Pungutan Liar Rp 1 Juta per Izin Tinggal WNA Terbongkar di Sidang Silmy Karim
- Kronologi Pungutan Liar di Balik Aplikasi Molina
- Daftar Pejabat Imigrasi yang Didakwa dan Aliran Uangnya
- Modus Memperlambat Dokumen agar Pemohon Membayar
- Dakwaan Gratifikasi Rp 33,94 Miliar dan Penolakan Eksepsi
- Dampak bagi Dunia Usaha dan Reputasi Layanan Imigrasi
- Analisis Redaksi: Ketika Layanan Publik Jadi Ladang Setoran
Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkap adanya pungutan liar Rp 1 juta per permohonan izin tinggal WNA di Direktorat Jenderal Imigrasi, di luar PNBP. Pengakuan itu keluar saat ia bersaksi di sidang kasus dugaan pemerasan dengan terdakwa Silmy Karim dkk di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Joko mengatakan informasi soal biaya tambahan itu disampaikan mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Tessar Bayu Setyaji, ketika ia menanyakan permohonan yang tak kunjung selesai. "Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta," kata Joko menjawab pertanyaan jaksa.
Baca juga: Polres Kampar Ungkap Kasus TPPO: Wanita 49 Tahun Ditangkap, Ini Fakta Awalnya
Jaksa lalu memastikan apakah biaya itu dikenakan per pengajuan atau per tenaga kerja asing. "Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko. Kesaksian ini menjadi salah satu pijakan jaksa membuktikan praktik pemerasan yang diduga melibatkan pejabat tinggi Imigrasi.
Kronologi Pungutan Liar di Balik Aplikasi Molina
Joko mengaku rutin menyetor uang Rp 80 juta hingga Rp 130 juta untuk pengurusan izin tinggal WNA. Pembayaran dilakukan setiap satu atau dua bulan sekali, menyesuaikan permintaan yang masuk. "Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak," ujarnya saat ditanya jaksa soal nominal.
Semua transaksi berjalan tunai, bukan lewat transfer bank. Menurut Joko, permintaan uang disampaikan melalui Tessar Bayu Setyaji. Sementara mekanisme pembayarannya dikoordinasikan oleh mantan Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi, dengan mantan karyawan Joko bernama Nur Adib. Nur Adib kemudian melaporkan jumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan permintaan Juniadi.
Praktik itu berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025. Joko mengaku tidak mengingat total uang yang telah dikeluarkannya selama periode tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa permohonan yang sebelumnya tertahan biasanya langsung disetujui setelah biaya tambahan dibayar. Proses pengajuan sendiri dilakukan melalui aplikasi Molina.
Baca juga: Curanmor Tanggamus: Roni Wijaya Ditembak Polisi, 3 Pelaku Masih Diburu
"Disetujui, Pak. Kalau untuk teknisnya langsung atau kita harus menunggu biasanya sih disetujui," kata Joko. Pola itu menunjukkan biaya tambahan bukan sekadar "uang terima kasih", melainkan syarat agar dokumen keimigrasian keluar dari meja pejabat.
Daftar Pejabat Imigrasi yang Didakwa dan Aliran Uangnya
Dalam perkara ini, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total mencapai Rp 168,97 miliar. Jaksa KPK menyebut Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar dari praktik tersebut.
Pemerasan diduga dilakukan bersama sejumlah pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi. Berikut rincian nama dan dugaan penerimaan yang dibacakan jaksa:
- Saffar Muhammad Godam, mantan Plt Dirjen Imigrasi: Rp 500 juta
- Jaya Saputra, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian: Rp 6,53 miliar
- Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal: Rp 2,88 miliar
- Bagus Bramantyo, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal: Rp 4,24 miliar
- Juniadi Sri Priambudi, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS: Rp 16,30 miliar
- Gusti Benardiansyah, mantan Staf Subdit Izin Tinggal: Rp 50,96 miliar
Secara keseluruhan, jaksa menyebut uang yang diduga diperoleh dari para pemohon dokumen keimigrasian mencapai Rp 168.972.869.901. Angka itu muncul dari akumulasi setoran yang mengalir selama sekitar tiga tahun, sejalan dengan kesaksian Joko soal periode pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.
Modus Memperlambat Dokumen agar Pemohon Membayar
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut para terdakwa diduga mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen keimigrasian, bahkan tidak menerbitkan dokumen yang diajukan pemohon. Cara itu dipakai untuk memaksa pemohon memberikan uang di luar ketentuan resmi. Jaksa menilai praktik tersebut memperkaya sejumlah pihak.
Kesaksian Joko memperkuat gambaran modus itu. Ia mengaku mendatangi Tessar karena permohonannya tak kunjung rampung, lalu mendapat informasi soal biaya tambahan. Setelah pembayaran dilakukan, dokumen biasanya terbit. Urutan peristiwa itu menjadi penting karena menunjukkan adanya kaitan langsung antara penundaan layanan dan permintaan uang.
Praktik ini menyentuh langsung fungsi pelayanan publik Imigrasi. Izin tinggal WNA dibutuhkan perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing secara legal. Ketika proses resmi dibuat berbelit, pemohon berada di posisi lemah: menunggu berarti menanggung biaya operasional, membayar berarti melanggar aturan.
Joko sendiri bukan pemohon tunggal. Sebagai pemilik perusahaan yang mengurus izin tinggal banyak TKA, ia menjadi simpul yang mempertemukan permintaan pejabat dengan kebutuhan bisnis. Kesaksiannya memberi jaksa peta aliran uang dari pengusaha ke meja-meja pejabat.
Dakwaan Gratifikasi Rp 33,94 Miliar dan Penolakan Eksepsi
Selain perkara pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 33,94 miliar. Jumlah itu terdiri atas uang Rp 2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,38 miliar. Dakwaan tersebut masih harus dibuktikan dalam persidangan.
Jalannya persidangan tidak mulus bagi Silmy. Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan kubu Silmy, termasuk dalih bahwa ia "bukan pelaku utama". Dalam sidang lain, Silmy sempat menangis dan membantah terlibat operasi tangkap tangan KPK. "Saya datang sendiri ke KPK," ujarnya dalam persidangan, seperti dikutip dari pemberitaan AFU.ID.
Jaksa juga menyorot gaya hidup Silmy dalam dakwaan. Persidangan pertama menyebut praktik pemerasan dipakai untuk membiayai gaya hidup ultra mewah. Rangkaian fakta itu membuat perkara ini bukan sekadar sengketa administrasi, melainkan dugaan korupsi sistematis di institusi yang mengelola pintu masuk orang asing.
Hingga berita ini ditulis, agenda sidang berikutnya masih menunggu pemeriksaan saksi dan ahli dari jaksa KPK. Kubu terdakwa belum memberi tanggapan resmi atas kesaksian Joko.
Dampak bagi Dunia Usaha dan Reputasi Layanan Imigrasi
Bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA, biaya tambahan Rp 1 juta per permohonan bukan angka kecil bila dikalikan jumlah tenaga kerja. Setoran Rp 80 juta hingga Rp 130 juta per satu atau dua bulan menunjukkan betapa besarnya beban tak resmi yang harus ditanggung pelaku usaha di luar PNBP.
Dampaknya tidak berhenti di neraca perusahaan. Ketidakpastian waktu layanan membuat perencanaan investasi dan penempatan tenaga kerja asing menjadi sulit. Perusahaan yang taat aturan justru dirugikan karena proses resmi tidak berjalan sesuai standar waktu.
Kasus ini juga menguji kredibilitas transformasi digital Imigrasi. Aplikasi Molina dirancang memangkas tatap muka dan mempercepat layanan. Namun kesaksian Joko menunjukkan digitalisasi tidak otomatis menghapus pungutan liar bila oknum pejabat masih memegang kendali persetujuan di balik sistem.
Publik kini menunggu apakah KPK membuka penyidikan baru terhadap pihak lain yang diduga menikmati aliran uang Rp 168,97 miliar. Sebab, angka itu jauh melampaui bagian yang didakwakan kepada Silmy. Informasi lebih lanjut soal perkara ini bisa dipantau melalui situs resmi KPK.
Analisis Redaksi: Ketika Layanan Publik Jadi Ladang Setoran
Kesaksian Joko Mulyono bukan cerita baru dalam pemberantasan korupsi di sektor pelayanan. Pola memperlambat dokumen lalu meminta uang tambahan adalah modus klasik yang sulit dibongkar karena korbannya butuh layanan cepat dan enggan melapor. Yang membuat perkara ini menonjol adalah skala dan posisi para pihak: pejabat di level direktorat hingga wakil menteri.
Angka Rp 1 juta per permohonan terlihat kecil dibanding total Rp 168,97 miliar. Justru di situ letak persoalannya. Pungutan kecil yang dikenakan rutin pada ribuan permohonan menghasilkan aliran dana raksasa yang terbagi ke banyak nama. Sistem yang tidak transparan membuat setiap meja bisa menambahkan "biaya" tanpa jejak resmi, terutama karena pembayaran dilakukan tunai.
Yang paling perlu diawasi ke depan adalah desain layanan itu sendiri. Selama persetujuan izin tinggal bergantung pada diskresi pejabat dan tidak ada batas waktu yang mengikat, celah pemerasan akan tetap terbuka, apa pun aplikasi yang dipakai. Perbaikan seharusnya menyentuh standar waktu layanan, jejak audit persetujuan, dan kanal pengaduan yang benar-benar melindungi pelapor.
Perkara Silmy Karim akan dinilai publik dari satu hal: apakah pengadilan mampu membuktikan aliran uang yang didakwakan dan menghukum pihak yang terbukti menikmatinya. Tanpa itu, kepercayaan pada janji reformasi layanan keimigrasian akan tetap rapuh.
Sumber: kpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0