Mantan Kades Akar-akar Ditahan Polres Lombok Utara, Korupsi Dana Desa Rp451 Juta

Nov 17, 2026 - 20:51
 0  1
Mantan Kades Akar-akar Ditahan Polres Lombok Utara, Korupsi Dana Desa Rp451 Juta

Penyidik Kepolisian Resor Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menahan mantan Kepala Desa Akar-akar Akarman sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2021–2023. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menghitung kerugian keuangan negara mencapai Rp451 juta.

Ad
Ad

Penahanan Akarman di Rutan Polres Lombok Utara

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara Iptu I Komang Wilandra memastikan penahanan dilakukan sejak Senin (16/11). Akarman kini mendekam di Rutan Polres Lombok Utara.

Baca juga: Korupsi Pengadaan Buku SMA 2 Bungo: Tiga Tersangka Baru Dilimpahkan ke Kejari

"Iya, yang bersangkutan kami tahan di Rutan Polres Lombok Utara," kata Wilandra melalui sambungan telepon, Selasa.

Menurut Wilandra, penahanan ini bukan tanpa alasan. Penyidik tengah bersiap menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum atau tahap II setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

"Jadi, kami tahan untuk persiapan tahap II pekan depan," ujarnya.

Penahanan menandai bahwa penyidikan telah memasuki fase akhir. Berkas perkara yang lengkap menjadi syarat wajib sebelum pelimpahan ke kejaksaan. Dalam proses hukum pidana, tahap II adalah momen ketika kepolisian menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk disusun dakwaan.

Baca juga: WN Kazakhstan Divonis 15 Tahun Bui: Kasus 2,5 Kg Kokain di Koper Bali

Dugaan Penyimpangan APBDes 2021–2023

Akarman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengelola dana desa selama periode 2021–2023 tidak sesuai dengan laporan APBDes. Penyimpangan itu berkaitan dengan penggunaan anggaran fiktif dan penggelembungan anggaran pada sejumlah proyek fisik serta kegiatan pengadaan.

Modus anggaran fiktif dan penggelembungan biaya proyek merupakan pola yang kerap muncul dalam kasus korupsi dana desa. Proyek fisik yang seharusnya dibangun sering kali hanya ada di atas kertas, sementara nilai kontraknya dibesarkan dari harga sebenarnya.

Wilandra menyebut tersangka telah mengakui adanya kerugian tersebut. Dana desa yang menyebabkan kerugian negara itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pengakuan tersangka menjadi salah satu pertimbangan penyidik, meski tetap harus didukung alat bukti lain. Kerugian negara yang dihitung BPKP menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk melanjutkan perkara ke meja hijau.

Kerugian Negara Rp451 Juta Versi BPKP NTB

Angka kerugian negara sebesar Rp451 juta berasal dari hasil audit BPKP Perwakilan NTB. Audit itu menjadi rujukan resmi penyidik dalam menghitung dampak perbuatan tersangka terhadap keuangan desa.

Berdasarkan data pada platform digital Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaga.id, Desa Akar-akar mengelola anggaran desa dan Dana Desa sebesar Rp2,3 miliar pada 2021. Pada 2022, anggaran yang dikelola desa tersebut mencapai Rp2,4 miliar, sedangkan pada 2023 tercatat sebesar Rp1 miliar.

Jika dijumlahkan, dana yang dikelola desa selama tiga tahun itu mencapai sekitar Rp5,7 miliar. Kerugian Rp451 juta setara dengan sekitar 8 persen dari total anggaran yang dikelola. Angka itu bukan nominal kecil untuk ukuran keuangan desa.

Data Jaga.id juga menunjukkan bahwa Desa Akar-akar memiliki anggaran yang cukup besar pada 2021 dan 2022, lalu menurun pada 2023. Penurunan itu bisa berkaitan dengan berbagai hal, termasuk perubahan kebijakan anggaran desa, namun penyidik fokus pada dugaan penyimpangan selama periode tersebut.

Jerat Pasal Korupsi dan KUHP Baru

Atas perbuatannya, Akarman dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik juga menyesuaikan pidana berdasarkan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan. Kedua pasal ini kerap dijadikan dasar dalam kasus korupsi dana desa.

Penyertaan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru menunjukkan adanya penyesuaian dengan aturan pidana yang berlaku. Pasal 603 KUHP baru mengatur tentang tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 604 mengatur tentang penyalahgunaan wewenang. Penyesuaian ini penting agar dakwaan nantinya tidak gugur di persidangan.

Ancaman pidana bagi tersangka cukup berat. Selain hukuman penjara, tersangka juga berpotensi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang timbul.

Langkah Selanjutnya: Pelimpahan ke Kejaksaan

Setelah penahanan, agenda berikutnya adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Wilandra menyatakan tahap II akan dilakukan pekan depan.

Pelimpahan ini menjadi penentu apakah perkara akan segera disidangkan atau masih ada perbaikan berkas. Jika jaksa menyatakan berkas lengkap, sidang dapat digelar dalam waktu dekat.

Kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi dana desa di NTB. Sebelumnya, Kejari Lombok Timur juga menahan tersangka korupsi Dana Desa Kotaraja. Pola serupa menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih menjadi titik lemah.

Desa Akar-akar sendiri berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Sebagai desa dengan anggaran miliaran rupiah, pengelolaan keuangannya seharusnya diawasi ketat oleh pemerintah kabupaten dan inspektorat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak desa atau kuasa hukum tersangka. Penyidik memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Analisis Redaksi: Pengawasan Dana Desa Masih Rapuh

Penahanan Akarman bukan sekadar perkara individu. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih menyisakan celah lebar. Anggaran miliaran rupiah dikelola hampir tanpa kontrol yang memadai, sementara audit baru dilakukan setelah kerugian terjadi.

Modus anggaran fiktif dan penggelembungan biaya proyek sebenarnya bukan hal baru. Pola ini berulang karena lemahnya verifikasi di tingkat kecamatan dan inspektorat. Jika pengawasan berjalan sejak awal, kerugian Rp451 juta bisa dicegah.

Yang lebih memprihatinkan, dana desa seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan di perdesaan. Ketika dana itu diselewengkan, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga warga desa yang kehilangan fasilitas dan layanan. Penegakan hukum penting, tetapi perbaikan sistem pengawasan jauh lebih mendesak.

Sumber: mataram.antaranews.com, jaga.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad