Permaskku Ultimatum DPRD Kupang 1x24 Jam: Bentuk Pansus Kasus Bupati Yosef Lede

Nov 18, 2026 - 10:40
 0  1
Permaskku Ultimatum DPRD Kupang 1x24 Jam: Bentuk Pansus Kasus Bupati Yosef Lede

Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (Permaskku) memberi ultimatum 1x24 jam kepada DPRD Kabupaten Kupang untuk menindaklanjuti dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Yosef Lede. Jika tak direspons, mahasiswa mengancam menduduki kantor DPRD.

Ad
Ad

Ketua Permaskku, Asten Bait, menyampaikan sikap itu kepada wartawan pada Rabu (18/11/2026). Ia menilai DPRD hanya diam meski kasus yang menimpa kepala daerah sudah menjadi perbincangan publik.

Baca juga: Driver Taksi Online di Jayapura Dipalak dan Dianiaya Tukang Ojek, Polisi Tetap Usut

"Bagaimana mungkin seorang kepala daerah yang hari ini menjadi perbincangan publik atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual dibiarkan melaksanakan agenda pemerintahan," ujar Asten seperti dikutip dari detikBali.

Ancaman pendudukan kantor DPRD bukan retorika kosong. Permaskku memberi tenggat satu hari satu malam sejak pernyataan itu disampaikan.

Kronologi Laporan ke Polda NTT

Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) ke Polda Nusa Tenggara Timur. Laporan itu menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede sebagai pihak terlapor.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Lokasi itu dikenal sebagai kawasan rumah jabatan pejabat daerah.

Baca juga: Motif Ibu di Lumajang Habisi Bayinya: Cekcok dengan Suami Picu Emosi

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan penyidik tengah menangani perkara tersebut. Ia menyebut Ditres PPA dan PPO Polda NTT sebagai unit yang mengusut laporan itu.

"Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seseorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor," ujar Henry dalam keterangannya.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi soal status hukum Yosef Lede, apakah sudah berstatus saksi atau tersangka. Penyidik juga belum membeberkan hasil pemeriksaan saksi maupun barang bukti.

Dalam pemberitaan sebelumnya, dua wanita yang disebut membawa mahasiswi itu ke rumah dinas bupati mangkir dari pemeriksaan penyidik. Absennya keduanya menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab dalam kasus ini.

Tuntutan Permaskku: Interpelasi hingga Pansus

Permaskku tidak hanya meminta DPRD bersuara. Mahasiswa menuntut langkah legislatif yang konkret dan terukur terhadap kepala daerah yang masih menjalankan agenda pemerintahan.

Asten mempertanyakan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, DPRD punya kewenangan meminta penjelasan atas persoalan hukum yang menyeret nama Yosef Lede.

"Kami minta DPRD segera menggunakan hak interpelasinya sebagai lembaga legislatif untuk meminta keterangan resmi dari kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang diduga bermasalah secara hukum," tegasnya.

Selain interpelasi, Permaskku mendorong DPRD membentuk panitia khusus (pansus) atau memakai hak angket. Langkah itu dinilai perlu untuk penyelidikan politik dan administratif.

"Kami minta DPRD segera mengambil tindakan tegas terhadap Bupati Kupang dengan membentuk Pansus atau hak angket, untuk membentuk pansus melakukan penyelidikan politik/administratif terhadap persoalan ini," terang Asten.

Berikut tuntutan Permaskku kepada DPRD Kabupaten Kupang:

  • Menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan resmi Bupati Yosef Lede.
  • Membentuk pansus atau menggunakan hak angket untuk penyelidikan politik dan administratif.
  • Mengambil sikap tegas terhadap kepala daerah yang masih menjalankan agenda pemerintahan.
  • Memenuhi tuntutan dalam 1x24 jam, atau kantor DPRD akan diduduki mahasiswa.

Asten sendiri bukan nama baru di ruang publik Kupang. Ia sempat viral karena menghadang mobil mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kupang.

Fungsi Interpelasi dan Angket yang Dituntut Mahasiswa

Hak interpelasi, angket, dan pansus adalah tiga instrumen pengawasan yang melekat pada DPRD. Ketiganya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Interpelasi dipakai untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak ini harus diusulkan minimal sejumlah anggota dan disetujui rapat paripurna.

Hak angket memberi DPRD kewenangan melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya biasanya melalui pansus yang dibentuk khusus.

Yang perlu dicatat, ketiga hak itu menyasar kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, bukan perkara pidana pribadi. Karena itu, tuntutan Permaskku menyentuh dua ranah sekaligus: proses hukum di kepolisian dan tanggung jawab jabatan di pemerintahan.

Rujukan etika jabatan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mengatur mekanisme pemeriksaan terhadap kepala daerah yang menghadapi persoalan hukum.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga memiliki jalur sendiri, mulai dari pemeriksaan hingga pemberhentian sementara jika status hukum kepala daerah meningkat. Mekanisme itu berjalan terpisah dari hak DPRD.

Mengapa DPRD Kupang Dinilai Diam

Permaskku menuduh DPRD Kabupaten Kupang mengkhianati amanah masyarakat karena tidak mengambil tindakan tegas. Tudingan itu muncul karena hingga Rabu siang belum ada rapat resmi yang membahas persoalan tersebut.

Asten menilai kelambanan DPRD justru memperpanjang ketidakpastian di tengah masyarakat. Ia menyebut kursi yang diisi wakil rakyat seharusnya dipakai untuk menagih pertanggungjawaban.

"Kami menanti 1x24 jika tidak diindahkan maka kami duduki kantor DPRD Kabupaten Kupang untuk menagih hak suara kami yang telah kami titipkan untuk diperjuangkan," tukas dia.

Tekanan terhadap DPRD sebenarnya tidak datang dari mahasiswa saja. Komisi III DPR RI sebelumnya meminta kasus dugaan pemerkosaan ini dihukum berat bila terbukti di pengadilan.

Desakan dari dua arah itu menempatkan DPRD Kabupaten Kupang di posisi sulit. Diam dianggap lalai, bersuara terlalu cepat berisiko mendahului proses hukum yang masih berjalan di Polda NTT.

Pembahasan serupa juga bergulir di tingkat nasional, termasuk soal perlindungan korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan itu menjamin hak korban atas pendampingan dan pemulihan.

Dampak pada Pemerintahan dan Warga Kupang

Kasus ini menyentuh langsung jalannya pemerintahan Kabupaten Kupang. Seorang kepala daerah yang masih aktif berkantor menghadapi laporan pidana sekaligus sorotan publik yang terus membesar.

Bagi warga, ketidakpastian itu berdampak pada kepercayaan terhadap layanan publik. Setiap agenda resmi bupati kini dibaca dalam kerangka kasus yang belum tuntas.

Bagi mahasiswa dan kelompok perempuan, absennya dua saksi yang mangkir pemeriksaan menjadi titik rawan. Keterangan mereka dinilai penting untuk memetakan peristiwa di rumah dinas tersebut.

Permaskku memilih jalur tekanan jalanan karena menilai saluran formal terlalu lambat. Pola ini berulang di banyak daerah ketika kasus yang melibatkan pejabat tinggi tidak kunjung bergerak.

Risiko lain muncul jika pendudukan kantor DPRD benar dilakukan. Aksi itu berpotensi memicu benturan dengan aparat keamanan dan mengalihkan perhatian dari substansi laporan ke kericuhan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu 1x24 Jam

Semua mata kini tertuju pada DPRD Kabupaten Kupang. Tenggat 1x24 jam yang diberikan Permaskku menjadi ujian pertama apakah lembaga legislatif itu akan bergerak.

Ada tiga kemungkinan yang terbuka. DPRD memanggil bupati untuk klarifikasi, membentuk rapat kerja gabungan, atau sama sekali tidak merespons hingga tenggat berakhir.

Di sisi lain, Polda NTT masih memegang kendali proses pidana. Penetapan status tersangka atau penghentian laporan akan sangat menentukan arah tekanan politik di daerah.

Permaskku menyatakan akan tetap mengawal kasus ini. "Kami menanti 1x24," kata Asten, seraya memastikan aksi pendudukan digelar bila tuntutan tak diindahkan.

Analisis Redaksi

Desakan Permaskku menyorot celah yang jarang dibicarakan: DPRD sering lambat justru ketika kasusnya melibatkan kepala daerah dari daerah pemilihan yang sama. Interpelasi dan angket tersedia, tetapi jarang dipakai karena berisiko politik tinggi bagi partai pengusung.

Argumen bahwa proses hukum harus didahulukan memang masuk akal. Namun pengawasan legislatif tidak sama dengan menghakimi. DPRD bisa meminta keterangan soal bagaimana pemerintahan berjalan selama bupati berstatus terlapor tanpa menyentuh materi perkara pidana.

Yang paling dirugikan dalam kebuntuan ini adalah korban. Selama DPRD menimbang dan kepolisian mengumpulkan bukti, RWM menghadapi proses panjang yang menuntut pendampingan, perlindungan, dan kepastian waktu.

Ancaman menduduki kantor DPRD adalah sinyal bahwa kepercayaan publik sudah menipis. Jika tenggat 1x24 jam lewat tanpa jawaban, yang runtuh bukan hanya citra DPRD Kabupaten Kupang, tetapi juga keyakinan warga bahwa suara mereka punya tempat dalam pengambilan keputusan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad