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan melibatkan pimpinan wilayah, Bapas Jakarta Barat mendorong terbangunnya pola kolaborasi yang tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi diwujudkan dalam program dan tindakan nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan.

Langkah konkret yang akan dijalankan meliputi:

  • Koordinasi pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan bersama Forkopimko Jakarta Barat.
  • Pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi kerja melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPKD.
  • Akses layanan rehabilitasi sosial melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Barat.
  • Pemberdayaan ekonomi melalui kesempatan berusaha dan akses permodalan.
  • Penguatan Forum Reintegrasi Sosial (Foris) sebagai wadah koordinasi lintas sektor.

Dengan demikian, reintegrasi sosial diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas, melainkan menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam memberikan kesempatan kedua bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri, hidup mandiri, menaati hukum, dan kembali berkontribusi secara positif bagi lingkungan sosialnya.

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Dukungan dari Wali Kota Jakarta Barat, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, serta jajaran Forkopimko menjadi modal awal yang kuat. Namun, tantangan terbesar tetap pada penerimaan masyarakat dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif.

Analisis Redaksi

Langkah Bapas Jakarta Barat membentuk Kelayan Binter patut diapresiasi sebagai upaya sistematis menjawab persoalan reintegrasi sosial yang selama ini kerap berjalan setengah hati. Pendekatan lintas sektor yang melibatkan Forkopimko hingga level kelurahan menunjukkan kesadaran bahwa persoalan klien pemasyarakatan bukan sekadar urusan hukum, melainkan juga sosial-ekonomi.

Namun, keberhasilan inisiatif ini akan ditentukan oleh sejauh mana komitmen bersama yang ditandatangani diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dapat diakses klien. Jangan sampai forum dan kesepakatan hanya berhenti di atas kertas. Pengawasan terhadap implementasi, termasuk keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan lapangan kerja, perlu terus didorong.

Selain itu, aspek penerimaan masyarakat menjadi titik kritis. Tanpa edukasi dan sosialisasi yang masif, stigma terhadap mantan narapidana masih akan menjadi penghalang utama. Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Bapas perlu merancang strategi komunikasi publik yang efektif agar masyarakat tidak lagi memandang klien pemasyarakatan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari warga yang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

Dengan populasi sekitar 2,5 juta jiwa, Jakarta Barat memiliki kompleksitas tersendiri. Jika program ini berhasil, bukan tidak mungkin menjadi model percontohan bagi wilayah lain di DKI Jakarta. Kuncinya ada pada konsistensi, koordinasi, dan keberanian untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara setara.

Sumber: Targetberita.co.id

Informasi lebih lanjut mengenai program pembimbingan kemasyarakatan dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Hukum dan HAM.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad