Kasus Korupsi Ganti Rugi Lahan Rel Kereta Api Labusel Naik ke Penyidikan, Kejati Sumut Bongkar Temuan Baru

Nov 17, 2026 - 23:50
 0  1
Kasus Korupsi Ganti Rugi Lahan Rel Kereta Api Labusel Naik ke Penyidikan, Kejati Sumut Bongkar Temuan Baru

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menaikkan status penanganan dugaan korupsi ganti rugi pembebasan lahan proyek rel kereta api Rantau Prapat–Kota Pinang di Labuhanbatu Selatan dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik menduga ada penerima dan luas lahan yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Ad
Ad

Proyek pembangunan jalur rel itu dikerjakan Balai Perkeretaapian Kelas I Medan pada 2017 hingga 2022. Nilai ganti rugi lahan yang dibayarkan ke masyarakat disebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca juga: Ibu Bunuh Anak 2 Tahun di Lumajang: Kronologi, Motif, dan Respons Polisi

Surat Perintah Penyidikan Terbit September 2026

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Johnny William Pardede, menyatakan penyidikan mengacu pada surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-10/L.2/Fd.2/09/2026 tertanggal 8 September 2026.

"Keputusan dilakukan setelah sebelumnya tim penyelidik telah melaksanakan serangkaian penyelidikan, lalu klarifikasi permintaan keterangan terhadap puluhan orang dan selanjutnya dilakukan gelar perkara atau ekspose tahap lid di hadapan Kajati Sumatera Utara," ucap Johnny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026) malam, seperti dikutip dari detikSumut.

Jalur penyelidikan ditempuh cukup panjang. Penyidik memanggil puluhan saksi untuk dimintai keterangan sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Ekspose di hadapan Kajati menjadi penentu akhir sebelum status perkara berubah.

Temuan Sementara: Penerima dan Luas Lahan Tak Sesuai Fakta

Dari pemaparan tim penyelidik, muncul fakta sementara bahwa proses pembayaran ganti rugi lahan senilai puluhan miliar kepada pemilik tanah diduga bermasalah.

Baca juga: Penyadapan Presiden dan Dugaan Makar: Yusril Sebut Polri Temukan Titik Terang

"Terdapat penerima ganti rugi dan besaran luasan lahan yang diganti rugikan tidak sesuai fakta di lapangan yang kami duga berpotensi mengakibatkan kerugian negara," imbuh Johnny.

Artinya, ada dua titik lemah yang disorot penyidik. Pertama, soal siapa yang menerima pembayaran. Kedua, soal berapa luas tanah yang sebenarnya diganti. Keduanya dinilai tidak cocok dengan kondisi riil di lapangan.

Selisih antara data administrasi dan kenyataan di lapangan inilah yang kemudian memunculkan dugaan kerugian keuangan negara. Namun Kejati Sumut belum membeberkan angka pasti kerugian maupun nama pihak yang bertanggung jawab.

Proyek Rel 2017–2022 dan Peran Balai Perkeretaapian Medan

Pembangunan jalur kereta api Rantau Prapat–Kota Pinang merupakan bagian dari upaya menghubungkan wilayah Labuhanbatu Raya di Sumatera Utara. Balai Perkeretaapian Kelas I Medan bertindak sebagai pelaksana proyek.

Pengadaan tanah menjadi tahap krusial dalam proyek semacam ini. Pemerintah harus membebaskan lahan milik warga, lalu membayar ganti rugi berdasarkan kesepakatan dan berita acara yang dibuat bersama.

Dalam praktiknya, proses pembebasan lahan melibatkan banyak pihak: pemerintah daerah, tim appraisal, notaris, hingga warga pemilik tanah. Setiap tahap meninggalkan dokumen yang seharusnya bisa ditelusuri, mulai dari pengukuran bidang, penilaian harga, sampai bukti pembayaran.

Karena itu, temuan penyidik soal ketidaksesuaian penerima dan luas lahan menyiratkan adanya celah dalam pengawasan dokumen pengadaan tanah. Persoalan ini yang kini masuk ranah pidana.

Dampak ke Warga dan Kepercayaan Publik

Kasus ini menyentuh langsung kepentingan warga pemilik tanah di Labuhanbatu Selatan. Jika benar ada penerima yang tidak semestinya, warga yang berhak bisa kehilangan haknya atau menerima pembayaran tidak sesuai luas tanahnya.

Bagi publik, penyidikan ini menjadi ujian transparansi proyek infrastruktur perkeretaapian di daerah. Proyek rel kereta api menelan anggaran besar, dan pembebasan lahan kerap menjadi titik rawan penyimpangan.

Kejati Sumut menegaskan penyidik akan terus menggali bukti. "Kita akan bekerja menemukan bukti-bukti hukum sehingga segera dapat ditetapkan tersangka maupun nominal kerugian keuangan negaranya," ujar Johnny.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa penetapan tersangka dan penghitungan kerugian negara menjadi target berikutnya. Keduanya akan menentukan arah perkara ini di persidangan nanti.

Langkah Selanjutnya: Bukti, Tersangka, dan Kerugian Negara

Setelah naik ke penyidikan, tim penyidik bidang pidana khusus Kejati Sumut memiliki kewenangan lebih luas untuk memeriksa dokumen dan memanggil pihak terkait. Fokusnya kini mengumpulkan bukti hukum yang cukup.

Ada beberapa hal yang biasanya menjadi perhatian penyidik dalam perkara pembebasan lahan:

  • Dokumen pengadaan tanah, termasuk berita acara dan daftar penerima ganti rugi.
  • Hasil pengukuran dan penilaian luas lahan oleh tim yang berwenang.
  • Bukti pembayaran dan rekening penerima ganti rugi.
  • Keterangan saksi dari warga, pejabat proyek, dan pihak terkait lainnya.

Kejati Sumut belum mengumumkan jadwal pemeriksaan lanjutan maupun pihak yang akan dipanggil. Namun arah penyidikan sudah jelas: mencari siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan pembayaran puluhan miliar rupiah tersebut.

Publik di Labuhanbatu Raya menunggu apakah penyidikan ini berujung pada penetapan tersangka atau justru berhenti di tengah jalan. Untuk sementara, status perkara sudah naik satu tingkat, dan itu berarti kasus ini tidak lagi sekadar laporan.

Analisis Redaksi

Naiknya status perkara ke penyidikan menandakan Kejati Sumut menemukan cukup alasan untuk serius menangani dugaan korupsi ini. Bukan perkara kecil, karena nilai ganti rugi disebut puluhan miliar rupiah dan proyeknya berjalan lima tahun.

Yang menarik, temuan awal penyidik bukan soal harga tanah yang terlalu tinggi, melainkan soal penerima dan luas lahan yang tidak sesuai fakta. Ini menyangkut validitas data, bukan sekadar angka. Jika data penerima dan luas lahan bisa menyimpang, pertanyaannya adalah siapa yang memverifikasi dan mengapa penyimpangan itu lolos.

Persoalan berikutnya ada pada transparansi proses. Selama ini, informasi soal pengadaan tanah proyek rel kereta api jarang dibuka ke publik. Warga hanya tahu tanah mereka dibebaskan, tanpa akses memadai untuk memeriksa apakah data mereka tercatat benar. Keterbukaan data penerima dan luas lahan seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.

Kejati Sumut punya kesempatan membuktikan penanganan perkara ini tidak berhenti di pengumuman status. Penetapan tersangka dan penghitungan kerugian negara akan menjadi ukuran. Tanpa itu, penyidikan hanya menjadi catatan di atas kertas.

Sumber: kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad