Longsor Berulang di Jalan Bireuen–Takengon: DPRA Desak BPJN Bangun Pengaman Tebing
Longsor kembali menutup jalan nasional Bireuen–Takengon di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. DPRA mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) memetakan titik rawan dan membangun pengaman tebing permanen di jalur tersebut.
Longsor Kembali Tutup Jalur Nasional Bireuen–Takengon
Jalan nasional Bireuen–Takengon kembali tertutup material longsor. Peristiwa ini bukan yang pertama, dan justru karena itulah DPR Aceh (DPRA) angkat bicara.
Baca juga: Banjir Cipaganti Bandung: 35 Rumah Terendam, Dipicu Gelondongan Kayu dan Sampah
Jalur tersebut melintasi Kabupaten Bener Meriah, wilayah dataran tinggi Gayo yang dikelilingi tebing dan lereng curam. Dalam laporan Kompas.com, longsor disebut berulang di ruas yang sama dan mengganggu akses warga.
DPRA meminta BPJN tidak hanya membersihkan material yang jatuh, tetapi juga memetakan titik rawan dan membangun pengaman tebing permanen. Permintaan itu menjadi inti sorotan terhadap penanganan bencana di jalur lintas tersebut.
Desakan DPRA: Petakan Titik Rawan, Bangun Pengaman Tebing Permanen
DPRA menilai penanganan selama ini lebih bersifat reaktif. Material dibersihkan setelah longsor terjadi, lalu jalan dibuka kembali. Pola itu berulang setiap kali hujan deras mengguyur kawasan.
Karena itu, DPRA mendorong dua langkah. Pertama, pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik rawan longsor di sepanjang ruas Bireuen–Takengon. Kedua, pembangunan pengaman tebing yang sifatnya permanen, bukan sekadar perbaikan sementara.
Baca juga: Banjir Rendam Desa Batahan IV: 33 KK dan 96 Jiwa Terdampak, Fasilitas Desa Ikut Terendam
Desakan ini menyasar BPJN sebagai pengelola jalan nasional. Dalam struktur pemerintah, BPJN berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan bertanggung jawab atas pembangunan serta pemeliharaan jalan nasional di wilayah kerjanya, termasuk ruas lintas yang menghubungkan Bireuen dan Takengon.
- Pemetaan titik rawan longsor di sepanjang ruas Bireuen–Takengon.
- Pembangunan pengaman tebing permanen pada segmen paling berisiko.
- Penanganan yang tidak berhenti pada pembersihan material pascakejadian.
Mengapa Jalur Bireuen–Takengon Rawan Longsor
Ruas Bireuen–Takengon melewati kawasan pegunungan Gayo. Di kanan-kiri jalan terdapat lereng dan tebing dengan kemiringan tinggi. Kondisi geomorfologi seperti ini membuat jalur tersebut rentan terhadap gerakan tanah, terutama saat curah hujan meningkat.
Bener Meriah dan wilayah sekitarnya memang dikenal sebagai kawasan rawan longsor. Kombinasi lereng curam, pelapukan batuan, dan intensitas hujan yang tinggi menjadi pemicu utama. Ketika tanah jenuh air, material di atasnya mudah runtuh dan menutup badan jalan.
Dampaknya langsung terasa karena jalur ini merupakan penghubung utama antarwilayah di dataran tinggi Aceh. Selain warga sehari-hari, jalur tersebut dipakai untuk distribusi barang, termasuk hasil pertanian dari kawasan Gayo. Ketika jalan tertutup, arus logistik dan mobilitas warga ikut terhambat.
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Bina Marga memiliki kewenangan atas jalan nasional, sementara pemerintah kabupaten menangani jalan daerah. Pembagian kewenangan inilah yang membuat permintaan DPRA diarahkan langsung ke BPJN, bukan ke pemerintah kabupaten.
Untuk memperkuat penanganan, informasi kebencanaan juga dapat dirujuk ke kanal resmi seperti BNPB yang mencatat kejadian longsor di berbagai wilayah Indonesia.
Dampak Longsor Berulang bagi Warga dan Logistik
Longsor yang berulang menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Warga kehilangan waktu karena harus menunggu jalan dibersihkan atau mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Kendaraan pengangkut barang juga tertahan.
Bagi kawasan Gayo yang mengandalkan hasil pertanian, keterlambatan pengiriman bisa menurunkan kualitas komoditas. Jalur yang tertutup beberapa jam saja sudah cukup mengubah jadwal distribusi.
Risiko keselamatan juga nyata. Pengendara yang melintas saat hujan deras menghadapi bahaya material susulan. Karena itu, penanganan permanen bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan soal keselamatan pengguna jalan.
Langkah Berikutnya: Menunggu Respons BPJN
Setelah desakan DPRA, perhatian tertuju pada respons BPJN. Pemetaan titik rawan menjadi langkah awal yang bisa diukur. Dari situ, prioritas pembangunan pengaman tebing dapat ditentukan berdasarkan tingkat risiko.
Pekerjaan pengaman tebing umumnya mencakup dinding penahan, perkuatan lereng, hingga pengelolaan drainase agar air tidak mempercepat gerakan tanah. Namun, tanpa kepastian anggaran dan jadwal, desakan DPRA berisiko berhenti sebagai pernyataan.
Yang dibutuhkan warga bukan janji, melainkan jadwal kerja yang jelas dan transparan. Longsor berikutnya bisa datang kapan saja, terutama di musim hujan.
Analisis Redaksi
Kasus longsor Bireuen–Takengon menunjukkan pola penanganan bencana jalan yang masih berputar pada siklus darurat. Setiap kali tebing runtuh, alat berat dikerahkan, material dibersihkan, lalu jalan dibuka. Tidak lama kemudian, kejadian serupa terulang. Cara kerja seperti ini mahal dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Desakan DPRA agar BPJN memetakan titik rawan sebenarnya sudah terlambat, tetapi tetap penting. Tanpa data risiko yang rinci, anggaran pengaman tebing cenderung dibagi rata atau menunggu korban jatuh lebih dulu. Pemetaan memungkinkan prioritas diberikan pada segmen paling berbahaya, bukan pada segmen yang paling mudah dijangkau alat berat.
Persoalan sesungguhnya ada pada kepastian anggaran dan akuntabilitas. Selama penanganan permanen belum masuk rencana kerja dengan target waktu yang jelas, warga Bener Meriah akan terus menanggung risiko yang sama. Longsor berulang bukan takdir geografis semata, melainkan cermin dari keputusan investasi infrastruktur yang belum diambil.
Sumber: bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0