Vietnam Terus Matangkan Kebijakan Tanah dan Properti, Revisi Dua RUU Dibahas

Nov 17, 2026 - 21:30
 0  0
Vietnam Terus Matangkan Kebijakan Tanah dan Properti, Revisi Dua RUU Dibahas

Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam kembali menggelar pembahasan revisi Undang-Undang Tanah dan Undang-Undang Bisnis Properti pada 17 November, dipimpin Wakil Ketua Nguyen Hong Dien. Pemerintah diminta merampungkan kedua rancangan sebelum diajukan ke parlemen.

Ad
Ad

Agenda tersebut berlangsung dalam sesi kedelapan Komite Tetap Majelis Nasional. Dua rancangan undang-undang yang telah diamandemen menjadi fokus utama: Undang-Undang tentang Tanah dan Undang-Undang tentang Bisnis Properti. Keduanya dibahas pada tahap penerimaan, penjelasan, dan revisi sebelum naik ke sidang paripurna.

Baca juga: Tanah Belum Bersertifikat? Keringanan BPHTB Tersedia di 132 Daerah

Laporan Pemerintah soal Revisi Undang-Undang Tanah

Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Trinh Viet Hung menyampaikan laporan mengenai penerimaan, penjelasan, dan revisi rancangan Undang-Undang tentang Tanah. Menurut dia, Pemerintah telah mempertimbangkan masukan dari anggota Majelis Nasional secara serius.

"Pemerintah telah mempertimbangkan dengan serius masukan-masukan yang diberikan, merevisi dan menyempurnakan seluruh rancangan undang-undang," ujar Trinh Viet Hung dalam laporannya, seperti dikutip dari Vietnam.vn.

Pemerintah juga meninjau ulang isi yang didelegasikan untuk diatur secara rinci melalui peraturan panduan. Tujuannya memastikan konsistensi, keseragaman, dan kelayakan saat undang-undang diterapkan di lapangan.

Beberapa anggota menyoroti perlunya mengurangi dan menyederhanakan prosedur administrasi di sektor pertanahan. Usulan lain mendorong pengembangan basis data pertanahan terpadu yang terhubung dengan basis data khusus terkait, sehingga warga tidak perlu berulang kali menyerahkan informasi yang sama kepada lembaga negara.

Baca juga: AREBI Perkuat Sinergi dengan PKP untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Kritik soal Kewenangan dan Mutu Regulasi

Sejumlah anggota menilai rancangan tersebut masih menetapkan kewenangan tanpa menyebut secara jelas lembaga mana yang bertanggung jawab. Akibatnya, potensi inkonsistensi antar daerah muncul.

Mereka juga mengusulkan evaluasi kualitas undang-undang tidak cukup diukur dari berkurangnya prosedur. Jumlah pengaduan, kecaman, dan sengketa baru yang muncul pasca-berlakunya aturan dinilai sebagai indikator yang lebih jujur.

Masukan lain menyentuh isu kesetaraan gender dan kebijakan etnis. Pemerintah merespons dengan memasukkan dan menyempurnakan Pasal 18 rancangan undang-undang agar kewenangan Dewan Rakyat serta Komite Rakyat di tingkat provinsi dan komune dalam pengelolaan lahan menjadi tegas.

Ketentuan tentang kesetaraan gender dan kebijakan etnis telah dimasukkan ke dalam Bab II rancangan undang-undang. Pemerintah memastikan substansi itu konsisten di seluruh pasal dan klausul.

Undang-Undang Bisnis Properti dan Transformasi Digital

Wakil Menteri Konstruksi Nguyen Van Sinh menyampaikan laporan tentang penerimaan, penjelasan, dan revisi rancangan Undang-Undang tentang Bisnis Properti. Menurut dia, rancangan tersebut pada dasarnya telah menampung pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga di bawahnya.

Rancangan itu disebut sepenuhnya melembagakan pandangan, pedoman, dan kebijakan Partai dan Negara, khususnya Resolusi No. 21. Fokusnya menyelesaikan kesulitan dan hambatan praktis, mendorong reformasi, mengurangi dan menyederhanakan prosedur, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transformasi digital.

Langkah ini menempatkan sektor properti sebagai bagian dari agenda reformasi administratif yang lebih luas. Penyederhanaan perizinan dan pemanfaatan teknologi diharapkan memangkas biaya kepatuhan bagi pelaku usaha.

Arahan Wakil Ketua Nguyen Hong Dien

Menutup diskusi, Wakil Ketua Majelis Nasional Nguyen Hong Dien meminta Pemerintah terus menyempurnakan rancangan undang-undang. Peninjauan dan revisi mencakup isi maupun teknik legislatif sebelum diajukan ke Majelis Nasional.

Ia menekankan pentingnya pelembagaan kebijakan Partai secara tepat dan lengkap. Pengendalian kekuasaan harus diterapkan ketat, sementara korupsi dan praktik negatif dalam penegakan hukum harus dicegah.

Nguyen Hong Dien juga menyoroti konsistensi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Tanah yang telah diubah dengan Undang-Undang Bisnis Properti, Undang-Undang Perumahan, dan undang-undang terkait lainnya. Ketiga undang-undang itu diharapkan berlaku efektif secara bersamaan.

Pemerintah diminta segera mengarahkan penyusunan dan pengesahan semua peraturan serta pedoman rinci untuk pelaksanaannya. Regulasi tersebut harus berlaku serentak dengan undang-undang, konsisten dengan kebijakan di dalamnya, dan selaras dengan laporan penjelasan yang diajukan kepada Majelis Nasional.

  • Penyederhanaan prosedur administrasi di sektor pertanahan.
  • Pengembangan basis data pertanahan terpadu yang terhubung dengan basis data khusus.
  • Penegasan kewenangan Dewan Rakyat dan Komite Rakyat di tingkat provinsi dan komune.
  • Penguatan ketentuan kesetaraan gender dan kebijakan etnis dalam Bab II.
  • Sinkronisasi UU Tanah, UU Bisnis Properti, dan UU Perumahan.
  • Peraturan pelaksanaan yang jelas, mudah diterapkan, dan tanpa biaya kepatuhan berlebihan.

Dampak bagi Warga dan Pelaku Usaha Properti

Bagi warga, arah revisi ini berpotensi memangkas kebutuhan datang berulang ke kantor pertanahan. Basis data terpadu yang terhubung lintas lembaga menjadi kunci, karena selama ini duplikasi data disebut sebagai sumber keluhan.

Bagi pelaku usaha properti, penekanan pada transformasi digital dan penyederhanaan prosedur memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menurunkan hambatan administratif. Namun, semua bergantung pada peraturan pelaksanaan yang belum rampung.

Permintaan Nguyen Hong Dien agar regulasi turunan berlaku serentak dengan undang-undang menjadi ujian tersendiri. Tanpa peraturan yang siap, undang-undang berisiko kehilangan daya gugatnya di lapangan.

Pembahasan ini juga menunjukkan perhatian parlemen pada mutu regulasi, bukan sekadar jumlah prosedur yang dipangkas. Indikator sengketa dan pengaduan yang diusulkan sejumlah anggota menjadi cara mengukur apakah reformasi benar-benar bekerja.

Langkah berikutnya ada di tangan Pemerintah: merampungkan revisi teknis, menyelaraskan tiga undang-undang, dan menyiapkan peraturan pelaksanaan sebelum rancangan diajukan ke Majelis Nasional. Sumber asli pemberitaan ini dapat dibaca di Báo Thái Nguyên.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari pembahasan ini bukan sekadar revisi dua undang-undang, melainkan cara Komite Tetap Majelis Nasional menggeser ukuran keberhasilan regulasi. Sejumlah anggota mengusulkan agar kualitas undang-undang dinilai dari jumlah pengaduan dan sengketa baru, bukan hanya dari banyaknya prosedur yang dipangkas. Ukuran semacam itu jarang muncul dalam pembahasan legislasi dan layak diapresiasi.

Kritik bahwa rancangan menetapkan kewenangan tanpa menyebut lembaga pemegangnya menyentuh persoalan lama desentralisasi di Vietnam. Jika pasal-pasal hanya menyebut "kewenangan" tanpa kejelasan institusi, daerah akan menafsirkan sendiri. Hasilnya, inkonsistensi antar provinsi hampir pasti terjadi, dan warga kembali menanggung ketidakpastian.

Permintaan Nguyen Hong Dien agar peraturan pelaksanaan berlaku serentak dengan undang-undang adalah ujian paling nyata. Banyak undang-undang di berbagai negara kehilangan gigi karena regulasi turunannya terlambat atau saling bertentangan. Pemerintah kini memikul beban membuktikan bahwa sinkronisasi tiga undang-undang—tanah, properti, dan perumahan—bukan sekadar retorika di ruang rapat.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad