Rano Karno Dorong Properti Bangun Jakarta Kota Global, Bukan Cuma Gedung Tinggi
- Enam Persoalan Perkotaan yang Masih Membelit Jakarta
- Ekonomi Jakarta Tumbuh, Investasi Properti Jadi Incaran
- TOD dan MRT Jadi Magnet Baru Kawasan Properti
- Konektivitas Transportasi Publik dan Risiko Gentrifikasi
- Langkah Selanjutnya: Dari Forum ke Perizinan dan Proyek Nyata
- Analisis Redaksi: Kota Global Tidak Dibangun oleh Menara, tapi oleh Kebijakan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta pelaku industri properti ikut aktif membangun Jakarta sebagai kota global yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan. Predikat kota global, kata dia, tidak cukup dibangun lewat gedung pencakar langit dan infrastruktur modern.
Permintaan itu disampaikan Rano saat menjadi pembicara utama dalam forum Beyond Green: Commercializing The Future of Urban Revitalization di Jakarta, Selasa. Ia menilai Jakarta harus mampu menyediakan lingkungan nyaman, membuka akses ekonomi merata, dan menghadapi dampak perubahan iklim.
Baca juga: Vietnam Terus Matangkan Kebijakan Tanah dan Properti, Revisi Dua RUU Dibahas
"Predikat kota global tidak cukup dibangun melalui gedung pencakar langit dan infrastruktur modern. Jakarta juga harus mampu memberikan kenyamanan bagi warganya," kata Rano dalam forum tersebut.
Enam Persoalan Perkotaan yang Masih Membelit Jakarta
Di hadapan pelaku industri properti, Rano tidak menyembunyikan sederet masalah yang masih membelit ibu kota. Ia menyebut dominasi kendaraan pribadi, kesenjangan ekonomi, penurunan muka tanah, banjir, peningkatan suhu perkotaan, hingga persoalan pengelolaan air sebagai pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Daftar itu bukan tanpa dasar. Penurunan muka tanah dan banjir telah lama menjadi persoalan struktural Jakarta, terutama di kawasan pesisir utara. Sementara dominasi kendaraan pribadi membuat kemacetan dan polusi udara sulit ditekan meski jaringan transportasi publik terus diperluas.
Rano menegaskan pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut sendirian. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya, seraya menempatkan industri properti sebagai mitra yang memiliki kepentingan langsung terhadap masa depan kota.
Baca juga: Tanah Belum Bersertifikat? Keringanan BPHTB Tersedia di 132 Daerah
Pandangan itu masuk akal. Setiap kawasan hunian, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran yang dibangun swasta akan menentukan pola mobilitas warga, beban jaringan air, dan kebutuhan ruang terbuka hijau di sekitarnya. Keputusan desain properti, dengan begitu, ikut menentukan seberapa cepat atau lambat persoalan perkotaan diselesaikan.
Forum Beyond Green sendiri mempertemukan pengembang dengan pembuat kebijakan untuk membahas revitalisasi urban. Dalam konteks Jakarta, istilah itu merujuk pada upaya menghidupkan kembali kawasan lama agar tidak tergerus pembangunan yang tidak terkendali.
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Investasi Properti Jadi Incaran
Di tengah persoalan itu, Rano membawa kabar baik soal kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III-2026 mencapai 5,87 persen. Realisasi investasi juga melonjak dari Rp103,3 triliun pada 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada 2025.
Angka itu menunjukkan minat penanam modal terhadap Jakarta tetap tinggi meski berbagai persoalan kota belum selesai. Bagi industri properti, pertumbuhan ekonomi dan arus investasi adalah sinyal pasar yang sulit diabaikan.
Untuk menarik lebih banyak investasi, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah langkah:
- Menyusun Rencana Induk Investasi 2025-2045 sebagai panduan jangka panjang.
- Menyederhanakan 44 perizinan yang selama ini dianggap menghambat.
- Memperkuat promosi melalui Jakarta Investment Catalyst Initiatives.
- Menawarkan Investment Project Ready-to-Offer kepada calon investor.
Penyederhanaan 44 perizinan menjadi poin yang paling sering disorot kalangan pengembang. Proses perizinan yang panjang kerap disebut sebagai salah satu penyebab mahalnya biaya pembangunan properti di Jakarta. Dengan pemangkasan itu, pemerintah berharap waktu dan biaya pengurusan izin berkurang.
Rencana Induk Investasi 2025-2045 juga memberi kepastian arah pembangunan dalam dua dekade. Bagi pengembang, dokumen semacam ini penting untuk menghitung risiko proyek jangka panjang, terutama untuk kawasan yang dibangun bertahap.
Data investasi dan pertumbuhan ekonomi itu bisa dibaca sebagai modal politik bagi Rano untuk mendorong swasta masuk lebih jauh. Namun angka makro tidak otomatis menjawab kesenjangan ekonomi yang ia sebut sendiri sebagai persoalan kota.
TOD dan MRT Jadi Magnet Baru Kawasan Properti
Agenda yang paling konkret ditawarkan Rano kepada industri properti adalah pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD). Konsep ini memadukan transportasi publik dengan kawasan hunian, komersial, dan fasilitas publik dalam satu simpul.
Jakarta memiliki sejumlah proyek transportasi yang menjadi tulang punggung rencana tersebut. Pembangunan MRT hingga Monas ditargetkan selesai pada Juni 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta. Jalur itu akan dilanjutkan hingga Kota Tua dengan target rampung pada 2029.
Perpanjangan LRT dari Manggarai menuju Dukuh Atas juga ditargetkan selesai pada 2027. Pemprov DKI menyiapkan pula Dukuh Atas Pedestrian Deck, dek pejalan kaki berbentuk melingkar berdiameter sekitar 118 meter, yang ditargetkan rampung pada 2028.
Kawasan Dukuh Atas menjadi simpul bagi MRT, KRL, Transjakarta, kereta bandara, dan rencana integrasi LRT Jakarta. Bagi pengembang, titik temu lima moda transportasi ini adalah lokasi dengan potensi kenaikan nilai properti yang tinggi.
"Kami berharap pelaku industri properti dapat menangkap peluang ini melalui pengembangan kawasan yang berorientasi pada transportasi publik. Konektivitas yang semakin baik akan meningkatkan potensi ekonomi sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat," kata Rano.
Konsep TOD sebenarnya bukan hal baru dalam perencanaan kota. Di banyak kota besar dunia, kawasan sekitar stasiun dirancang padat dengan hunian, perkantoran, dan ruang publik agar warga tidak bergantung pada kendaraan pribadi. Jakarta baru memulai langkah serius ke arah itu.
Konektivitas Transportasi Publik dan Risiko Gentrifikasi
Perluasan MRT dan LRT mengubah peta nilai lahan di Jakarta. Kawasan yang tadinya kurang diminati bisa berubah cepat begitu stasiun beroperasi. Bagi pemilik lahan dan pengembang, ini peluang. Bagi warga berpenghasilan rendah yang tinggal di sekitar stasiun, ini bisa menjadi ancaman penggusuran dan kenaikan harga sewa.
Rano menekankan pentingnya kota yang inklusif dan akses ekonomi yang merata. Namun ia tidak merinci bagaimana pemerintah akan memastikan pembangunan TOD tidak meminggirkan warga lama di kawasan tersebut.
Pengalaman sejumlah kota menunjukkan TOD tanpa pengaturan hunian terjangkau cenderung menghasilkan kawasan eksklusif. Harga properti melonjak, sementara pekerja berpendapatan rendah yang justru paling membutuhkan transportasi publik terpaksa pindah ke pinggiran.
Pemerintah DKI memiliki sejumlah instrumen untuk mencegah hal itu, misalnya kewajiban hunian berimbang dalam proyek besar atau penyediaan rumah susun sewa di sekitar simpul transportasi. Sejauh mana instrumen itu dipakai dalam proyek TOD masih menjadi pertanyaan terbuka.
Di sisi lain, percepatan proyek transportasi publik menjadi ujian kredibilitas janji pemerintah. Target 2027 untuk MRT hingga Monas dan 2029 untuk jalur ke Kota Tua adalah tenggat yang ketat. Keterlambatan akan langsung memukul minat investasi di kawasan TOD.
Langkah Selanjutnya: Dari Forum ke Perizinan dan Proyek Nyata
Setelah forum, perhatian beralih ke pelaksanaan. Penyederhanaan 44 perizinan perlu diwujudkan dalam aturan yang bisa diakses pengembang. Rencana Induk Investasi 2025-2045 juga harus diterjemahkan menjadi proyek yang siap ditawarkan, bukan sekadar dokumen.
Pemprov DKI telah menyiapkan kanal promosi seperti Jakarta Investment Catalyst Initiatives dan Investment Project Ready-to-Offer. Keduanya dirancang mempertemukan pemilik proyek dengan investor, termasuk dari sektor properti.
Bagi industri properti, sinyal yang dikirim Rano cukup jelas: pemerintah membuka pintu bagi swasta untuk membangun di sekitar simpul transportasi. Namun swasta biasanya bergerak setelah kepastian jadwal, perizinan, dan insentif terlihat nyata.
Jakarta akan genap berusia 500 tahun pada 2027. Pemerintah menjadikan momen itu sebagai tonggak transformasi transportasi publik. Apakah industri properti ikut mengambil peran, atau tetap bertahan pada pola pembangunan lama, akan terlihat dari proyek-proyek yang mulai dibangun dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan investasi DKI dapat dilihat melalui pemberitaan ANTARA, sementara perkembangan proyek transportasi publik Jakarta biasanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah daerah.
Analisis Redaksi: Kota Global Tidak Dibangun oleh Menara, tapi oleh Kebijakan
Pernyataan Rano Karno bahwa predikat kota global tidak cukup dibangun lewat gedung pencakar langit sebenarnya bukan gagasan baru. Yang membuatnya relevan adalah siapa yang mengucapkannya dan di depan siapa. Seorang wakil gubernur berbicara kepada industri properti, sektor yang selama puluhan tahun menjadi mesin utama pertumbuhan fisik Jakarta.
Selama ini pembangunan properti di Jakarta kerap berjalan terpisah dari perencanaan transportasi. Kawasan komersial tumbuh di lokasi yang mudah dijangkau kendaraan pribadi, bukan di sekitar simpul transportasi publik. Akibatnya, kemacetan dan polusi menjadi biaya yang ditanggung seluruh warga. Jika TOD benar-benar dijalankan, pola itu berpeluang berubah.
Namun ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jadwal proyek MRT dan LRT harus dijaga. Kedua, pemerintah perlu aturan yang memastikan kawasan TOD tidak menjadi enclave eksklusif. Tanpa hunian terjangkau di sekitar stasiun, kota global yang inklusif hanya akan menjadi frasa di atas panggung forum. Angka pertumbuhan 5,87 persen dan investasi Rp270,9 triliun adalah modal bagus, tetapi bukan jaminan bahwa manfaatnya akan tersebar merata.
Sumber: jakarta.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0