Bareskrim Geledah Posko Eko Hadi di Cipete, Kasus Makar Naik Penyidikan

Nov 18, 2026 - 11:20
 0  1
Bareskrim Geledah Posko Eko Hadi di Cipete, Kasus Makar Naik Penyidikan

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan, yang digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso. Penggeledahan berlangsung Selasa malam, 17 November 2026, terkait kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ad
Ad

Pada hari yang sama, Eko Hadi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian melalui sidang etik. Penggeledahan dan pemecatan itu menandai babak baru penanganan perkara yang berakar dari dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara.

Baca juga: Pemuda Kupang Bacok Pria di Pesta Nikah: Pulang Ambil Parang, Kini Ditahan

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan tersebut. “Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi),” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Susatyo belum mengungkap hasil penggeledahan maupun barang bukti yang disita. “Untuk perkembangan TP (tindak pidana) terhadap Kamneg (keamanan negara) - Makar akan disampaikan saat presscon lengkap,” ujarnya.

Kronologi: dari Penyadapan ke Dugaan Makar

Perkara ini bermula dari penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Dalam perkara penyadapan, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat pasal penyadapan dalam KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Kabareskrim, penyadapan berlangsung sekitar satu tahun, sejak 2025 hingga 2026.

Baca juga: Driver Taksi Online di Jayapura Dipalak dan Dianiaya Tukang Ojek, Polisi Tetap Usut

Tiga tersangka — Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi — kini ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Presiden Prabowo telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. Polri menyebut korban penyadapan mencakup menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, dan figur publik.

Kasus dugaan makar kemudian naik ke tahap penyidikan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyatakan kasus itu ditangani tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin. “Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Selasa (17/11).

Kapolri: Listyo Sigit Cs Belum Tersangka Makar

Meski sudah masuk penyidikan, Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya belum berstatus tersangka makar. “Belum. Karena masih dalam proses (penyidikan),” kata Suyudi di Rupatama Mabes Polri, Selasa.

Menurut Suyudi, penyidik masih mempelajari alat bukti, termasuk yang terkait pengamanan perangkat dan gawai. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa penyidik belum menemukan cukup bukti untuk menaikkan status keempat perwira tinggi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyelidikan dan penyidikan kasus penyadapan masih terus berlangsung. “Tapi belum menetapkan tersangka baru sampai hari ini,” kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Yusril menekankan perkara makar harus ditangani dengan sangat hati-hati. “Masalah makar itu bukan masalah sederhana. Masalah makar itu masalah sangat serius,” ujarnya.

Sanksi Etik dan Banding Para Perwira

Proses etik terhadap para tersangka berjalan paralel dengan proses pidana. Majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan kepada Eko Hadi pada 17 November 2026. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan. Sejauh ini belum ada keterangan resmi mengenai agenda sidang dan materi yang akan dibahas.

Eko Hadi menjalani sidang etik dengan sembilan saksi. Ia dinilai bersekongkol menyadap Prabowo menggunakan teknologi Polri. Kendati telah dipecat, ia mengajukan banding dan dinilai tak rela melepas jabatan polisi.

Berikut ringkasan status para perwira tinggi dalam perkara ini:

  • Listyo Sigit Prabowo — tersangka penyadapan, ditahan di Mako Brimob, sidang etik pekan depan.
  • Ahrie Sonta Nasution — tersangka penyadapan, ditahan, dijatuhi PTDH 10 November 2026, mengajukan banding.
  • Eko Hadi Santoso — tersangka penyadapan, ditahan, dijatuhi PTDH 17 November 2026, mengajukan banding.
  • Slamet Uliandi — tersangka penyadapan, belum ditahan karena pemulihan kesehatan.

Dampak dan Reaksi

Penggeledahan di Cipete Utara menambah tekanan publik terhadap Polri. Rumah yang dijadikan posko itu disebut digunakan Eko Hadi, yang baru saja dipecat. Penyidik belum merinci apakah ada dokumen atau perangkat yang disita dari lokasi.

Kasus ini juga menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit, yang telah dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. Pencopotan itu menjadi sorotan karena terjadi tak lama setelah penyadapan terungkap.

Di sisi lain, pernyataan Kapolri dan Menko Yusril menunjukkan pemerintah ingin menangani perkara makar secara hati-hati. Istilah makar memiliki bobot politik dan hukum yang besar, sehingga penetapan tersangka memerlukan alat bukti yang kuat.

Polri menyebut korban penyadapan mencakup menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, dan figur publik. Daftar korban yang luas itu memperlihatkan skala penyadapan yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Langkah Selanjutnya

Penyidik Dittipidum masih mendalami hasil penggeledahan dan olah TKP di Cipete Utara. Susatyo menyatakan perkembangan perkara akan disampaikan dalam konferensi pers lengkap.

Tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin terus mengumpulkan bukti untuk menetapkan tersangka makar. Penyidik juga mempelajari alat bukti terkait pengamanan perangkat dan gawai.

Sidang etik Listyo Sigit pekan depan akan menjadi ujian berikutnya. Sementara itu, banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi masih menunggu keputusan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, pantau pemberitaan di AFU.ID dan laman resmi Polri.

Analisis Redaksi

Penggeledahan posko Eko Hadi di Cipete Utara dan pemecatannya pada hari yang sama menunjukkan Polri bergerak cepat di ranah etik. Namun di ranah pidana, terutama dugaan makar, langkah itu belum diikuti penetapan tersangka. Kapolri beralasan penyidik masih mempelajari alat bukti. Pernyataan Menko Yusril bahwa makar adalah “masalah sangat serius” memperkuat kesan kehati-hatian.

Yang perlu diawasi adalah konsistensi. Jika dugaan makar hanya berhenti di penyidikan tanpa penetapan tersangka, publik berhak mempertanyakan arah penanganan. Sebaliknya, jika penetapan tersangka dilakukan tanpa bukti yang cukup, proses hukum bisa berubah menjadi alat balas dendam. Keseimbangan itu hanya bisa dijaga dengan transparansi.

Kasus ini juga menyoroti pengawasan internal Polri. Penyadapan diduga dilakukan dengan teknologi Polri selama setahun. Sidang etik dengan sembilan saksi untuk Eko Hadi menunjukkan pelanggaran serius. Namun proses banding dan sidang Listyo Sigit pekan depan akan menentukan apakah sanksi etik ditegakkan secara konsisten atau justru menjadi kompromi.

Publik menunggu hasil konferensi pers lengkap soal penggeledahan Cipete. Barang bukti yang disita akan menjadi penentu arah perkara makar. Tanpa keterbukaan, kepercayaan terhadap proses hukum akan sulit dipulihkan.

Sumber: polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad