Tanah Belum Bersertifikat? Keringanan BPHTB Tersedia di 132 Daerah
Masyarakat yang memiliki tanah tetapi belum mengantongi sertifikat bisa memanfaatkan kebijakan pembebasan maupun pengurangan BPHTB di sejumlah daerah. Kebijakan ini tersedia di 132 daerah dan menjadi peluang bagi pemilik tanah untuk mengurus legalitas tanpa beban biaya tambahan.
Informasi ini disampaikan melalui laporan Kompas.com pada 17 November 2026. Namun, rincian daerah mana saja yang menerapkan kebijakan tersebut belum diuraikan secara lengkap dalam kutipan berita.
Baca juga: Rano Karno Dorong Properti Bangun Jakarta Kota Global, Bukan Cuma Gedung Tinggi
Apa Itu BPHTB dan Mengapa Relevan bagi Pemilik Tanah Belum Bersertifikat
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini biasanya dibayar saat terjadi transaksi seperti jual beli, hibah, waris, atau pemasukan dalam perusahaan.
Bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat, kewajiban BPHTB bisa muncul ketika proses pendaftaran tanah dilakukan. Sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau pendaftaran tanah pertama kali memang tidak selalu menimbulkan BPHTB, tetapi dalam kondisi tertentu—misalnya peralihan hak—pajak ini tetap berlaku.
Karena itu, kebijakan pembebasan atau pengurangan BPHTB di 132 daerah menjadi angin segar. Pemilik tanah bisa mengurus sertifikat tanpa khawatir terbebani biaya pajak yang cukup besar.
Dasar Hukum dan Mekanisme Keringanan BPHTB
BPHTB merupakan pajak daerah yang kewenangannya berada di pemerintah kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pembebasan, pengurangan, atau keringanan BPHTB melalui peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah.
Baca juga: Vietnam Terus Matangkan Kebijakan Tanah dan Properti, Revisi Dua RUU Dibahas
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan utama. Pasal 95 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa objek pajak tertentu dapat diberikan pengurangan BPHTB, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kondisi tertentu lainnya.
Selain itu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN juga mengatur pendaftaran tanah pertama kali. Dalam praktiknya, pembebasan BPHTB sering dikaitkan dengan program sertifikasi massal yang menyasar masyarakat kurang mampu.
Kebijakan di 132 daerah itu kemungkinan besar merujuk pada perda masing-masing yang memberikan keringanan bagi pemilik tanah yang baru pertama kali mendaftarkan tanahnya. Namun, tanpa rincian lebih lanjut, pemilik tanah perlu mengecek langsung ke kantor pajak daerah atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Manfaat bagi Masyarakat dan Program Sertifikasi Tanah
Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digulirkan sejak 2017 telah menghasilkan jutaan sertifikat. Namun, masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota.
Dengan adanya keringanan BPHTB, hambatan biaya dapat dikurangi. Masyarakat yang sebelumnya ragu mengurus sertifikat karena alasan ekonomi kini punya alasan lebih kuat untuk mendaftarkan tanahnya.
Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum, meningkatkan nilai aset, dan memudahkan akses kredit. Bagi pemerintah, sertifikasi massal mendukung penataan ruang dan pengurangan sengketa pertanahan.
- Pembebasan BPHTB mengurangi beban biaya pengurusan sertifikat.
- Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas dalam program ini.
- Kepastian hukum atas tanah meningkat seiring bertambahnya bidang tanah bersertifikat.
- Potensi sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan.
Langkah yang Perlu Dilakukan Pemilik Tanah
Bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat, langkah pertama adalah memastikan status tanah dan riwayat kepemilikannya. Datang ke kantor pertanahan setempat untuk menanyakan apakah daerah tersebut termasuk dalam 132 daerah yang memberikan keringanan BPHTB.
Selanjutnya, siapkan dokumen yang diperlukan seperti bukti kepemilikan lama, KTP, KK, dan surat keterangan dari desa/kelurahan. Proses pendaftaran tanah pertama kali umumnya melalui PTSL atau pendaftaran sporadis.
Pemilik tanah juga perlu menanyakan besaran BPHTB yang mungkin timbul dan apakah ada skema pembebasan atau pengurangan yang berlaku. Informasi resmi bisa diperoleh dari kantor pajak daerah atau laman resmi pemerintah kabupaten/kota.
Jika terkendala biaya, masyarakat dapat menanyakan program bantuan sertifikasi yang mungkin tersedia. Beberapa daerah bekerja sama dengan BPN untuk memberikan fasilitasi pembebasan biaya pendaftaran.
Reaksi dan Tantangan di Lapangan
Meski kebijakan ini terdengar positif, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Sosialisasi yang belum merata membuat banyak pemilik tanah tidak mengetahui adanya keringanan tersebut.
Selain itu, perbedaan peraturan antar daerah membuat masyarakat harus proaktif mencari informasi. Tidak semua kabupaten/kota memiliki skema yang sama, sehingga pemilik tanah di satu daerah bisa mendapatkan pembebasan penuh, sementara di daerah lain hanya pengurangan sebagian.
Kompas.com dalam laporannya tidak menyebutkan secara rinci besaran pembebasan atau pengurangan yang diberikan. Namun, keberadaan kebijakan di 132 daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai merespons kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum tanah.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program sertifikasi tanah, masyarakat dapat mengunjungi laman resmi Kementerian ATR/BPN.
Analisis Redaksi
Kebijakan pembebasan dan pengurangan BPHTB di 132 daerah adalah langkah yang tepat, tetapi tidak cukup jika hanya berhenti di atas kertas. Tanpa sosialisasi masif dan transparansi daftar daerah, kebijakan ini berisiko dinikmati segelintir orang yang kebetulan tahu informasi.
Pemerintah daerah perlu mempublikasikan secara terbuka daerah mana saja yang masuk dalam 132 itu, beserta syarat dan prosedurnya. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menebak-nebak atau bergantung pada informasi dari mulut ke mulut.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan harus diperkuat. Jangan sampai keringanan BPHTB justru menjadi celah bagi oknum untuk memungut biaya tambahan di luar ketentuan. Sertifikasi tanah adalah hak masyarakat, dan negara sudah seharusnya mempermudah, bukan mempersulit.
Sumber: atrbpn.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0