Danrem 091/ASN Siap Bersinergi Atasi Anak Terlantar di Kaltim, Ini 5 Usulan Strategisnya

Nov 18, 2026 - 07:30
 0  1
Danrem 091/ASN Siap Bersinergi Atasi Anak Terlantar di Kaltim, Ini 5 Usulan Strategisnya

Komandan Korem 091/Aji Surya Natakusuma (ASN) Kolonel Inf Rony Fitriyanto menyatakan kesiapan bersinergi dengan Pemprov Kalimantan Timur untuk menangani anak terlantar. Ia menawarkan lima langkah strategis, dari satu data terpadu hingga sistem respons cepat.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Rony saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemenuhan hak anak terlantar di Samarinda, Selasa. Acara tersebut juga diisi penyampaian isu strategis daerah oleh sejumlah pihak terkait.

Baca juga: Road Show Gerakan Rakyat Lampung di Lampung Utara: Konsolidasi Partai dan Aksi Sosial

"Penanganan anak yang membutuhkan perlindungan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi, penjangkauan, verifikasi identitas, hingga asesmen kebutuhan dan risiko," kata Rony dalam keterangan yang dikutip dari ANTARA Kaltim.

Kesepakatan Bersama Pemprov Kaltim dan Kejaksaan

Penandatanganan kesepakatan bersama itu melibatkan Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi (Kejati), serta kejaksaan negeri (kejari) setempat. Fokusnya adalah pemenuhan hak anak terlantar di seluruh wilayah provinsi.

Kehadiran Danrem dalam forum itu menandai masuknya unsur TNI AD ke dalam skema penanganan masalah sosial. Korem 091/ASN tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi menyatakan komitmen untuk terlibat langsung di lapangan.

Menurut Rony, persoalan anak terlantar tidak bisa diselesaikan satu instansi saja. Diperlukan kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dinas sosial, hingga pemerintah desa.

Baca juga: Kualitas Hidup Anak Bukan Sekadar Fisik, IDAI Soroti Mental dan Emosional

Kesepakatan itu juga menjadi payung koordinasi agar program perlindungan anak tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari pendataan hingga layanan rujukan.

Data 2.670 PMKS dan Beban Kutai Kartanegara

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, tercatat 2.670 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kalimantan Timur. Angka itu menjadi dasar bagi penyusunan langkah penanganan yang lebih terukur.

Kabupaten Kutai Kartanegara mencatatkan sebaran tertinggi. Luas wilayah administratif disebut menjadi salah satu penyebab, sehingga memerlukan perhatian ekstra dalam penjangkauan dan pendataan warga yang membutuhkan bantuan.

Sebaran yang tidak merata membuat persoalan tidak sekadar soal jumlah. Jarak antarwilayah, keterbatasan akses, dan kapasitas petugas di lapangan ikut memengaruhi kecepatan penanganan.

Rony menegaskan bahwa setelah identifikasi dan asesmen, penanganan harus dilanjutkan dengan pemberian perlindungan, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial. Pemenuhan hak dasar anak menjadi prioritas utama.

Hak-hak tersebut mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, identitas, dan hak partisipasi. Aspek pengasuhan juga dinilai penting melalui penguatan peran keluarga dan kerabat.

Ia membuka kemungkinan skema orang tua asuh maupun warga asuh sebagai alternatif pengasuhan. Pendekatan ini dinilai lebih dekat dengan lingkungan sosial anak dibandingkan penempatan di panti.

Peran Babinsa dan Jaringan Teritorial di Desa

Rony menegaskan TNI AD memiliki peran aktif mendukung program pemerintah daerah melalui tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satunya membantu pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Untuk mendukung upaya itu, Korem 091/ASN siap mengoptimalkan jaringan satuan teritorial yang mencakup delapan kodim, koramil, hingga babinsa di seluruh wilayah Kaltim.

Keberadaan babinsa di tingkat desa dinilai strategis untuk membantu penjangkauan, koordinasi, dan pendataan masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial. Mereka bekerja bersama Dinas Sosial dan pemerintah desa.

Jaringan itu menjadi keunggulan tersendiri karena menjangkau hingga pelosok. Babinsa dinilai lebih cepat mengetahui kondisi warga di wilayahnya masing-masing dibandingkan petugas yang berbasis di ibu kota kabupaten.

Selama ini, TNI AD telah berkontribusi melalui program penanganan anak stunting, kegiatan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI), serta rehabilitasi yayasan dan panti asuhan.

Namun, Rony menyebut bantuan rehabilitasi panti asuhan tahun ini masih terbatas pada kapasitas satu unit per triwulan. Keterbatasan itu menjadi salah satu alasan perlunya penguatan sistem yang lebih luas.

Lima Usulan Strategis Danrem 091/ASN

Sebagai langkah konkret, Rony mengusulkan lima poin strategis untuk memperkuat penanganan masalah sosial di Kalimantan Timur. Usulan ini disampaikan langsung di hadapan forum yang dihadiri pemangku kepentingan daerah.

  1. Membangun satu data terpadu berbasis nama dan alamat bersama instansi terkait.
  2. Menyusun peta layanan dan rujukan agar penanganan tidak tumpang tindih.
  3. Membangun sistem respons cepat terpadu lintas instansi.
  4. Memperkuat sistem pengasuhan keluarga maupun alternatif.
  5. Melakukan pengukuran hasil pemenuhan hak anak secara berkala.

Poin pertama dan kedua saling terkait. Tanpa data yang rapi dan peta layanan yang jelas, bantuan berisiko salah sasaran atau diterima berulang oleh orang yang sama.

Poin ketiga menyangkut kecepatan respons. Kasus anak terlantar kerap membutuhkan tindakan segera, terutama bila menyangkut keselamatan dan kesehatan anak.

Sementara poin keempat dan kelima menekankan keberlanjutan. Pengasuhan berbasis keluarga dinilai lebih baik, tetapi tetap harus diukur hasilnya agar tidak berhenti pada seremonial.

Dukungan Lintas Lembaga dan Langkah Berikutnya

Rony menegaskan Korem 091/ASN siap berkolaborasi dengan Pemprov Kaltim, DPRD, kejaksaan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pelayanan sosial yang lebih terpadu.

"Korem 091/ASN siap berkolaborasi dengan Pemprov Kaltim, DPRD, kejaksaan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pelayanan sosial yang lebih terpadu," ujar dia.

Keterlibatan kejaksaan dalam kesepakatan itu memberi dimensi lain. Pendampingan hukum diperlukan agar proses pemenuhan hak anak berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Dengan jaringan teritorial yang dimiliki, Korem 091/ASN berpotensi menjadi penghubung antara data di lapangan dan program pemerintah. Namun, peran itu bergantung pada seberapa cepat koordinasi di tingkat desa berjalan.

Langkah berikutnya adalah penerjemahan kesepakatan ke dalam prosedur kerja di lapangan. Data 2.670 PMKS di Kaltim menjadi titik awal yang harus diverifikasi dan diperbarui.

Informasi lebih lanjut mengenai program perlindungan anak dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah daerah, termasuk Pemprov Kalimantan Timur.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari forum ini bukan sekadar penandatanganan kesepakatan. Ada pengakuan terbuka bahwa kapasitas bantuan rehabilitasi panti asuhan hanya satu unit per triwulan. Angka itu terlalu kecil untuk wilayah seluas Kaltim dengan 2.670 PMKS.

Karena itu, lima usulan Rony layak dibaca sebagai koreksi terhadap cara kerja lama. Satu data terpadu berbasis nama dan alamat adalah fondasi yang selama ini sering terlewat. Tanpa itu, program sosial cenderung berulang di titik yang sama sementara warga lain tak tersentuh.

Namun, sinergi hanya bermakna bila ada pembagian tugas yang jelas dan tenggat. Keterlibatan babinsa hingga tingkat desa memberi keunggulan jangkauan, tetapi tanpa prosedur rujukan yang baku, temuan di lapangan bisa berhenti sebagai laporan. Kesepakatan ini perlu segera diikuti peta layanan konkret dan mekanisme pengukuran hasil yang dipublikasikan secara berkala.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad