Irjen Eko Hadi Tolak Dipecat usai Terbukti Sadap Presiden, Ajukan Banding
Irjen Eko Hadi Santoso menolak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan Polri setelah ia terbukti melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jenderal bintang dua itu resmi mengajukan banding, dan Mabes Polri menyatakan akan membentuk komisi banding untuk memeriksa ulang putusan tersebut.
Langkah perlawanan Eko Hadi ditempuh sesaat setelah Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mengetok palu pemecatan dalam sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut mekanisme banding sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
Baca juga: Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri Usai Terbukti Lakukan Penyadapan
"Sebagaimana Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ini menyangkut mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," kata Trunoyudo dalam jumpa pers, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari laporan AFU.ID.
Kronologi Sidang Etik dan Vonis PTDH untuk Eko Hadi
Majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi. Sanksi pertama bersifat etika, yakni pernyataan bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi kedua adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar tertutup. Sebelumnya, Polri memang telah menjadwalkan sidang etik bagi sejumlah perwira yang diduga terlibat dalam operasi penyadapan terhadap Kepala Negara. Eko Hadi menjadi salah satu nama yang paling disorot karena pangkatnya sebagai jenderal bintang dua.
Usai pembacaan putusan, Eko Hadi tidak dibebaskan. Ia langsung digiring kembali ke sel tahanan Mako Brimob untuk menjalani proses pidana penyadapan yang ditangani Bareskrim Polri.
Baca juga: Pasutri Surabaya Tertipu Rp 1 M Demi Putrinya Lolos Jadi Polwan
"Putusan salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang dipidana oleh Bareskrim," ujar Trunoyudo.
Dengan demikian, Eko Hadi menghadapi dua jalur hukum sekaligus: jalur etik-administratif di internal Polri dan jalur pidana di Bareskrim. Banding yang ia ajukan hanya menyasar putusan etik, tidak menghentikan proses pidana yang sedang berjalan.
Jejak Ahrie Sonta dan Pola Banding di Skandal Penyadapan Presiden
Manuver Eko Hadi bukan yang pertama. Pekan sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Ahrie Sonta lebih dulu dijatuhi sanksi PTDH oleh Majelis KKEP atas keterlibatannya dalam operasi penyadapan Kepala Negara.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," tegas Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik pekan lalu.
Seperti Eko Hadi, Ahrie Sonta langsung melayangkan banding usai dipecat. Dua perwira pelaksana penyadapan Presiden itu kini sama-sama menunggu putusan majelis tingkat banding internal kepolisian.
"Perkembangan terkait permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding. Bagaimana mekanisme dan aturannya, hasil putusannya kita tunggu dan akan disampaikan lebih lanjut," tutup Trunoyudo.
Dasar Hukum Banding dan Mekanisme Komisi Banding Polri
Banding dalam perkara kode etik Polri bukan hak yang bisa dipakai tanpa dasar. Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022, yang diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, mengatur mekanisme keberatan atas putusan KKEP.
Alurnya kurang lebih sebagai berikut:
- Majelis KKEP membacakan putusan, termasuk sanksi etika dan sanksi administratif.
- Terperiksa diberi ruang mengajukan permohonan banding dalam tenggat yang ditentukan.
- Mabes Polri membentuk komisi banding untuk memeriksa ulang putusan.
- Komisi banding dapat menguatkan, meringankan, atau mengubah putusan sesuai kewenangannya.
Karena itu, pernyataan Trunoyudo soal pembentukan komisi banding menjadi penanda bahwa perkara Eko Hadi belum berakhir di meja KKEP. Namun, status banding tidak otomatis memulihkan status keanggotaan yang bersangkutan selama proses berjalan.
Perlu dipahami, jalur banding ini bersifat administratif. Ia tidak menyentuh perkara pidana yang ditangani Bareskrim, sehingga penahanan di Mako Brimob tetap berlangsung. Regulasi kepolisian sendiri dapat ditelusuri melalui laman resmi Polri.
Dampak Kasus Penyadapan terhadap Institusi Polri
Kasus ini menempatkan Polri dalam posisi sulit. Penyadapan terhadap Presiden melibatkan sejumlah perwira, dan dua di antaranya telah divonis PTDH. Nama lain yang disebut dalam pemberitaan terkait, termasuk Listyo Sigit, turut menjadi sorotan publik.
Dari sisi kelembagaan, vonis PTDH menunjukkan bahwa kode etik tetap ditegakkan. Namun, langkah banding yang diambil Eko Hadi dan Ahrie Sonta memperpanjang proses dan membuka ruang tafsir baru soal seberapa tegas institusi menghukum anggotanya sendiri.
Bagi publik, yang paling dinanti adalah transparansi komisi banding. Sebab, perkara ini menyangkut keamanan Presiden, bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa. Setiap keputusan yang diambil akan dibaca sebagai sinyal soal independensi pengawasan internal Polri.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Putusan Komisi Banding
Setelah permohonan banding diajukan, bola kini berada di tangan komisi banding yang akan dibentuk Mabes Polri. Belum ada keterangan resmi soal susunan komisi maupun tenggat penyelesaiannya.
Yang jelas, Eko Hadi tetap ditahan di Mako Brimob untuk proses pidana. Bareskrim Polri masih menangani perkara penyadapan yang menjeratnya, dan proses itu berjalan terpisah dari sengketa administratif di internal korps.
Trunoyudo memastikan hasil banding akan disampaikan ke publik. "Hasil putusannya kita tunggu dan akan disampaikan lebih lanjut," katanya.
Sampai putusan komisi banding keluar, status keanggotaan Eko Hadi dan Ahrie Sonta menggantung. Keduanya sudah divonis PTDH, tetapi masih berupaya membatalkan vonis itu lewat jalur yang disediakan aturan kepolisian sendiri.
Analisis Redaksi
Banding yang diajukan Eko Hadi dan Ahrie Sonta adalah hak prosedural, bukan bentuk pembangkangan. Persoalannya, publik sulit membaca kasus ini sebagai murni urusan administrasi internal. Objek pelanggarannya adalah penyadapan terhadap Presiden, dan pelakunya perwira berpangkat tinggi. Ketika dua orang yang sudah dinyatakan terbukti justru memilih melawan vonis, pertanyaannya bergeser dari soal mekanisme menjadi soal integritas penegakan etik.
Ada risiko reputasi yang nyata. Jika komisi banding nanti meringankan atau bahkan membatalkan PTDH, publik akan menilai kode etik Polri bisa dinegosiasikan. Sebaliknya, jika putusan KKEP dikuatkan, proses banding justru bisa dimaknai sebagai pemborosan waktu yang seharusnya dipakai untuk memperkuat pengawasan internal.
Yang paling menentukan bukan hasil akhirnya, melainkan cara komisi banding bekerja. Susunan anggota, tenggat, dan dasar pertimbangan putusan harus dibuka ke publik. Kasus yang menyangkut keamanan Presiden tidak boleh diselesaikan dengan komunikasi seadanya. Transparansi di titik ini akan menentukan apakah publik melihat Polri sedang membersihkan diri atau sekadar menjalankan prosedur.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0