Kejari Karangasem Musnahkan 303 Barang Bukti: Sabu Diblender, HP Digeprek

Nov 18, 2026 - 12:40
 0  1
Kejari Karangasem Musnahkan 303 Barang Bukti: Sabu Diblender, HP Digeprek

Kejaksaan Negeri Karangasem memusnahkan 303 barang bukti dari 40 perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) periode Juni-November 2026. Sabu dan ganja diblender, arak dicampur deterjen, sementara puluhan telepon genggam digeprek dengan palu di halaman belakang kantor kejaksaan, Rabu (18/11/2026).

Ad
Ad

Pemusnahan berlangsung terbuka, disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Karangasem, aparat penegak hukum, dan perangkat desa. Cara pemusnahan disesuaikan dengan jenis barang bukti agar tidak menimbulkan risiko baru di kemudian hari.

Baca juga: Anak 13 Tahun Buleleng Hilang 4 Hari, Ditemukan di Benoa dan Surat Damai Singgung Kehamilan

Kronologi dan Cara Pemusnahan Barang Bukti

Kegiatan digelar di halaman belakang Kejari Karangasem pada Rabu siang. Barang bukti yang ditumpuk sejak pagi berasal dari 40 perkara yang telah selesai dieksekusi. Petugas memilah barang bukti berdasarkan jenisnya sebelum proses pemusnahan dimulai.

Narkotika jenis sabu, ganja, dan tembakau sintetis dimusnahkan dengan cara diblender. Arak—minuman keras khas Bali—dicampur deterjen sebelum dibuang. Telepon genggam digeprek menggunakan palu. Pakaian, tas, sepatu, helm, dan barang pribadi lainnya dibakar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karangasem Kusufi Esti Ridliani menjelaskan alasan di balik metode tersebut. "Pemusnahan seperti ini kami lakukan agar barang bukti perkara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu," kata Kusufi, dikutip dari laporan detikBali.

Pemilihan blender untuk narkotika bukan tanpa alasan. Sabu dan ganja yang dihancurkan hingga tercampur cairan tidak lagi bisa direkonstruksi atau diambil kembali. Sementara HP digeprek karena perangkat itu kerap menyimpan data komunikasi yang berkaitan dengan jaringan peredaran.

Baca juga: Pil Dobel L di Blitar Digerebek: 31.193 Butir Disita, Satu Warga Diamankan

Pemusnahan terbuka menjadi bagian dari prosedur eksekusi. Jaksa wajib memastikan barang bukti yang telah disita tidak kembali ke pasar atau berpindah tangan setelah putusan pengadilan dibacakan.

Rincian Barang Bukti dari Narkotika hingga Tambang Ilegal

Ratusan barang bukti itu berasal dari beragam perkara pidana. Selain narkotika, ada kasus pencurian, persetubuhan, pencabulan, melarikan anak, kekerasan terhadap anak, pertambangan tanpa izin, pengoplosan gas LPG bersubsidi, dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin.

Untuk perkara narkotika, barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu, ganja seberat 6,28 gram bruto atau 5,70 gram netto, serta tembakau sintetis. Sejumlah peralatan penyalahgunaan juga ikut dihancurkan: bong, tabung kaca, korek api gas yang dimodifikasi, sedotan, timbangan, dan plastik klip.

Dari kasus pengoplosan LPG bersubsidi, volumenya jauh lebih besar. Berikut rinciannya:

  • Tujuh pipa stainless untuk memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 50 kilogram.
  • 45 pipa untuk tabung 12 kilogram dan 80 pipa untuk tabung 5,5 kilogram.
  • 150 karet pintil merah, segel tabung, dan timbangan.
  • 45 plastik bekas es batu yang digunakan dalam praktik oplosan.

Dari perkara pertambangan tanpa izin, jaksa memusnahkan 14 cangkul, 16 gancu, empat linggis, buku catatan operasional proyek, serta sejumlah peralatan kerja lain. Barang bukti perkara lain mencakup pakaian, tas, sepatu, helm, dan telepon genggam.

Komposisi ini menunjukkan Karangasem menghadapi persoalan pidana yang berlapis: dari kejahatan terhadap anak, penyalahgunaan narkotika, sampai penyelewengan subsidi energi dan aktivitas tambang tanpa izin.

Pernyataan Kajari Karangasem soal Akuntabilitas Eksekusi

Kusufi menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, kegiatan itu bukan sekadar seremonial.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan penyelesaian barang bukti berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, juga untuk menghindari penumpukan barang bukti di tempat penyimpanan Kejari Karangasem," ucap Kusufi.

Alasan penumpukan masuk akal. Gudang barang bukti kejaksaan negeri di daerah punya kapasitas terbatas. Barang bukti dari perkara yang sudah inkracht tapi belum dimusnahkan menempati ruang penyimpanan, menambah beban pengelolaan, dan memperbesar risiko kerusakan atau kehilangan.

Pemusnahan terbuka juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik. Warga dan perangkat desa yang hadir bisa menyaksikan langsung bahwa barang bukti benar-benar dihancurkan, bukan dialihkan. Prinsipnya sederhana: apa yang diputus pengadilan harus terlihat tuntas di lapangan.

