Kasus Eks Kapolsek Dompu Hamili Tahanan Naik Penyidikan, Polda NTB Periksa Saksi

Nov 17, 2026 - 17:30
 0  2
Kasus Eks Kapolsek Dompu Hamili Tahanan Naik Penyidikan, Polda NTB Periksa Saksi

Polda Nusa Tenggara Barat menaikkan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, ke tahap penyidikan. Sarbani diduga menghamili tahanan perempuan berinisial DR di Mapolsek Dompu.

Ad
Ad

Kepastian status penyidikan disampaikan Kabid Humas Polda NTB, Kombes Mohammad Kholid, kepada detikBali pada Selasa (17/11/2026). "Ya (naik penyidikan). Sedang dilakukan penyidikan," ujar Kholid.

Baca juga: Kalung Emas 20,7 Gram Digondol di Gresik: Modus Pura-pura Pembeli

Perkara ini kini ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk Sarbani sendiri.

Dari Viral di Media Sosial ke Meja Penyidik

Kasus ini mencuat setelah ramai dibicarakan di media sosial. Publik menyorot dugaan hubungan terlarang antara seorang kapolsek dan tahanan yang berada di bawah kewenangannya.

DR bukan tahanan biasa. Ia merupakan terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi (inex) dan berstatus tahanan titipan Kejari Dompu. Perkara DR sudah memasuki tahap persidangan ketika peristiwa itu terjadi.

Menurut keterangan polisi, persetubuhan berlangsung di Polsek Dompu sekitar Juli hingga Agustus 2026. Sarbani juga disebut sempat mengonsumsi minuman keras dalam rentetan peristiwa tersebut.

Baca juga: Curi Rp5 Juta di Siang Bolong, Satu Pelaku Ditangkap Warga Bondowoso

Setelah kasus mencuat, Polda NTB mengambil alih penanganan dari jajaran Polres Dompu. Langkah itu diambil agar penyelidikan berjalan lebih independen dan tidak berbenturan dengan kedinasan setempat.

Polda NTB kemudian menyerahkan laporan polisi ke Ditres PPA-PPO. "Jadi, untuk LP (laporan polisi) sedang ditangani oleh Ditres PPA PPO," imbuh Kholid.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik belum membeberkan modus yang dipakai Sarbani untuk menyetubuhi DR. Yang terungkap baru dugaan upaya menggugurkan kandungan berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Sarbani dan Dua Personel Lain Dipecat Lewat Sidang KKEP

Sebelum status penyidikan dinaikkan, Ipda Sarbani sudah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) pada Senin (9/11/2026). Hasilnya, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sarbani dinilai melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian. PTDH menjadi hukuman terberat dalam ranah kode etik.

Hukuman serupa menimpa dua personel lain yang diduga terlibat dalam kasus ini:

  • Ipda Sarbani — mantan Kapolsek Dompu, dipecat karena dugaan kekerasan seksual terhadap tahanan DR.
  • Aiptu Taufikurahman — Kanit Reskrim Polsek Dompu, dipecat sebagai anggota Polri.
  • Brigadir I Nyoman Adi Wijaya — anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Dompu, dipecat sebagai anggota Polri.

Pemecatan tiga personel sekaligus menunjukkan bahwa kasus ini tidak dipandang sebagai pelanggaran ringan. Namun, sanksi etik tidak menghapus tanggung jawab pidana. Karena itu, penyidikan tetap berjalan di ranah hukum umum.

Kholid menegaskan proses hukum masih berlanjut. "Masih dalam proses penyidikan dan pemeriksaan," kata dia.

Tahanan Titipan dan Celah Pengawasan di Polsek

Status DR sebagai tahanan titipan Kejari Dompu membuka pertanyaan soal pengawasan di tingkat polsek. Tahanan titipan berarti tanggung jawab penjagaan berada di tangan kepolisian, sementara perkaranya ditangani kejaksaan dan pengadilan.

Dalam praktiknya, tahanan titipan menempati ruang tahanan polres atau polsek dengan jadwal kunjungan, pemeriksaan, dan pengawasan tertentu. Akses terhadap tahanan seharusnya terbatas pada petugas yang berwenang dan kepentingan penyidikan atau persidangan.

Kasus Dompu memperlihatkan bahwa batas itu bisa bocor. Seorang kepala kepolisian sektor, yang seharusnya menjadi pengawas tertinggi di wilayahnya, justru menjadi pihak yang diduga menyalahgunakan akses tersebut.

Peristiwa diduga berlangsung selama dua bulan, Juli hingga Agustus 2026. Rentang waktu itu cukup panjang untuk memunculkan pertanyaan mengapa tidak ada mekanisme internal yang mendeteksi kejanggalan lebih awal.

Dugaan konsumsi minuman keras di lingkungan polsek menambah daftar pelanggaran. Jika benar, hal itu menunjukkan lemahnya disiplin internal, bukan sekadar kesalahan individu.

Publik pun membandingkan kasus ini dengan sejumlah perkara serupa yang pernah mencuat di berbagai daerah. Pola yang berulang biasanya bermuara pada lemahnya pengawasan melekat dan absennya kontrol atasan terhadap bawahan di unit kecil seperti polsek.

Ancaman Pidana dan Arah Penyidikan Ditres PPA-PPO

Penyidikan di Ditres PPA-PPO mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kerangka hukum Indonesia, pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam kekuasaan pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana berat.

Yang menjadi titik krusial adalah pembuktian unsur paksaan. Penyidik perlu menunjukkan relasi kuasa antara Sarbani sebagai kapolsek dan DR sebagai tahanan. Relasi itu membuat persetujuan sulit diklaim sebagai sesuatu yang bebas.

Selain itu, dugaan upaya menggugurkan kandungan menjadi pintu masuk lain. Penyidik dapat menelusuri alat bukti berupa keterangan saksi, bukti medis, dan rekam jejak komunikasi antarpihak.

Kholid menyebut pemeriksaan saksi masih berjalan. Belum ada keterangan resmi soal jumlah saksi yang diperiksa maupun pihak lain yang mungkin ikut bertanggung jawab.

Proses ini juga bersinggungan dengan perkara narkotika DR yang sudah di persidangan. Status hukum DR sebagai terdakwa tidak menghapus haknya atas perlindungan dari kekerasan, termasuk saat berada dalam tahanan.

Untuk memperkuat transparansi, publik bisa memantau perkembangan penanganan perkara melalui kanal resmi kepolisian, seperti pemberitaan detikBali dan informasi lembaga yang konsisten memantau kasus kekerasan seksual, misalnya Komnas Perempuan.

Langkah Berikutnya: Dari Penyidikan ke Penuntutan

Setelah naik ke tahap penyidikan, penyidik Ditres PPA-PPO memiliki kewenangan lebih luas untuk memanggil saksi, mengumpulkan bukti, dan menetapkan tersangka. Tahap ini menentukan apakah perkara bisa dilimpahkan ke kejaksaan.

Sejumlah agenda yang biasanya menyusul adalah pemeriksaan lanjutan terhadap pelapor dan saksi, pendalaman bukti medis, serta klarifikasi internal kepolisian soal pengawasan tahanan di Polsek Dompu.

Polda NTB belum menyampaikan tenggat penyelesaian. Kholid hanya memastikan proses berjalan. "Masih dalam proses penyidikan dan pemeriksaan," ucapnya.

Yang dinanti publik sekarang bukan lagi soal pemecatan. Tiga personel sudah dipecat. Pertanyaannya, apakah proses pidana berjalan secepat sanksi etik yang dijatuhkan dalam sidang KKEP pada 9 November 2026 itu.

Analisis Redaksi

Kasus Dompu bukan sekadar kisah satu oknum yang berbuat bejat. Ini ujian bagi kemampuan institusi membersihkan dirinya sendiri. Pemecatan tiga personel dalam waktu relatif singkat patut dicatat, tetapi sanksi etik dan sanksi pidana adalah dua jalur berbeda yang tidak bisa saling menggantikan.

Yang paling mengganggu adalah rentang waktunya. Dugaan perbuatan berlangsung Juli hingga Agustus 2026, sementara kasus baru mencuat setelah viral. Artinya, mekanisme pengawasan internal tidak menangkap persoalan sampai publik yang bersuara. Di unit sekecil polsek, atasan langsung seharusnya tahu siapa masuk dan keluar ruang tahanan.

Penyidikan di Ditres PPA-PPO harus dibuka secukupnya agar tidak muncul kesan kasus ditutup rapat setelah tiga orang dipecat. Publik berhak tahu apakah ada pihak lain yang lalai, termasuk mereka yang seharusnya mengawasi tahanan titipan Kejari Dompu. Tanpa itu, pemecatan hanya menjadi penutup simbolik, bukan perbaikan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad