Irjen Eko Hadi Ajukan Banding Usai Dipecat gegara Penyadapan Presiden Prabowo
- Kronologi: dari Sidang Etik hingga Pemecatan Eko Hadi
- Siapa yang Terlibat dan Apa Kata Polri
- Pasal yang Menjerat Para Tersangka Penyadapan
- Mengapa Banding Eko Hadi Tetap Berjalan di Tengah Penahanan
- Langkah Selanjutnya: Nasib Banding dan Arah Penyidikan
- Analisis Redaksi: Konsistensi Etik Diuji di Kasus Penyadapan Presiden
Irjen Pol Eko Hadi Santoso mengajukan banding setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan. Propam Polri kini membentuk komisi banding, sementara Eko tetap ditahan di Mako Brimob sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Langkah itu disampaikan langsung oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026). Menurut dia, permohonan banding Eko akan diproses lewat mekanisme yang berlaku.
Baca juga: Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Nurkholis Jadi Tersangka Pungli Perizinan
Kronologi: dari Sidang Etik hingga Pemecatan Eko Hadi
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Jalur etik berjalan lebih dulu. Irjen Ahrie Sonta diproses Propam Polri dan lebih awal diputus PTDH. Giliran Eko Hadi menyusul. KKEP menilai dia terbukti melanggar etik karena menggunakan teknologi atau alat sadap milik Polri untuk permufakatan jahat.
Dalam sidang etiknya, Polri menghadirkan sembilan saksi. Para saksi menilai Eko bersekongkol menyadap Prabowo memakai perangkat yang seharusnya menjadi fasilitas resmi kepolisian, bukan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Baca juga: Ganja 4,3 Kg di Mataram: Pria Asal Siantar Ditangkap, Residivis
Putusan itu tidak diterima Eko. Ia menyatakan banding dan menolak meninggalkan institusi yang membesarkan kariernya. "Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," kata Trunoyudo menjelaskan tindak lanjut permohonan tersebut.
Siapa yang Terlibat dan Apa Kata Polri
Trunoyudo menegaskan, permohonan banding Ahrie dan Eko akan diproses sesuai aturan. Komisi Sidang Etik yang akan memutus apakah banding diterima atau ditolak.
"Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut," ujar Trunoyudo, seperti dikutip dari pemberitaan AFU.ID.
Yang perlu dicatat, status Eko bukan hanya soal etik. Polri tetap menahannya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, karena berstatus tersangka dalam perkara pidana penyadapan ilegal.
Artinya, ada dua jalur hukum yang berjalan paralel: sidang banding di ranah etik dan penyidikan pidana di Bareskrim. Keduanya punya konsekuensi berbeda, dan tidak saling menggugurkan.
Empat perwira tinggi yang terseret perkara ini memiliki posisi strategis sebelum kasus mencuat:
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo — eks Kapolri.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution — eks Kadivkum Polri, sudah diputus PTDH lebih dulu.
- Irjen Pol Slamet Uliandi — eks Kadiv TIK Polri, institusi yang mengelola infrastruktur teknologi informasi kepolisian.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso — eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri, kini mengajukan banding atas PTDH.
Pasal yang Menjerat Para Tersangka Penyadapan
Penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai peran masing-masing tersangka. Ancaman hukumannya tidak ringan, dan menunjukkan bahwa perkara ini dipandang serius oleh penyidik.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik. Ancaman hukumannya paling lama 8 tahun penjara.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Kombinasi pasal itu memperlihatkan konstruksi perkara tidak berhenti pada satu orang pelaku. Penyidik menelusuri peran, keterlibatan, dan kemungkinan pihak yang menggerakkan.
Mengapa Banding Eko Hadi Tetap Berjalan di Tengah Penahanan
Banding dan penahanan berada di dua ranah berbeda. Banding menyangkut sanksi administrasi keanggotaan, sedangkan penahanan berkaitan dengan proses pidana. Karena itu, status tersangka tidak menghapus hak Eko mengajukan upaya hukum atas putusan etiknya.
Meski begitu, posisi Eko tetap sulit. PTDH adalah sanksi terberat dalam kode etik Polri. Ia hanya bisa berharap komisi banding menemukan alasan kuat untuk meringankan atau membatalkan putusan KKEP.
Publik tentu menunggu apakah komisi banding akan bersikap sama seperti pada perkara Ahrie Sonta, yang lebih dulu dipecat. Konsistensi putusan menjadi ukuran penting di tengah sorotan terhadap kasus yang menyentuh langsung kepentingan Presiden.
Di sisi lain, penyidikan pidana masih bergulir. Polri bahkan menyatakan dugaan makar dalam kasus penyadapan ini sudah masuk tahap penyidikan, dan penyidik masih mencari tambahan bukti untuk menetapkan tersangka baru.
Sejumlah pemberitaan juga menyebut hasil sadapan dicetak lalu dibawa kurir dari Jakarta ke dua kota yang dirahasiakan. Informasi itu menambah lapisan persoalan, meski belum diungkap resmi oleh penyidik.
Langkah Selanjutnya: Nasib Banding dan Arah Penyidikan
Komisi banding kini menjadi penentu pertama. Jika banding Eko ditolak, pemecatannya tetap sah dan ia kehilangan status sebagai anggota Polri. Jika diterima, sanksi bisa diringankan, meski proses pidana tetap berjalan.
Polri berjanji mengumumkan hasilnya secara terbuka. "Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut," kata Trunoyudo, mengisyaratkan belum ada tenggat pasti kapan putusan banding dijatuhkan.
Sementara itu, Bareskrim masih memburu bukti tambahan, termasuk kemungkinan tersangka lain di luar empat perwira tinggi yang sudah ditetapkan. Arah penyidikan bisa melebar ke pihak yang diduga menggerakkan atau menikmati hasil sadapan.
Bagi Eko, dua front harus dihadapi sekaligus: mempertahankan titel polisi lewat banding, dan membela diri dari jerat pidana dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Keduanya berjalan tanpa saling menunggu.
Analisis Redaksi: Konsistensi Etik Diuji di Kasus Penyadapan Presiden
Banding Eko Hadi adalah ujian pertama bagi konsistensi penegakan kode etik Polri di kasus yang menyentuh langsung Presiden. Ketika Ahrie Sonta sudah dipecat lebih dulu, publik punya pembanding jelas: apakah perlakuan terhadap Eko akan setara, atau ada pertimbangan lain yang membuat hasilnya berbeda.
Yang membuat perkara ini berat bukan hanya objek sadapannya, melainkan alat yang dipakai. Menurut putusan KKEP, Eko memakai teknologi atau alat sadap milik Polri. Fasilitas negara yang seharusnya untuk kepentingan penegakan hukum justru dipakai untuk permufakatan jahat. Di titik itu, sanksi etik bukan sekadar soal disiplin internal, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi.
Karena itu, komisi banding perlu bekerja transparan. Alasan apa pun yang dipakai untuk menerima atau menolak banding harus dijelaskan ke publik, bukan hanya disampaikan lewat pernyataan singkat. Banding sah sebagai hak, tetapi prosesnya tidak boleh menjadi jalan untuk memperlambat atau meringankan hukuman tanpa dasar yang bisa diuji.
Di sisi lain, jalur pidana tidak boleh kalah cepat dari jalur etik. Selama penyidikan masih mencari bukti tambahan dan belum menetapkan tersangka baru, muncul kesan bahwa perkara besar ini bergerak pelan. Padahal ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara. Penegakan etik yang tegas akan sia-sia jika tidak diikuti tuntasnya proses pidana.
Sumber: hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0