Kompolnas Soroti Skandal Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar dan Kades Lamongan

Nov 18, 2026 - 12:00
 0  1
Kompolnas Soroti Skandal Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar dan Kades Lamongan

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Ipda I Gusti Agus (IGA), yang terlibat skandal dengan Kepala Desa Kedungkumpul, Lamongan, Angely Emitasari. Kompolnas menegaskan setiap anggota Polri wajib menjaga integritas dan keteladanan.

Ad
Ad

Kompolnas: Perilaku Anggota Polri Pengaruhi Kepercayaan Publik

Anggota Kompolnas, Gufron Mabruri, mengatakan perilaku anggota Polri turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kasus yang menjerat IGA.

Baca juga: Anak 13 Tahun Buleleng Hilang 4 Hari, Ditemukan di Benoa dan Surat Damai Singgung Kehamilan

"Setiap anggota Polri wajib menjaga integritas dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari karena perilakunya turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi," kata Gufron saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (18/11/2026).

Gufron menilai langkah Polda Jawa Timur yang bergerak cepat memeriksa IGA dan menempatkannya di tempat khusus (patsus) sebagai respons yang baik. Menurutnya, tindakan itu menunjukkan keseriusan institusi dalam menangani dugaan pelanggaran etik.

"Langkah Polda Jatim yang segera melakukan pemeriksaan dan patsus yang bersangkutan saya kira sebagai langkah yang baik," ujarnya.

Meski begitu, Gufron mengingatkan penempatan di patsus bukan akhir dari penanganan perkara. Proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan transparan dan akuntabel agar memberikan kepastian serta keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Baca juga: Pil Dobel L di Blitar Digerebek: 31.193 Butir Disita, Satu Warga Diamankan

"Karena itu, langkah cepat yang dijalankan oleh Polda perlu dibarengi dengan proses penanganannya yang transparan dan akuntabel," lanjutnya.

Kronologi Penggerebekan di Hotel Kawasan Batu

Kasus ini mencuat dari penggerebekan IGA bersama Kades Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Angely Emitasari (AE), di sebuah kamar hotel kawasan Oro-oro Ombo, Kota Batu, pada Sabtu (7/11/2026) dini hari.

Penggerebekan dilakukan setelah istri sah IGA, EDA, melaporkan keberadaan suaminya ke Polres Batu. Laporan itu berbuntut pada penggerebekan yang melibatkan petugas kepolisian setempat.

Dari peristiwa itu, dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri mencuat. Propram Polrestabes Surabaya semula menangani kasus ini sebelum akhirnya dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jatim.

IGA kemudian ditempatkan di patsus untuk menjalani pemeriksaan. Penempatan itu dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan menjaga netralitas penyelidikan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, membenarkan penempatan IGA di patsus. Ia menyatakan proses pemeriksaan sedang berjalan.

"Benar bahwa saat ini anggota yang dimaksud telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) di Polda Jawa Timur dalam rangka menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri," kata Jules saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (14/11/2026).

Polda Jatim Belum Tetapkan Sanksi, Tunggu Hasil Pemeriksaan

Jules menyebut kemungkinan sanksi terhadap IGA masih menunggu hasil pemeriksaan dan proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Polda Jatim belum dapat menyampaikan bentuk sanksi sebelum ada keputusan resmi.

"Terkait kemungkinan sanksi, tentunya masih menunggu hasil pemeriksaan dan proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kami belum dapat menyampaikan bentuk sanksi sebelum adanya keputusan resmi," jelasnya.

Senada dengan itu, Gufron menyatakan sanksi terhadap IGA bergantung pada fakta hasil pemeriksaan dan proses sidang etik. Menurutnya, sidang etik akan menentukan apakah IGA terbukti melanggar kode etik dan seberapa berat sanksi yang dijatuhkan.

"Kemudian soal sanksi yang dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan, saya kira ini tergantung pada fakta hasil pemeriksaan dan proses sidang etik," tuturnya.

Kompolnas juga meminta Polda Jatim menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala kepada publik. Langkah itu dinilai penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

"Hal lain yang tak penting, Polda perlu menyampaikan secara berkala kepada publik proses perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik," pungkasnya.

Latar Belakang Kasus dan Sorotan Publik

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan dua figur yang memiliki posisi sosial: seorang Kanit Reskrim polisi dan seorang kepala desa. Isu perselingkuhan di antara keduanya menjadi viral di media sosial dan media massa.

Selain itu, istri sah IGA, EDA, menjadi pihak yang melaporkan keberadaan suaminya ke Polres Batu. Laporan itu berbuntut pada penggerebekan yang melibatkan petugas kepolisian setempat.

Dari peristiwa itu, dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri mencuat. Propram Polrestabes Surabaya semula menangani kasus ini sebelum akhirnya dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jatim.

IGA kemudian ditempatkan di patsus untuk menjalani pemeriksaan. Penempatan itu dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan menjaga netralitas penyelidikan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, membenarkan penempatan IGA di patsus. Ia menyatakan proses pemeriksaan sedang berjalan.

"Benar bahwa saat ini anggota yang dimaksud telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) di Polda Jawa Timur dalam rangka menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri," kata Jules saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (14/11/2026).

Dampak pada Institusi dan Masyarakat

Kasus ini berpotensi mencoreng citra kepolisian, khususnya di Jawa Timur. Sebab, IGA adalah seorang Kanit Reskrim yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum.

Kompolnas menegaskan pentingnya integritas anggota Polri. Perilaku anggota di luar tugas pun dinilai memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi.

Selain itu, kasus ini juga berdampak pada Angely Emitasari sebagai kepala desa. Ia menjadi sorotan publik dan diberitakan sakit usai ramai skandal dengan Kanit Reskrim.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai status jabatan Angely sebagai kepala desa. Pihak terkait belum memberikan pernyataan lebih lanjut.

Dari sisi penegakan kode etik, kasus ini menjadi ujian bagi Polda Jatim dalam menangani pelanggaran yang melibatkan anggotanya sendiri. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Kompolnas juga mendorong agar proses pemeriksaan berjalan profesional. Pengawasan eksternal diperlukan agar penanganan tidak berhenti di tengah jalan.

Langkah Selanjutnya: Sidang Etik dan Pengawasan Publik

Setelah pemeriksaan, kasus ini akan berlanjut ke sidang etik jika ditemukan cukup bukti pelanggaran. Sidang etik akan menentukan jenis sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Polda Jatim belum memberikan jadwal pasti sidang etik. Namun, Jules memastikan proses penanganan berjalan sesuai ketentuan.

Kompolnas akan terus mengawasi perkembangan kasus ini. Gufron meminta Polda Jatim menyampaikan perkembangan secara berkala kepada publik.

"Polda perlu menyampaikan secara berkala kepada publik proses perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik," ujarnya.

Publik pun menanti hasil pemeriksaan. Kasus ini menjadi ujian bagi kepolisian dalam menegakkan kode etik dan menjaga integritas anggotanya.

Analisis Redaksi

Kasus yang menjerat Ipda I Gusti Agus (IGA) bukan sekadar persoalan pribadi. Sebagai Kanit Reskrim, ia memegang posisi strategis dalam penegakan hukum. Perilakunya di luar tugas tetap menjadi cermin institusi.

Kompolnas telah menegaskan bahwa integritas anggota Polri berpengaruh pada kepercayaan publik. Karena itu, langkah Polda Jatim menempatkan IGA di patsus patut diapresiasi. Namun, penempatan di patsus bukan akhir dari segalanya.

Transparansi dan akuntabilitas proses pemeriksaan menjadi kunci. Publik perlu tahu perkembangan kasus ini secara berkala. Jangan sampai kasus ini menguap tanpa kejelasan.

Jika terbukti melanggar kode etik, sanksi harus dijatuhkan secara proporsional. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik IGA juga harus dipulihkan. Prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung.

Kasus ini juga menjadi cermin bagi institusi kepolisian untuk memperkuat pengawasan internal. Perilaku anggota di luar tugas perlu menjadi perhatian. Sebab, kepercayaan publik dibangun dari integritas setiap anggota.

Yang terpenting, proses hukum dan etik harus berjalan tanpa intervensi. Publik akan menyoroti setiap langkah. Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untuk korban, tetapi juga untuk institusi.

Sumber: detik.com, kompolnas.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad