Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Nurkholis Jadi Tersangka Pungli Perizinan

Nov 17, 2026 - 23:00
 0  1
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Nurkholis Jadi Tersangka Pungli Perizinan

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Nurkholis, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar (pungli) pada proses pengajuan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Ad
Ad

Penetapan tersangka baru ini diumumkan Kejati Jatim melalui rilis resmi yang dikutip dari Times Indonesia. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang menyangkut proses perizinan di instansi tersebut.

Baca juga: Ganja 4,3 Kg di Mataram: Pria Asal Siantar Ditangkap, Residivis

Perkara ini mencuat setelah penyidik Kejati Jatim menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengajuan izin yang dikelola Dinas ESDM. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai kronologi lengkap, jumlah kerugian negara, maupun pasal yang disangkakan kepada Nurkholis.

Kronologi Penetapan Tersangka Nurkholis

Kejati Jatim menetapkan Nurkholis sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau pungli untuk proses pengajuan penerbitan perizinan di lingkaran Dinas ESDM Provinsi Jatim. Penetapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan penyidik Kejati Jatim.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan cukup bukti terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan. Namun, Kejati Jatim belum merinci kapan tepatnya penetapan dilakukan dan apakah Nurkholis sudah diperiksa sebagai tersangka.

Sebelumnya, Kejati Jatim juga telah menetapkan sejumlah tersangka lain dalam perkara yang sama. Penetapan Nurkholis menambah daftar pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Baca juga: Kurir 4.816 Ekstasi dan 250 Pod Getar dari Malaysia Dituntut 18 Tahun Bui

Proses hukum ini masih berjalan. Penyidik disebut masih terus mendalami peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam praktik pungli perizinan di Dinas ESDM Jatim.

Siapa Nurkholis dan Posisinya di Dinas ESDM Jatim

Nurkholis dikenal sebagai mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Jabatan tersebut memberinya kewenangan dalam mengelola dan menerbitkan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk izin usaha pertambangan dan izin lainnya.

Dinas ESDM Jatim memiliki peran strategis dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Jawa Timur. Kewenangan ini membuat posisi kepala dinas menjadi kunci dalam proses perizinan yang diajukan oleh perusahaan maupun perorangan.

Dalam perkara ini, Nurkholis diduga menyalahgunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Dugaan pungli dalam proses pengajuan perizinan menjadi fokus penyidik Kejati Jatim.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan langsung dari Nurkholis maupun kuasa hukumnya terkait penetapan tersangka ini. Upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan belum membuahkan hasil.

Latar Belakang Dugaan Pungli Perizinan di Dinas ESDM

Dugaan pungli dalam proses perizinan di Dinas ESDM Jatim bukan kali ini saja mencuat. Praktik pungutan liar dalam pengurusan izin sering menjadi sorotan karena melibatkan kewenangan pejabat dan berdampak pada iklim investasi daerah.

Proses perizinan di sektor ESDM mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan izin. Setiap tahapan melibatkan pejabat dengan kewenangan tertentu, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan.

Kejati Jatim menilai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Penyidik pun terus mendalami alur perizinan yang diduga menjadi objek pungli.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi instansi lain agar memperketat pengawasan internal. Praktik pungli tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dampak Penetapan Tersangka bagi Dinas ESDM Jatim

Penetapan Nurkholis sebagai tersangka berpotensi memengaruhi kinerja Dinas ESDM Jatim, terutama dalam proses perizinan yang sedang berjalan. Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai langkah mitigasi yang diambil instansi tersebut.

Dari sisi hukum, penetapan tersangka membuka peluang penyidik untuk melakukan penahanan jika diperlukan. Namun, status penahanan Nurkholis belum diumumkan secara resmi.

Bagi dunia usaha, kasus ini menimbulkan ketidakpastian dalam pengurusan izin di sektor ESDM. Pelaku usaha berharap proses perizinan tetap berjalan transparan dan bebas dari praktik pungli.

Kejati Jatim menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini. Penyidik akan terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk memperkuat konstruksi hukum kasus.

Langkah Selanjutnya: Pemeriksaan dan Penahanan

Setelah penetapan tersangka, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan Nurkholis sebagai tersangka. Penyidik akan mendalami perannya dalam dugaan pungli perizinan di Dinas ESDM Jatim.

Kejati Jatim belum memastikan apakah Nurkholis akan ditahan. Keputusan penahanan akan mempertimbangkan kebutuhan penyidikan dan ancaman hukuman yang dihadapi.

Selain itu, penyidik tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain. Kasus ini masih terus berkembang seiring berjalannya penyidikan.

Masyarakat diminta mengawal proses hukum ini agar berjalan transparan dan adil. Pengawasan publik menjadi penting untuk memastikan tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum.

Analisis Redaksi

Penetapan Nurkholis sebagai tersangka menunjukkan keseriusan Kejati Jatim dalam membongkar praktik pungli di Dinas ESDM. Namun, publik menunggu transparansi lebih lanjut mengenai kronologi dan besaran kerugian negara.

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan internal di instansi yang mengelola perizinan strategis. Tanpa perbaikan sistem, praktik pungli berpotensi terulang meski pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Penegakan hukum harus diikuti dengan reformasi birokrasi di sektor perizinan. Transparansi dan digitalisasi proses perizinan menjadi kunci untuk memutus rantai pungli yang merugikan negara dan dunia usaha.

Sumber: kejati-jatim.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad