Tumbal Efisiensi: Retakan Sosial yang Semakin Menganga
Di balik kemudahan digital, retakan sosial semakin melebar. Dosen Sosiologi Universitas Negeri Makassar Arisnawawi menyebut hiper-konektivitas justru melahirkan keterasingan masif, dari tagar #KaburAjaDulu hingga krisis mental remaja.
Dalam artikel opini yang diterbitkan Tribun Bone Online, Arisnawawi, S.Sos., M.Si. menyoroti paradoks peradaban digital Indonesia. Lompatan teknologi dirayakan, tetapi di sisi lain muncul gejala keterasingan sosial yang struktural.
Baca juga: Asuransi Sosial Vietnam: Klaim Iuran Sekaligus Kini Tak Perlu Kembali ke Daerah Asal
“Ada paradoks yang getir di balik keriuhan peradaban digital kita hari ini,” tulis Arisnawawi dalam artikel berjudul Tumbal Efisiensi: Retakan Sosial yang Semakin Menganga.
Tagar #KaburAjaDulu dan Anomie Digital
Gejala retakan sosial itu terlihat dari meledaknya tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Menurut data yang dikutip Arisnawawi, tagar tersebut menembus lebih dari 173.900 unggahan di TikTok.
Fenomena itu bukan lelucon picisan. Kajian Fa’iza Nurfa’is dan Sugeng Harianto (2025) yang dirujuk Arisnawawi menempatkan tagar tersebut dalam kerangka anomie Émile Durkheim dan strain theory Robert K. Merton.
“Fenomena ini adalah sinyal bahaya akan melonggarnya ikatan norma dan tidak berfungsinya pranata sosial,” tulis Arisnawawi.
Baca juga: TP-PKK Katingan Dorong Peran Aktif Pemerintah Desa untuk Perlindungan Sosial
Menurutnya, generasi muda mengekspresikan retreatism—penarikan diri simbolis dari himpitan ekonomi—sekaligus innovation, yakni kritik satir terhadap negara dan sistem sosial yang dinilai tidak responsif terhadap masa depan mereka.
Arisnawawi juga menyoroti pergeseran watak kontrol sosial di ruang siber. Penelitian Achmad Baihaki dkk. (2026) dalam Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology menunjukkan cancel culture kerap berubah dari instrumen akuntabilitas publik menjadi peradilan massa virtual yang brutal.
“Memperparah stres psikologis dan memicu polarisasi sosial yang tajam,” tulisnya.
Janji Fleksibilitas dan Reproduksi Ketimpangan
Di ranah ekonomi-politik, narasi komodifikasi digital dibungkus janji manis “fleksibilitas”. Namun, menurut Arisnawawi, yang terjadi adalah reproduksi ketimpangan sosial yang sistematis.
Ia merujuk penelitian Aulia Febri Khairani dkk. (2026) dalam Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS). Data APJII 2024 mencatat penetrasi internet Indonesia menyentuh 221,5 juta jiwa atau 79,5 persen populasi.
Angka itu tidak serta-merta meratakan kesejahteraan. Jurang digital antara perkotaan dan pedesaan, serta Jawa dan luar Jawa, justru mereproduksi stratifikasi kelas baru.
“Kelompok elite digital mengeduk keuntungan melimpah dari kapitalisme data, sementara jutaan rakyat di daerah rural terisolasi dari arus kesejahteraan,” tulis Arisnawawi.
Ketimpangan itu memperjelas fenomena gig economy. Royhisar Martahan Simanungkalit dkk. (2026) menegaskan di balik slogan kebebasan jam kerja bagi pekerja mitra atau freelancer, tersembunyi kerentanan hak yang akut.
Mereka disebut sebagai “proletar digital” masa kini: hidup tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian pendapatan, dan sepenuhnya didikte keputusan algoritma.
Pada saat yang sama, transformasi budaya kerja Generasi Z mencerminkan pergulatan hebat. Gen Z berusaha mengusung profesionalisme berbasis hasil dan kebebasan berekspresi, tetapi dihantui distraksi teknologi, kecenderungan turnover tinggi, serta kelelahan mental (burnout).
Krisis Kesehatan Mental Remaja dan Pergeseran Nilai Keluarga
Impitan struktural itu merembet ke ruang paling privat. Arisnawawi menyebutnya the silent pandemic: krisis kesehatan mental yang menggerogoti generasi penerus bangsa.
Merujuk laporan publikasi Agribisnis Digital UNESA (2025), Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya 3,4 juta remaja Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental.
Sebanyak 93 persen remaja berusia 13-19 tahun menghabiskan rata-rata 5,8 jam sehari di media sosial. Survei Indonesia Youth Mental Health Foundation mengungkap 65 persen siswa merasa tidak cukup baik akibat paparan komparasi sosial yang obsesif.
Retakan ini bahkan mendekonstruksi institusi terkecil masyarakat: keluarga. Riset Mochammad Ambiya Mardotillah (2026) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang pergeseran nilai keluarga pada pasangan muda diuraikan lewat kacamata dekonstruksi Jacques Derrida.
Keputusan pasangan muda menunda atau membatasi memiliki anak bukan penyimpangan moral. Menurut Arisnawawi, itu reinterpretasi rasional atas makna keluarga di tengah melambungnya biaya hidup dan ketidakpastian masa depan.
“Anak tidak lagi dipandang sebagai kewajiban otomatis atau tabungan masa tua, melainkan sebuah kalkulasi kesiapan finansial dan psikologis yang amat berat,” tulisnya.
Solidaritas Sosial sebagai Jalan Keluar
Arisnawawi menegaskan masyarakat tidak boleh dibiarkan melayang-layang dalam anomie digital tanpa jangkar moral. Tekno-kapitalisme, katanya, tidak boleh dibiarkan mengatur seluruh tata nilai kemanusiaan.
Ia merujuk studi Natasya Virginia Leuwola dkk. (2026) mengenai respons masyarakat terhadap krisis iklim di Kota Sorong. Kekuatan solidaritas sosial berbasis spiritualitas dan gotong-royong lintas iman terbukti mampu menjadi energi transformatif.
“Agama dan pranata sosial harus ditarik kembali dari sekadar ritualisme dogmatis menuju etika publik yang hidup, menjadi perekat kohesi sosial (social cohesion) yang memulihkan rasa empati,” tulis Arisnawawi.
Ia menekankan transformasi digital seyogianya menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar komoditas data atau sekrup kecil dari mesin algoritma.
Pemerintah diminta tidak berpuas diri dengan angka pertumbuhan ekonomi digital atau cakupan sinyal. Jika kebijakan publik gagal merespons jeritan anomie ini dengan regulasi adil dan perlindungan sosial nyata, tagar #KaburAjaDulu bisa menjadi awal kebangkrutan sosial di alam nyata.
Analisis Redaksi
Artikel Arisnawawi layak dibaca sebagai peringatan dini, bukan sekadar renungan akademik. Ia merangkai data dari berbagai riset mutakhir—mulai dari kajian tagar, cancel culture, kesenjangan digital, hingga kesehatan mental remaja—menjadi satu narasi utuh: efisiensi digital yang dipuja ternyata memakan korban.
Yang paling tajam dari tulisannya adalah kritik terhadap janji “fleksibilitas” dalam gig economy. Di balik kebebasan jam kerja, ada proletar digital tanpa jaminan sosial yang hidup dalam ketidakpastian. Negara belum hadir dengan perlindungan yang memadai, sementara platform terus mengeduk keuntungan dari data dan kerja mereka.
Kritik terhadap pemerintah juga sulit dibantah. Memamerkan pertumbuhan ekonomi digital tanpa membenahi kesenjangan dan krisis mental sama saja menutup mata dari retakan yang menganga. Jika dibiarkan, tagar #KaburAjaDulu bukan lagi pelarian di alam maya, melainkan sinyal kebangkrutan sosial yang sesungguhnya.
Sumber: apjii.or.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0