Geotermal Ngebel Diprotes Warga, PT BDE Buka Suara soal Longsor dan Air Telaga
- Mitigasi Longsor: Sloping hingga Rumput Vetiver
- Soal Air Telaga Ngebel: Bukan Diambil Langsung
- Debu dan Kebisingan: Kompensasi dan Meja Pengaduan
- Dua Sumur Eksplorasi dan Target Kedalaman 2.000 Meter
- Izin Wilayah Kerja 32.000 Hektare dan PKKPR 10 Hektare
- Analisis Redaksi: Klaim Mitigasi dan Ujian Transparansi
Proyek eksplorasi panas bumi di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, menuai penolakan dari mahasiswa dan aktivis lingkungan. PT Bakrie Darmakarya Energi (BDE) buka suara soal ancaman longsor hingga debit air Telaga Ngebel.
Penolakan itu disampaikan sejumlah mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan aktivis lingkungan. Mereka menyoroti potensi kerusakan lingkungan, ancaman longsor, serta kekhawatiran berkurangnya debit air Telaga Ngebel akibat kegiatan eksplorasi di Desa Gondowido.
Baca juga: Banjir Lumpur Rendam 35 Rumah di Cipaganti Bandung, Sungai Cikalintu Meluap
Menanggapi sorotan tersebut, Manajer PR dan Community Development PT BDE, Lisnaini, memaparkan sejumlah langkah mitigasi yang diklaim telah disiapkan perusahaan. Ia menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan bersifat peningkatan atau upgrade, bukan pembangunan dari nol.
Mitigasi Longsor: Sloping hingga Rumput Vetiver
Lisnaini mengatakan perusahaan telah mengidentifikasi potensi longsor di kawasan proyek sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. BDE menggandeng pihak ketiga untuk melakukan survei sekaligus pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami longsor. Hasil kajian itu menjadi acuan dalam pengerjaan konstruksi sipil.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat tebing melalui pengaturan kemiringan lereng atau sloping serta pemasangan konstruksi pengaman. Perusahaan juga meningkatkan kapasitas jalan dan sistem drainase untuk mengantisipasi aliran air hujan yang berisiko menggerus tanah.
"Jadi semua pekerjaan yang ada di sini itu sifatnya sama dengan atau upgrade. Makanya kita bilang bahwa ini upgrade," kata Lisnaini, Selasa (17/11).
Baca juga: Banjir Aceh Meluas: Kiai Maman Desak Evakuasi Cepat dan Bantuan Merata
Peningkatan infrastruktur itu mencakup akses jalan sepanjang 875 meter, mulai dari Puskesmas Pembantu (Pustu) Gondowido hingga lokasi proyek. Lebar jalan yang semula sekitar 2,5 meter ditingkatkan menjadi 5 meter, terdiri atas badan jalan selebar 3 meter dan bahu jalan masing-masing 50 sentimeter.
BDE juga merencanakan pemasangan plengsengan untuk memperkuat sisi jalan, memperlebar drainase, serta membangun saluran terbuka. Selain konstruksi fisik, perusahaan menanam rumput vetiver di sejumlah titik tebing karena sistem perakarannya dinilai mampu mengikat tanah dan meningkatkan kestabilan lereng.
"Akar rumput vetiver itu sangat mengikat sekali untuk tanah itu menjadi sifatnya lebih stabil," ungkapnya.
Soal Air Telaga Ngebel: Bukan Diambil Langsung
Selain ancaman longsor, penggunaan air untuk kegiatan eksplorasi menjadi perhatian masyarakat. Lisnaini menegaskan, BDE tidak mengambil air secara langsung dari Telaga Ngebel. Perusahaan mengaku memanfaatkan air limpasan yang disebut tidak akan masuk ke telaga.
Pengambilannya dibatasi maksimal 30 liter per detik dan berada dalam pengawasan Perum Jasa Tirta (PJT) selaku instansi yang mengelola operasional Telaga Ngebel.
"Kegiatan kami di sini dalam pengambilan airnya tidak mempengaruhi debit yang ada di Telaga Ngebel," katanya.
Meski demikian, klaim tersebut masih menuai pertanyaan dari kalangan aktivis. Mereka meminta kajian independen untuk memastikan aktivitas eksplorasi tidak berdampak pada ekosistem telaga yang menjadi ikon Ponorogo itu.
Debu dan Kebisingan: Kompensasi dan Meja Pengaduan
Terkait dampak kegiatan konstruksi terhadap warga, Lisnaini mengakui aktivitas proyek menimbulkan debu dan kebisingan dari peralatan. Untuk menampung keluhan, perusahaan mengaku telah menyediakan meja pengaduan masyarakat.
Selama tiga bulan kegiatan konstruksi, BDE menyebut telah melakukan penyiraman jalan sebanyak delapan kali. Perusahaan juga enam kali mendatangkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot area dengan debu tebal, kemudian dilanjutkan pembersihan secara manual.
BDE turut mengakui telah memberikan kompensasi kepada warga dalam beberapa tahap, terutama terkait dampak debu dan kebisingan. Namun, Lisnaini tidak bersedia menyampaikan besaran nominal kompensasi tersebut.
Perusahaan juga mengklaim memberikan manfaat lain melalui perbaikan pipa air serta keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, seperti Grebeg Suro dan perayaan HUT Kemerdekaan RI.
Dua Sumur Eksplorasi dan Target Kedalaman 2.000 Meter
Untuk kegiatan eksplorasi, BDE menyiapkan dua sumur pengeboran yang lokasinya berdekatan di Desa Gondowido. Pengeboran direncanakan berlangsung mulai awal November 2026 hingga Januari 2027.
Setiap sumur diperkirakan membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 45 hari, dengan jeda sekitar satu minggu untuk pemindahan peralatan sebelum pengeboran di titik berikutnya.
"Masing-masing sumur membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 45 hari, dengan jeda sekitar satu minggu sebelum peralatan dipindahkan ke titik pengeboran berikutnya," ujarnya.
Kedua sumur tersebut ditargetkan memiliki kedalaman sekitar 2.000 meter. Lisnaini menjelaskan, secara teknis eksplorasi panas bumi membutuhkan temperatur sekitar 200 hingga 250 derajat Celsius.
Dirinya juga menyebut kawasan tersebut pernah diteliti Pertamina melalui pengeboran slimhole atau sumur berdiameter kecil pada 1992, di sekitar Rumah Asmoyo.
"Saat itu Pertamina telah memperoleh hasil pengukuran, tetapi pengembangan menghadapi kendala infrastruktur dan akses menuju kawasan perbukitan," jelasnya.
Meski demikian, perusahaan belum dapat memastikan berapa lama sumur hasil pengeboran tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kepastian potensi sumur baru diketahui setelah pengeboran mencapai kedalaman target, dilanjutkan proses well completion atau penyelesaian sumur dan evaluasi teknis.
Lisnaini menyebut tahapan observasi dan evaluasi diperkirakan membutuhkan waktu hingga sekitar satu tahun. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar untuk menentukan apakah sumur tersebut layak dikembangkan ke tahap berikutnya.
Izin Wilayah Kerja 32.000 Hektare dan PKKPR 10 Hektare
Dari sisi perizinan, Lisnaini menjelaskan wilayah kerja panas bumi BDE mencakup sekitar 32.000 hektare di kawasan Madiun dan Ponorogo. Izin wilayah kerja tersebut merupakan satu kesatuan dengan masa berlaku 35 tahun untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
Namun, izin wilayah kerja tidak otomatis menjadi persetujuan untuk melakukan pengeboran di seluruh kawasan. Untuk lokasi pengeboran, perusahaan tetap harus mengantongi persetujuan tersendiri. Salah satunya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk lahan sekitar 10 hektare yang menurut Lisnaini telah terbit pada 2023.
BDE juga menyebut telah mengurus izin pemanfaatan air melalui BBWS. Apabila ke depan perusahaan merencanakan pengeboran sumur ketiga dan keempat di desa lain, persetujuan lokasi harus kembali diurus sesuai ketentuan yang berlaku.
"Izin wilayah kerja panas bumi tidak serta-merta menjadi izin untuk melakukan pengeboran di seluruh titik kawasan tersebut," bebernya.
Terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Lisnaini mengatakan BDE telah menyusun sejumlah program. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan proyek. Dia menyebut kegiatan eksplorasi yang direncanakan berlangsung selama lima tahun belum memiliki kewajiban CSR sebagaimana tahap eksploitasi ketika proyek sudah menghasilkan pendapatan.
Meski begitu, perusahaan mengaku telah menyiapkan program pemberdayaan masyarakat dan edukasi, terutama terkait persoalan air yang menjadi perhatian warga.
Analisis Redaksi: Klaim Mitigasi dan Ujian Transparansi
Jawaban PT BDE memang terdengar meyakinkan di atas kertas: ada sloping, rumput vetiver, drainase diperlebar, hingga pembatasan pengambilan air 30 liter per detik. Namun, publik Ngebel berhak mendapatkan bukti yang bisa diverifikasi, bukan sekadar narasi perusahaan. Sebab, risiko longsor dan perubahan debit Telaga Ngebel bukanlah isu kecil. Keduanya menyangkut keselamatan warga dan kelestarian ekosistem yang menjadi sumber penghidupan.
Klaim bahwa air yang diambil adalah limpasan dan tidak memengaruhi telaga perlu diuji secara independen. Begitu pula dengan efektivitas rumput vetiver dan konstruksi pengaman tebing. Apakah kajian pihak ketiga yang disebut perusahaan sudah dipublikasikan? Apakah ada audit lingkungan yang melibatkan akademisi dan perwakilan warga? Tanpa itu, penolakan mahasiswa dan aktivis bukanlah sikap anti-pembangunan, melainkan bentuk kewaspadaan yang wajar.
Di sisi lain, transparansi soal kompensasi juga menjadi sorotan. Lisnaini tidak bersedia menyebut nominal, sehingga sulit menilai apakah kompensasi yang diberikan sepadan dengan dampak debu dan kebisingan yang diderita warga. Perusahaan energi memang kerap menghadapi dilema antara keterbukaan dan kerahasiaan bisnis. Namun, dalam proyek yang bersentuhan langsung dengan permukiman, keterbukaan adalah kunci kepercayaan.
Yang tak kalah penting, status CSR yang belum menjadi kewajiban pada tahap eksplorasi jangan sampai membuat perusahaan abai. Masyarakat sekitar proyek sudah merasakan dampak sejak pengeboran dimulai. Karena itu, program pemberdayaan dan edukasi semestinya dijalankan sejak sekarang, bukan menunggu proyek menghasilkan listrik. Pemerintah daerah pun perlu mengambil posisi sebagai penengah yang aktif, bukan sekadar penonton.
Pada akhirnya, keberhasilan geotermal Ngebel tidak hanya ditentukan oleh kedalaman sumur 2.000 meter atau temperatur 200-250 derajat Celsius. Ia juga ditentukan oleh sejauh mana perusahaan mampu menjaga kepercayaan warga. Jika mitigasi hanya menjadi klaim, sementara kekhawatiran warga diabaikan, konflik akan terus membayangi proyek strategis ini.
Sumber: jatimnesia.com, esdm.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0