Kejaksaan menempatkan transparansi sebagai kunci. Tanpa saksi dari luar, pemusnahan barang bukti mudah memicu kecurigaan, terutama untuk kasus narkotika yang nilai jualnya tinggi di pasar gelap.

Dampak bagi Karangasem dan Penanganan Perkara

Pemusnahan 303 barang bukti menutup rangkaian penanganan 40 perkara di Kejari Karangasem. Bagi korban, khususnya dalam perkara kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, eksekusi ini menandai berakhirnya proses hukum yang panjang.

Untuk kasus pengoplosan LPG bersubsidi, pemusnahan pipa dan segel memutus peralatan yang dipakai memindahkan isi tabung 3 kilogram ke tabung besar. Praktik itu merugikan negara karena LPG bersubsidi seharusnya hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Di sektor pertambangan, penyitaan cangkul, gancu, dan linggis menunjukkan aktivitas galian tanpa izin di Karangasem masih berlangsung. Alat-alat manual itu dipakai untuk mengeruk material di lokasi yang tidak memiliki izin resmi.

Pemusnahan juga berdampak pada beban kerja institusi. Dengan gudang yang lebih lega, Kejari Karangasem bisa menata penyimpanan barang bukti dari perkara yang masih berjalan. Risiko kehilangan atau kerusakan barang bukti yang masih dibutuhkan di persidangan pun berkurang.

Yang tidak kalah penting, kegiatan ini menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum. Masyarakat Karangasem melihat langsung bahwa putusan pengadilan dieksekusi, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

Langkah Selanjutnya: Sinergi Cegah Narkotika dan Kejahatan Anak

Kejari Karangasem tidak berhenti pada pemusnahan. Kusufi berharap sinergi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat terus diperkuat, terutama untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan kejahatan terhadap anak.

Harapan itu menyasar akar masalah. Dari 40 perkara yang dieksekusi, narkotika dan kejahatan terhadap anak menonjol sebagai jenis perkara yang berulang. Pencegahan di sekolah dan lingkungan desa menjadi kunci agar jumlah perkara tidak terus bertambah.

Peran perangkat desa yang hadir dalam pemusnahan menjadi bagian dari rantai itu. Mereka adalah pihak terdekat dengan warga, yang bisa melaporkan aktivitas mencurigakan sebelum berujung pada penyidikan. Hal serupa berlaku untuk praktik oplosan LPG dan tambang ilegal yang biasanya melibatkan warga di sekitar lokasi.

Kejaksaan juga perlu memastikan arus perkara baru tetap tertangani cepat. Pemusnahan periodik—seperti periode Juni-November 2026 ini—menjadi indikator apakah eksekusi berjalan sesuai jadwal atau menumpuk di gudang. Laporan berkala soal jumlah barang bukti yang menunggu pemusnahan akan membantu publik menilai kinerja institusi.

Bagi warga Karangasem, hasil konkretnya terlihat di halaman belakang kantor kejaksaan: sabu yang hancur di dalam blender, arak yang bercampur deterjen, dan tumpukan HP yang remuk. Semua itu menandai satu babak perkara yang benar-benar selesai.

Analisis Redaksi

Pemusnahan barang bukti sering dianggap rutinitas administratif yang tidak layak diberitakan. Padahal, momen seperti ini adalah ujian paling nyata bagi integritas kejaksaan. Barang bukti narkotika punya nilai ekonomi tinggi di pasar gelap. Kalau pengawasan longgar, godaan untuk mengalihkannya bukan hal yang mustahil.

Karena itu, keputusan Kejari Karangasem menggelar pemusnahan secara terbuka bersama Forkopimda dan perangkat desa patut diapresiasi. Saksi dari luar institusi membuat proses ini sulit dimanipulasi. Metode yang dipilih—diblender, dicampur deterjen, digeprek—juga memastikan barang bukti benar-benar hancur, bukan sekadar dipindahkan ke tempat lain.

Namun, transparansi tidak boleh berhenti di satu acara. Publik butuh data berkala: berapa barang bukti yang masih tersimpan, berapa lama rata-rata barang bukti menunggu pemusnahan, dan bagaimana pengawasan gudang dilakukan. Jika gudang menumpuk sampai berbulan-bulan, risikonya bukan hanya soal ruang, tetapi juga potensi penyalahgunaan.

Yang juga perlu dicermati adalah komposisi perkara. Munculnya kasus pengoplosan LPG bersubsidi dan tambang tanpa izin dalam daftar eksekusi menunjukkan persoalan struktural di Karangasem: distribusi energi bersubsidi yang bocor dan aktivitas galian yang sulit dikendalikan. Pemusnahan pipa dan cangkul menyelesaikan perkara hukumnya, tetapi tidak otomatis menghentikan praktiknya di lapangan.

Di situlah sinergi yang disebut Kusufi diuji. Tanpa pengawasan distribusi LPG dan penertiban lokasi tambang yang berkelanjutan, perkara serupa akan kembali muncul di daftar pemusnahan berikutnya. Kejaksaan sudah menjalankan tugas eksekusinya. Sekarang giliran instansi lain memastikan barang bukti yang sama tidak diproduksi ulang.

Sumber: kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad