Dugaan Makar Kasus Penyadapan Listyo Naik Penyidikan, Polri Belum Tetapkan Tersangka
Bareskrim Polri resmi menyidik dugaan tindak pidana makar yang diduga menyertai kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan penyidik masih mengumpulkan alat bukti tambahan dan belum menetapkan tersangka baru dalam perkara ini.
"Belum (penetapan tersangka), masih dalam proses," kata Suyudi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari laporan AFU.ID.
Baca juga: Korupsi Pengadaan Buku SMA 2 Bungo: Tiga Tersangka Baru Dilimpahkan ke Kejari
Pernyataan itu menandai babak baru penanganan perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri menerbitkan laporan polisi baru soal dugaan makar, terpisah dari perkara utama penyadapan yang sudah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Kronologi: Dari Penyadapan ke Dugaan Makar
Perkara ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Dalam perkara utama, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Namun, penanganan tidak berhenti di situ. Polri kemudian menerbitkan laporan polisi baru terkait dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
"Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.
Baca juga: WN Kazakhstan Divonis 15 Tahun Bui: Kasus 2,5 Kg Kokain di Koper Bali
Atas dasar laporan polisi itu, penyidik melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar. Suyudi menegaskan, penyelidikan dilakukan secara terpisah dari perkara penyadapan karena pembuktiannya berbeda dan membutuhkan pendalaman tersendiri.
"Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ujarnya.
Untuk mengusut perkara ini, Polri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Tim itu kini bekerja mengumpulkan bukti tambahan sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kapolri
Nama Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan utama. Mantan Kapolri itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara utama penyadapan, bersama Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Di sisi lain, Irjen Eko Hadi Santoso baru saja dipecat tidak hormat dari Polri karena terbukti terlibat penyadapan. Ia menolak pemecatan itu dan mengajukan banding. Dalam sidang etik, sembilan saksi dihadirkan, dan Eko Hadi dinilai bersekongkol menyadap Prabowo menggunakan teknologi Polri.
Kapolri Suyudi Ario Seto memberi garis tegas agar publik tidak langsung menyimpulkan bahwa penyadapan terhadap Prabowo otomatis sama dengan makar.
"Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," tegas Suyudi.
Ia menjelaskan, temuan penyidik dalam perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan terjadinya makar. Karena itu, penyidik masih menganalisis barang bukti awal dan memeriksa sejumlah saksi.
"Dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ungkapnya.
Latar Belakang: Mengapa Makar Harus Dibuktikan Terpisah
Dalam hukum pidana Indonesia, makar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur utamanya adalah adanya niat dan perbuatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah. Pembuktiannya tidak bisa hanya bersandar pada satu tindakan, seperti penyadapan.
Penyidik harus menunjukkan rangkaian perbuatan, kesepakatan, dan tujuan akhir yang jelas. Itulah sebabnya Polri memisahkan penyelidikan makar dari perkara penyadapan. Keduanya memiliki konstruksi hukum yang berbeda.
Dalam perkara penyadapan, fokus penyidik adalah pada tindakan ilegal mengakses dan menghilangkan dokumen elektronik. Sementara dalam dugaan makar, penyidik harus membuktikan adanya pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah.
Karena itu, Suyudi menekankan pentingnya kehati-hatian. Ia tidak ingin publik menarik kesimpulan terlalu jauh sebelum penyidik menemukan bukti yang cukup.
"Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ujarnya menegaskan.
Pernyataan itu juga menjadi sinyal bahwa Polri tidak ingin gegabah. Penetapan tersangka dalam perkara makar membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah, sesuai ketentuan KUHAP. Tanpa itu, penyidik tidak bisa melangkah ke tahap penuntutan.
Dampak: Tekanan Publik dan Bayangan Pidana Berat
Perkara ini menarik perhatian publik karena melibatkan nama-nama besar di tubuh Polri. Listyo Sigit Prabowo adalah mantan Kapolri. Eko Hadi Santoso adalah perwira tinggi yang baru dipecat tidak hormat. Sementara Ahrie Sonta dan Slamet Uliandi juga merupakan perwira tinggi.
Jika unsur makar terbukti, ancaman pidana yang dihadapi para tersangka bisa jauh lebih berat. Dalam pemberitaan sebelumnya, perkara ini disebut membawa ancaman pidana berat bagi Listyo dan kawan-kawan.
Namun, hingga kini belum ada tersangka baru dalam perkara makar. Polri masih mengumpulkan bukti tambahan. Penyidik juga masih memeriksa sejumlah saksi dan menganalisis barang bukti awal.
Di sisi lain, proses etik terhadap Eko Hadi Santoso masih bergulir. Ia mengajukan banding atas pemecatan tidak hormat yang dijatuhkan kepadanya. Sidang etik sebelumnya menghadirkan sembilan saksi yang menilai Eko Hadi bersekongkol menyadap Prabowo.
Tekanan publik pun meningkat. Masyarakat menunggu apakah Polri akan menetapkan tersangka baru dalam perkara makar, atau justru menghentikan penyelidikan karena bukti tidak cukup.
Langkah Selanjutnya: Polri Cari Bukti Tambahan
Polri memastikan penyidikan dugaan makar terus berjalan. Tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin bekerja mengumpulkan alat bukti tambahan.
Beberapa langkah yang sedang dilakukan penyidik:
- Menganalisis barang bukti awal, termasuk gadget dan perangkat elektronik yang diamankan.
- Memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.
- Mencari alat bukti lain yang bisa menguatkan dugaan pemufakatan jahat.
- Memisahkan pembuktian perkara makar dari perkara penyadapan agar tidak tumpang tindih.
"Dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," kata Suyudi.
Ia tidak menyebut tenggat waktu kapan penyidikan akan selesai. Yang jelas, Polri belum akan menetapkan tersangka sebelum bukti dianggap cukup.
"Belum (penetapan tersangka), masih dalam proses," ujarnya singkat.
Publik masih menunggu perkembangan berikutnya. Apakah penyidik akan menemukan bukti kuat yang mengarah pada makar, atau justru sebaliknya. Yang pasti, perkara ini masih panjang.
Analisis Redaksi: Ujian Integritas Polri di Tengah Sorotan
Pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto patut diapresiasi karena menunjukkan kehati-hatian. Ia tidak ingin publik menyimpulkan bahwa penyadapan otomatis berarti makar. Sikap itu penting agar penyidikan tidak menjadi alat balas dendam atau komoditas politik.
Namun, kehati-hatian saja tidak cukup. Publik perlu melihat progres yang jelas. Sejauh ini, Polri baru menyebut sedang mengumpulkan bukti tambahan tanpa memberi tenggat waktu. Ketidakjelasan itu bisa memicu spekulasi liar dan menurunkan kepercayaan publik.
Perkara ini juga menguji integritas Polri. Melibatkan mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi membuat penyidikan rentan intervensi. Transparansi menjadi kunci. Polri harus membuka ruang bagi pengawasan eksternal, termasuk dari Kompolnas dan masyarakat sipil.
Jika unsur makar tidak terbukti, Polri harus berani menghentikan penyelidikan secara resmi dan menjelaskan alasannya. Sebaliknya, jika bukti cukup, penetapan tersangka harus dilakukan tanpa pandang bulu. Di sinilah kredibilitas Polri dipertaruhkan.
Sumber: hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0