Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri Usai Terbukti Lakukan Penyadapan

Nov 17, 2026 - 20:10
 0  1
Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri Usai Terbukti Lakukan Penyadapan

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Majelis sidang menilai Eko terbukti melakukan penyadapan dengan perangkat milik Polri secara tidak prosedural.

Ad
Ad

Putusan dibacakan di Ruang Sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jakarta. Eko dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan etik dan administratif. Ia langsung menyatakan banding.

Baca juga: Irjen Eko Hadi Tolak Dipecat usai Terbukti Sadap Presiden, Ajukan Banding

Kronologi Sidang dan Putusan KKEP

Sidang KKEP digelar tertutup pada 17 November 2026. Majelis memeriksa bukti dan keterangan saksi terkait dugaan penyadapan yang dilakukan Eko Hadi Santoso. Dalam putusan, majelis menyatakan Eko terbukti melakukan illegal access atau akses ilegal terhadap perangkat teknologi milik Polri.

Kepala Korps Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan hasil sidang. Menurut Truno, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus.

"Atas perbuatannya, majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku EHS merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Truno dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Eko hadir dalam sidang dengan mengenakan baju tahanan biru bernomor 02 dan masker hitam. Usai putusan, ia digiring pengawal melewati kerumunan wartawan menuju kendaraan taktis (rantis) Brimob bernomor polisi 130422-05.

Baca juga: Pasutri Surabaya Tertipu Rp 1 M Demi Putrinya Lolos Jadi Polwan

Majelis menilai perbuatan Eko melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c. Selain itu, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau huruf f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Selain Eko, pihak yang bersuara dalam perkara ini adalah Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Ia menegaskan komitmen Polri menjalankan penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel.

"Prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan dalam proses pemeriksaan tersebut," ujar Truno.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Polri ingin menunjukkan proses etik tidak pandang bulu. Eko adalah perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal. PTDH merupakan sanksi terberat dalam sistem kode etik profesi Polri.

Dari sisi Eko, sikapnya tegas menolak putusan. Ia menyatakan akan mengajukan banding. Permohonan banding biasanya diajukan ke Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri dalam tenggat yang ditentukan peraturan.

Sejumlah pemberitaan terkait menyebut perkara ini berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Namun, dalam artikel sumber yang dijadikan rujukan, keterangan resmi hanya menyebut penyadapan dan akses ilegal menggunakan perangkat milik Polri. Tidak ada rincian korban penyadapan yang dipaparkan langsung oleh pejabat dalam sidang.

Dasar Hukum Sanksi PTDH dan Proses Banding

PTDH diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal 13 ayat (1) menjadi salah satu rujukan majelis. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 yang diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengatur tata cara sidang KKEP dan jenis sanksinya.

Dalam sistem itu, sanksi etik dan administratif dapat dijatuhkan bersamaan. Sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela. Sanksi administratif bisa berupa penempatan dalam tempat khusus hingga PTDH.

Berikut sejumlah poin penting dari putusan ini:

  • Majelis KKEP menyatakan Eko Hadi Santoso terbukti melakukan penyadapan dan akses ilegal dengan perangkat Polri.
  • Sanksi etik: perilaku Eko dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
  • Sanksi administratif: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri.
  • Dasar hukum: PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
  • Eko menyatakan banding atas putusan tersebut.

Banding menjadi hak anggota yang dijatuhi sanksi. Prosesnya dapat memuat pemeriksaan ulang terhadap prosedur dan bukti. Selama banding berjalan, status Eko sebagai anggota Polri mengikuti ketentuan yang berlaku.

Publik dapat merujuk penjelasan resmi mengenai kode etik Polri melalui laman AFU.ID dan informasi kelembagaan di Polri.go.id.

Dampak pada Internal Polri dan Kasus Penyadapan

Putusan PTDH terhadap perwira tinggi menjadi ujian bagi konsistensi penegakan etik di tubuh Polri. Sebab, kasus penyadapan melibatkan perangkat dan akses yang seharusnya dipakai untuk kepentingan penegakan hukum, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Bagi internal Polri, vonis ini mempertegas bahwa penyalahgunaan kewenangan teknologi informasi masuk kategori pelanggaran berat. Pengawasan terhadap akses perangkat dan prosedur penyadapan menjadi sorotan.

Bagi publik, perkara ini menambah daftar pertanyaan soal transparansi penanganan kasus yang menyangkut pejabat tinggi. Sejumlah pemberitaan terkait menyebut perkara ini bersinggungan dengan isu penyadapan terhadap presiden. Namun, dalam putusan yang dibacakan, majelis tidak memaparkan rincian korban.

Eko bukan nama baru di lingkungan Polri. Namun, dalam artikel sumber tidak dijelaskan jabatan terakhirnya. Pemberitaan hanya menyebut pangkatnya sebagai inspektur jenderal dan statusnya sebagai anggota Polri yang dijatuhi PTDH.

Langkah Selanjutnya Usai Putusan

Setelah putusan, langkah pertama adalah pengajuan banding oleh Eko. Komisi Banding akan memeriksa permohonan tersebut sesuai prosedur. Hasil banding bisa menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan KKEP.

Langkah kedua, Polri diminta menjaga konsistensi penegakan etik. Pernyataan Truno soal equality before the law menjadi tolok ukur apakah prinsip itu diterapkan pada semua anggota, termasuk yang berpangkat tinggi.

Langkah ketiga, pengusutan dugaan pidana. Penyadapan dan akses ilegal berpotensi masuk ranah pidana, bukan hanya etik. Dalam artikel sumber tidak dijelaskan apakah penyidikan pidana sudah berjalan. Pemberitaan terkait di laman yang sama menyebut kasus makar buntut penyadapan terhadap presiden naik ke tahap penyidikan, tetapi detailnya tidak diuraikan dalam artikel ini.

Yang jelas, putusan 17 November 2026 menempatkan Eko Hadi Santoso sebagai perwira tinggi yang dipecat tidak hormat. Banding menjadi babak berikutnya.

Analisis Redaksi

PTDH terhadap Irjen Eko Hadi Santoso bukan sekadar vonis etik. Ini ujian bagi Polri untuk membuktikan bahwa pengawasan internal tidak berhenti pada anggota berpangkat rendah. Penyadapan dengan perangkat milik negara menyentuh inti kewenangan yang diberikan hukum kepada polisi. Jika kewenangan itu dipakai di luar prosedur, kepercayaan publik yang paling dirugikan.

Pernyataan Truno soal equality before the law patut diapresiasi, tetapi baru menjadi janji sampai banding diputus. Publik akan menilai apakah proses banding berjalan transparan dan apakah putusan akhirnya konsisten dengan bukti yang dibacakan di sidang. Ketiadaan rincian korban penyadapan dalam putusan juga menyisakan ruang tanya yang seharusnya dijawab dengan keterangan resmi, bukan rumor.

Yang paling mendesak, Polri perlu menjelaskan bagaimana perangkat penyadapan bisa dipakai tanpa prosedur. Tanpa perbaikan tata kelola akses, sanksi terhadap satu perwira tidak akan mencegah pengulangan. Vonis ini penting, tetapi tata kelola yang lebih ketat jauh lebih menentukan.

Sumber: polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad