Kontraktor Pasar Renah Semanek Bengkulu Tengah Ditahan, Proyek Rp694 Juta Bermasalah
- Kronologi Proyek Pasar Renah Semanek dari Tender sampai Penahanan
- Dua Alat Bukti dan Pasal yang Menjerat Kontraktor
- Nilai Riil Bangunan dan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP
- Dampak bagi Pedagang dan Kepercayaan Publik atas Dana Desa
- Langkah Selanjutnya: Audit BPKP dan Arah Penyidikan
- Analisis Redaksi
Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah menahan kontraktor Edy Purnomo dalam dugaan korupsi pembangunan Pasar Desa Renah Semanek. Proyek berbiaya Rp694,3 juta dari Dana Alokasi Khusus 2019 itu dinilai tak sesuai realisasi dan disebut tak bisa difungsikan sejak serah terima.
Penahanan dilakukan Rabu, 18 November 2026, setelah penyidik menetapkan Edy sebagai tersangka. Ia langsung masuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah untuk 20 hari ke depan.
Baca juga: Rumah Eko Hadi Digeledah Bareskrim: Posko Penyadapan dan 591 Mutasi Perwira Polri
Kasus ini menyeret nama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai pelaksana proyek. Anggarannya nyaris Rp700 juta. Bangunannya berdiri di Kecamatan Karang Tinggi.
Kronologi Proyek Pasar Renah Semanek dari Tender sampai Penahanan
Proyek pembangunan Pasar Desa Renah Semanek dikerjakan pada Tahun Anggaran 2019. Pagu anggarannya Rp702.614.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Edy Purnomo memenangi tender dengan nilai kontrak Rp694.333.000.
Dalam administrasi, pekerjaan dinyatakan rampung 100 persen pada 8 November 2019. Pembayaran kepada penyedia juga sudah cair penuh dalam dua tahap. Semua dokumen tampak rapi di atas kertas.
Persoalan muncul ketika penyidik turun ke lapangan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan nilai riil bangunan diduga tidak sepadan dengan uang yang sudah dibayarkan. Bangunan pasar itu bahkan disebut tidak dapat difungsikan sejak serah terima pertama.
Baca juga: Oknum Satpol PP Bintan Ditangkap Jadi Pengedar Sabu, Polisi Buru Pemasok Utama
"Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, nilai riil bangunan pasar yang dikerjakan oleh tersangka diduga tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang telah dibayarkan. Kondisi pasar tersebut juga tidak dapat difungsikan sejak serah terima pertama," jelas Bayu Nusantara Palwa, Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Tengah, Rabu (18/11/2026).
Dari temuan itu, penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus bergerak menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah terkumpul sedikitnya dua alat bukti sah.
"Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah telah menetapkan satu orang tersangka atas nama Edy Purnomo selaku penyedia atau kontraktor pelaksana pekerjaan," kata Bayu.
Rangkaian panjang ini menunjukkan satu pola yang sering muncul dalam proyek daerah: laporan selesai di atas kertas, tetapi kenyataan di lapangan bercerita lain. Selisih antara keduanya kini menjadi objek penyidikan.
Dua Alat Bukti dan Pasal yang Menjerat Kontraktor
Kejari Bengkulu Tengah tidak menetapkan tersangka secara tergesa-gesa. Bayu menyebut bukti dikumpulkan dari pemeriksaan sejumlah saksi, telaah dokumen, hingga keterangan ahli.
Dua alat bukti minimum itu sudah terpenuhi. Penyidik lantas menyangkakan Edy melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan itu dirangkai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ada pula sangkaan subsidair, yakni Pasal 604. Artinya, penyidik menyiapkan lapis dakwaan jika konstruksi pasal utama tidak terbukti di persidangan.
Penahanan 20 hari dipilih untuk mempercepat penyidikan. Edy kini berada di Rutan Kelas IIB Bengkulu. Statusnya berubah dari penyedia barang dan jasa menjadi tahanan kejaksaan.
Siapa yang bakal menyusul belum dipastikan. Kejari belum menyebut ada tersangka lain, termasuk dari pihak pemberi pekerjaan atau panitia tender. Penyidik masih fokus pada peran pelaksana proyek.
Publik tentu menunggu apakah penyidikan berhenti di kontraktor atau merambat ke pihak yang mengesahkan laporan kemajuan pekerjaan. Sebab, pembayaran penuh dua tahap mustahil cair tanpa persetujuan sejumlah pihak di lingkaran dinas teknis.
Nilai Riil Bangunan dan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP
Satu hal yang belum dibuka ke publik adalah angka pasti kerugian keuangan negara. Kejari Bengkulu Tengah menyerahkan penghitungan itu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Hasil penghitungan akan disampaikan kepada publik setelah laporan audit resmi diterbitkan," kata Bayu, seperti dilansir dari laporan detikSumbagsel.
Angka kerugian negara bukan sekadar pelengkap berkas. Dalam perkara korupsi pengadaan, nilai audit BPKP menjadi penentu bobot dakwaan dan dasar tuntutan pengembalian uang negara.
Tanpa angka itu, penyidik hanya bisa membuktikan adanya penyimpangan, bukan besar kerugiannya. Karena itu, laporan BPKP menjadi dokumen yang paling ditunggu dalam beberapa pekan ke depan.
Ada beberapa hal yang biasanya diukur dalam audit semacam ini:
- Volume pekerjaan yang benar-benar terpasang di lapangan dibandingkan dengan kontrak.
- Kualitas material dan spesifikasi teknis bangunan pasar.
- Kelayakan fungsi bangunan sejak serah terima pertama.
- Nilai pembayaran yang telah dicairkan dalam dua tahap.
- Selisih antara nilai kontrak Rp694.333.000 dan nilai riil hasil pemeriksaan fisik.
Selama audit belum rampung, angka kerugian negara masih berupa dugaan. Namun temuan bahwa pasar tak bisa dipakai sejak awal sudah cukup untuk menggambarkan besarnya masalah.
Proyek serupa di daerah lain juga kerap berujung pada audit yang sama. Sebagai pembanding, penanganan dugaan korupsi pada proyek infrastruktur lain di Bengkulu dapat dilihat pada pemberitaan soal penggeledahan kantor KSOP-Pelindo oleh Kejati Bengkulu dalam perkara Pelabuhan Pulau Baai.
Dampak bagi Pedagang dan Kepercayaan Publik atas Dana Desa
Pasar desa bukan bangunan biasa. Ia titik temu ekonomi warga, tempat pedagang kecil menggantungkan penghasilan harian. Ketika pasar tak bisa dipakai, yang menanggung akibat paling dulu adalah mereka.
Dana Alokasi Khusus sejatinya diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Uang itu berasal dari transfer pusat ke daerah, dan penggunaannya terikat pada bidang tertentu, salah satunya sarana perdagangan.
Ketika proyek DAK berakhir di meja penyidik, dua kerugian terjadi sekaligus. Pertama, uang negara yang sudah dibayarkan penuh. Kedua, hilangnya fasilitas yang seharusnya menopang aktivitas ekonomi desa.
Warga Renah Semanek menunggu bertahun-tahun sejak 2019. Bangunan berdiri, tetapi tidak berfungsi. Sementara itu, kontraktor sudah menerima pembayaran dua tahap.
Bagi pemerintah daerah, kasus ini menambah daftar pekerjaan rumah soal pengawasan proyek. Verifikasi lapangan sebelum pencairan termin terakhir semestinya menjadi benteng paling dasar. Kalau bangunan tak layak pakai, seharusnya pembayaran tidak mengalir penuh.
Kejari Bengkulu Tengah memberi sinyal bahwa administrasi yang rapi tidak cukup. Pemeriksaan fisik di lapangan menjadi kunci. Pernyataan Bayu soal nilai riil bangunan yang tidak sesuai realisasi anggaran adalah inti dari seluruh perkara ini.
Langkah Selanjutnya: Audit BPKP dan Arah Penyidikan
Setelah penahanan, agenda terdekat penyidik adalah melengkapi berkas perkara. Pemeriksaan saksi tambahan dan pendalaman dokumen tender kemungkinan besar masih berjalan.
Kejari juga menunggu hasil audit BPKP. Begitu laporan resmi keluar, angka kerugian negara akan diumumkan ke publik. Dari situ penyidik bisa menyusun dakwaan yang lebih presisi.
Penahanan 20 hari bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Dalam perkara korupsi, perpanjangan lazim dilakukan sambil menunggu dokumen audit dan hasil pemeriksaan ahli.
Yang belum jelas, apakah penyidikan akan menyasar pihak lain. Bayu hanya menyebut satu tersangka, yakni pelaksana pekerjaan. Nama pejabat dinas teknis atau panitia tender belum muncul dalam keterangan resmi.
Jika alat bukti mengarah ke keterlibatan pihak pemberi kerja, bukan tidak mungkin jumlah tersangka bertambah. Sebaliknya, jika konstruksi perkara hanya menyentuh kontraktor, publik akan menilai penyidikan berhenti di pintu masuk.
Untuk sementara, Edy Purnomo mendekam di Rutan Kelas IIB Bengkulu. Bangunan pasar di Karang Tinggi tetap berdiri, tanpa fungsi yang jelas, sejak serah terima pertama pada 2019.
Analisis Redaksi
Ada yang janggal dalam kronologi proyek ini. Pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen pada 8 November 2019 dan pembayaran cair penuh dua tahap. Tetapi bangunan pasar disebut tidak bisa difungsikan sejak serah terima pertama. Dua fakta itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa persetujuan pihak lain di luar kontraktor.
Penetapan Edy Purnomo sebagai tersangka adalah langkah awal yang wajar. Namun fokus tunggal pada penyedia barang dan jasa berisiko menyederhanakan masalah. Dalam pengadaan pemerintah, pencairan dana menuntut verifikasi berlapis: konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen, hingga dinas teknis. Semua mata rantai itu semestinya diperiksa dengan standar yang sama.
Kejari Bengkulu Tengah perlu segera merilis hasil audit BPKP agar publik mendapat angka yang jelas. Tanpa itu, kasus ini mudah tenggelam menjadi berita penahanan sesaat. Yang dipertaruhkan bukan hanya Rp694 juta, tetapi kepercayaan warga bahwa dana negara benar-benar sampai menjadi pasar yang bisa dipakai.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0