Jasa Raharja: Kecelakaan Balap Liar Tidak Dapat Santunan, Ini Penjelasannya
Jasa Raharja memastikan korban kecelakaan akibat balap liar tidak berhak atas santunan. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, menegaskan ketentuan itu merujuk pada UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 serta hasil laporan kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan Alfin saat ditemui di Mapolda Kalteng dalam gelaran apel persiapan pasukan Operasi Zebra Telabang 2026, Senin (26/11/2026). Ia menjelaskan bahwa tidak semua kecelakaan lalu lintas otomatis mendapatkan perlindungan Jasa Raharja.
Baca juga: Kecelakaan Motor vs Bus di Transyogi-Cibubur: Pemotor Tewas Usai Melindas Balok Kayu
Kecelakaan Balap Liar di Luar Jaminan Jasa Raharja
Alfin menegaskan bahwa penggunaan kendaraan untuk kegiatan yang melanggar hukum, termasuk balap liar, menjadi salah satu kondisi yang berada di luar jaminan Jasa Raharja. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kalau untuk balap liar itu di luar jaminan, karena di dalam ketentuannya tidak boleh kendaraan digunakan untuk balap liar atau pelanggaran hukum lainnya, seperti digunakan untuk melakukan kejahatan," jelas Alfin, Senin (26/11/2026).
Pernyataan ini menegaskan bahwa santunan Jasa Raharja tidak berlaku bagi korban yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Penentuan apakah suatu kecelakaan berkaitan dengan balap liar tidak dilakukan secara sepihak oleh Jasa Raharja.
"Nanti kita akan lihat di dalam laporan kepolisiannya. Apabila terbukti memang melakukan pelanggaran balap liar, maka tidak bisa dijamin," tegasnya.
Baca juga: 2 Kecelakaan Biskita dalam 4 Hari, Pemkot Bogor Perketat Pengawasan
Dengan demikian, korban yang mengalami kecelakaan saat mengikuti balap liar, termasuk apabila meninggal dunia, tidak berhak memperoleh santunan jika keterlibatan dalam aktivitas ilegal itu terbukti berdasarkan laporan kepolisian.
Kriteria Kecelakaan yang Dijamin dan Pengecualiannya
Alfin juga menerangkan bahwa ketentuan jaminan Jasa Raharja memiliki perbedaan berdasarkan jenis kecelakaan dan kendaraan yang terlibat. Pada kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan, korban yang berada di luar kendaraan yang terlibat dapat masuk dalam cakupan jaminan sesuai ketentuan.
"Kalau kecelakaan tunggal, pada prinsipnya tidak dijamin oleh Jasa Raharja. Kecuali kecelakaan tunggal tersebut dialami kendaraan angkutan umum resmi, seperti angkot, bus kota, travel resmi, bus AKDP maupun AKAP," terangnya.
Sementara itu, kecelakaan tunggal pada umumnya tidak mendapatkan jaminan. Pengecualian berlaku untuk kecelakaan tunggal yang melibatkan angkutan umum resmi, seperti angkutan kota, bus kota, travel resmi, bus antarkota dalam provinsi (AKDP), maupun bus antarkota antarprovinsi (AKAP).
"Kalau terjadi kecelakaan dua kendaraan, baik yang melibatkan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, korban yang berada di luar kendaraan tersebut menjadi pihak yang mendapatkan jaminan sesuai ketentuan undang-undang," jelas Alfin.
Selain itu, perlindungan Jasa Raharja juga tidak hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Warga negara asing yang mengalami kecelakaan di wilayah Indonesia tetap berpeluang mendapatkan jaminan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
"Yang mendapatkan jaminan bukan hanya warga negara Indonesia. Warga negara asing yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia juga bisa dijamin sesuai ketentuan Jasa Raharja," ungkapnya.
Latar Belakang Hukum dan Konteks Operasi Zebra
Ketentuan mengenai santunan Jasa Raharja diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Namun, undang-undang tersebut juga mengatur pengecualian, salah satunya jika kendaraan digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Alfin yang menekankan bahwa balap liar termasuk dalam kategori pelanggaran hukum.
Pernyataan Alfin disampaikan dalam apel persiapan Operasi Zebra Telabang 2026. Operasi ini merupakan kegiatan rutin kepolisian untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Dalam konteks inilah Jasa Raharja mengingatkan masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan.
Balap liar sendiri sering menjadi masalah di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Tengah. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lain. Oleh karena itu, penegakan hukum dan edukasi terus dilakukan.
Dampak dan Imbauan bagi Masyarakat
Dengan penegasan ini, masyarakat diharapkan tidak menganggap seluruh kecelakaan lalu lintas otomatis memperoleh santunan. Terlebih, penggunaan kendaraan untuk aktivitas yang melanggar hukum dapat berakibat pada tidak berlakunya jaminan.
Alfin menekankan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari balap liar. "Karena itu, ia menekankan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari balap liar yang tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya," tulis laporan tersebut.
Imbauan ini juga berlaku bagi orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam balap liar. Selain risiko kecelakaan, tidak ada jaminan santunan jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
Bagi korban kecelakaan yang memenuhi syarat, Jasa Raharja tetap memberikan santunan sesuai ketentuan. Namun, prosesnya memerlukan laporan kepolisian untuk memastikan penyebab kecelakaan.
Langkah Selanjutnya dan Penegakan Hukum
Jasa Raharja akan terus berkoordinasi dengan kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Laporan kepolisian menjadi acuan utama untuk menentukan apakah suatu kecelakaan masuk dalam jaminan atau tidak.
Operasi Zebra Telabang 2026 diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas, termasuk balap liar. Dengan demikian, angka kecelakaan yang tidak dijamin dapat berkurang.
Masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ketentuan santunan dapat mengakses informasi resmi dari Jasa Raharja atau kepolisian setempat. Pastikan kendaraan digunakan sesuai peruntukan dan patuhi aturan lalu lintas.
Sebagai informasi, Jasa Raharja adalah badan usaha milik negara yang memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Santunan diberikan kepada korban yang memenuhi kriteria sesuai undang-undang.
Analisis Redaksi
Penegasan Jasa Raharja bahwa kecelakaan balap liar tidak mendapat santunan adalah pengingat keras bahwa perlindungan sosial memiliki batas. Undang-undang memang mengatur pengecualian untuk aktivitas ilegal, dan balap liar jelas termasuk di dalamnya. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dilema: di satu sisi, ada upaya preventif agar masyarakat tidak terlibat balap liar; di sisi lain, korban yang mungkin sudah menderita luka atau kehilangan nyawa tetap membutuhkan bantuan.
Dalam konteks Kalimantan Tengah, balap liar kerap menjadi fenomena sosial yang sulit dihilangkan. Penegakan hukum saja tidak cukup tanpa edukasi dan penyediaan ruang bagi anak muda untuk menyalurkan hobi secara positif. Jasa Raharja dan kepolisian perlu bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menekan angka balap liar.
Selain itu, sosialisasi mengenai ketentuan santunan harus lebih masif. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa santunan tidak otomatis diberikan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan.
Sumber: tabengan.co.id, jasaraharja.co.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0