BPN Tegaskan Tak Ada Tempat bagi Pegawai Terlibat Praktik Percaloan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan tidak ada tempat bagi aparatur yang terlibat praktik percaloan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam urusan pertanahan. Penegasan itu menjadi sinyal bahwa persoalan integritas pegawai masih menjadi perhatian serius di institusi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan melalui pemberitaan Kompas.com pada 17 November 2026. Inti pesannya tunggal: aparatur pertanahan tidak boleh terlibat dalam percaloan atau memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Baca juga: AREBI Summit 2026 Sukses Digelar: Broker Properti Indonesia Melampaui Batas
Percaloan Tanah dan Titik Rawan di Kantor Pertanahan
Praktik percaloan tanah lazim dipahami sebagai jasa perantara yang menjanjikan percepatan pengurusan dokumen pertanahan dengan imbalan tertentu. Dalam banyak kasus, jasa semacam ini bersinggungan langsung dengan oknum di dalam kantor pertanahan.
Risiko terbesarnya bukan sekadar pungutan tambahan. Ketika perantara memiliki akses istimewa ke petugas, prosedur yang seharusnya berjalan sesuai antrean dan aturan bisa dilangkahi. Warga yang mengurus sendiri berkasnya pun berada pada posisi yang tidak setara.
Karena itu, larangan terhadap percaloan selalu berkelindan dengan larangan penyalahgunaan kewenangan. Keduanya menyangkut hal yang sama: netralitas layanan publik. Kantor pertanahan yang bersih seharusnya membuat siapa pun bisa mengurus sertifikat tanpa perantara.
Beberapa titik rawan yang kerap disorot dalam urusan pertanahan antara lain:
Baca juga: Notaris Bisa Sahkan Transaksi Properti Seluruh Negeri Mulai 2028, Ini Aturan Barunya
- Pengurusan sertifikat hak atas tanah yang dianggap berbelit dan memakan waktu.
- Proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan.
- Penanganan sengketa dan konflik pertanahan antarwarga atau dengan pihak lain.
- Permintaan biaya tambahan di luar ketentuan resmi oleh oknum.
Semua titik itu menuntut pengawasan melekat, bukan hanya imbauan moral. Tanpa kontrol prosedural, larangan percaloan mudah kehilangan gigi.
Kewenangan Besar, Godaan yang Tak Kecil
Kementerian ATR/BPN mengelola urusan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Setiap bidang tanah yang didaftarkan menyangkut nilai ekonomi, status kepemilikan, dan kadang sejarah keluarga. Posisi pegawai di kantor pertanahan karena itu rentan tekanan.
Godaan datang dari dua arah. Ada warga yang ingin urusannya cepat selesai dan bersedia membayar lebih. Ada pula perantara yang menawarkan jalan pintas kepada warga yang lelah menunggu. Di persimpangan itulah integritas aparatur diuji.
Sejumlah kasus percaloan dan pungutan liar di lingkungan pertanahan pernah mencuat ke publik dalam beberapa tahun terakhir. Pola yang berulang biasanya melibatkan oknum petugas, perantara, dan warga yang tidak memahami prosedur resmi. Karena itu, transparansi biaya dan alur layanan menjadi kunci pencegahan.
Respons Publik dan Ekspektasi pada Layanan Pertanahan
Penegasan BPN ini menyusul pemberitaan soal praktik percaloan yang menjadi perhatian publik. Publik menuntut lebih dari sekadar pernyataan sikap: mereka ingin melihat konsekuensi nyata bagi pegawai yang terbukti melanggar.
Di sisi lain, warga juga menuntut proses yang lebih sederhana. Selama pengurusan tanah dirasa rumit, panjang, dan tidak pasti, celah bagi percaloan akan selalu ada. Perekrutan perantara sering kali berakar pada ketidakpastian informasi, bukan semata niat buruk.
Karena itu, perbaikan layanan menjadi bagian tak terpisahkan dari pemberantasan percaloan. Digitalisasi pendaftaran tanah, keterbukaan biaya, dan kejelasan tenggat pengurusan menjadi pekerjaan rumah yang menempel pada komitmen integritas itu sendiri.
Langkah Selanjutnya: Pengawasan dan Penindakan
Pernyataan resmi BPN menempatkan penindakan sebagai konsekuensi yang menyertai larangan. Aparatur yang terbukti terlibat percaloan atau menyalahgunakan kewenangan berada pada posisi yang tidak bisa ditoleransi.
Yang kini ditunggu publik adalah bagaimana komitmen itu diterjemahkan ke dalam praktik harian di kantor-kantor pertanahan daerah. Pengawasan internal, penanganan laporan masyarakat, serta ketegasan terhadap oknum menjadi ukuran yang bisa dinilai langsung oleh warga.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat soal prosedur resmi dan biaya yang sah perlu diperkuat. Warga yang tahu hak dan alurnya lebih sulit dijadikan sasaran percaloan. Informasi yang terbuka adalah bentuk perlindungan paling murah bagi publik.
Untuk konteks lebih luas soal pemberitaan properti dan pertanahan, pembaca dapat merujuk pada kanal Kompas Properti.
Analisis Redaksi
Pernyataan bahwa tidak ada tempat bagi pegawai yang terlibat percaloan adalah kalimat yang benar secara prinsip, tetapi belum menyelesaikan apa pun. Publik sudah terlalu sering mendengar janji integritas tanpa melihat oknum yang benar-benar dihukum. Yang dinilai bukan sikap resmi, melainkan rekam jejak penindakan.
Percaloan di urusan pertanahan bukan penyakit yang berdiri sendiri. Ia tumbuh di ruang ketidakpastian: biaya yang tidak transparan, tenggat yang kabur, dan prosedur yang dirasa berbelit. Selama ruang itu dibiarkan, perantara akan terus menemukan pasarnya, bahkan ketika larangan diucapkan berulang kali.
Karena itu, ukuran keberhasilan komitmen ini sebaiknya dibuat konkret. Berapa laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, berapa oknum yang dikenai sanksi, dan seberapa terbuka informasi biaya di tiap kantor pertanahan. Tanpa angka yang bisa diawasi, penegasan BPN hanya akan berhenti sebagai pernyataan sikap yang manis di atas kertas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0