OJK Revisi Tarif Premi Asuransi Kendaraan dan Properti, Biaya Akuisisi Maksimal 25%

Nov 18, 2026 - 09:20
 0  1
OJK Revisi Tarif Premi Asuransi Kendaraan dan Properti, Biaya Akuisisi Maksimal 25%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan progres revisi tarif premi asuransi kendaraan bermotor dan properti. Biaya akuisisi dibatasi maksimal 25% untuk kendaraan dan 15% untuk properti, demi menekan beban yang selama ini menggerus premi bersih perusahaan.

Ad
Ad

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan revisi ini merupakan perubahan atas Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor. "Kalau sekarang itu banyak cost macam-macam, namanya acquisition cost, ada cost marketing dan lain-lain, sehingga net premi yang diterima itu less than 50%," ujar Ogi dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Bali, Selasa (17/11/2026).

Baca juga: Sebelum Ambil KPR, Lakukan 3 Hal Ini Dulu Supaya Tak Menyesal

Apa Isi Revisi Tarif Premi Asuransi Kendaraan dan Properti?

OJK tengah menyiapkan pembenahan ekosistem kedua lini bisnis tersebut untuk meningkatkan efisiensi industri asuransi umum. Fokus utamanya adalah menekan biaya akuisisi yang selama ini dinilai membebani perusahaan asuransi.

Dalam paparannya, OJK menetapkan batas maksimum biaya akuisisi sebesar 25% dari premi untuk asuransi kendaraan bermotor, 15% untuk asuransi properti, serta 10% untuk asuransi kredit. Angka-angka ini menjadi acuan baru yang akan menggantikan ketentuan lama dalam SEOJK 6/2017.

Menurut Ogi, tingginya biaya akuisisi, termasuk biaya pemasaran dan berbagai biaya lainnya, membuat premi bersih (net premium) yang diterima perusahaan asuransi dalam sejumlah kasus kurang dari 50% dari total premi. Kondisi tersebut membuat penerimaan premi bersih perusahaan kurang optimal untuk menutup risiko pertanggungan. Akibatnya, perusahaan berpotensi menaikkan tarif premi untuk mengimbangi berbagai beban biaya tersebut.

Revisi ini bukan sekadar penyesuaian angka. OJK ingin memastikan bahwa premi yang dibayar masyarakat benar-benar digunakan untuk menutup risiko, bukan habis di rantai distribusi. Dengan begitu, industri asuransi umum bisa lebih sehat dan berkelanjutan.

Baca juga: ADCP Rombak Direksi: Daniel Ongkowidjaja Jadi Dirut Baru

Kronologi dan Konteks Kebijakan SEOJK 6/2017

SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 diterbitkan pada 2017 untuk menetapkan tarif premi atau kontribusi pada lini asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor. Sejak saat itu, lanskap industri asuransi berubah, termasuk praktik pemasaran dan struktur biaya akuisisi.

Ogi menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menyusun satuan tugas (task force) guna membenahi ekosistem asuransi kendaraan bermotor. OJK juga akan memperluas pembenahan serupa ke lini asuransi properti. Pembenahan tersebut akan melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem bisnis asuransi.

Pendekatan serupa sebelumnya telah dilakukan OJK pada ekosistem asuransi kesehatan melalui kerja sama perusahaan asuransi dengan rumah sakit, industri farmasi, dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut diharapkan dapat mendorong efisiensi pengelolaan bisnis asuransi, termasuk dalam pengendalian biaya dan pengelolaan risiko pertanggungan.

Langkah ini sejalan dengan upaya OJK memperbaiki tata kelola industri asuransi secara keseluruhan. Sebelumnya, OJK juga menyoroti konsolidasi asuransi BUMN yang mengarah ke enam entitas, serta strategi perbankan dalam menjaga kualitas kredit konsumer. Semua ini menunjukkan pendekatan pengawasan yang lebih menyeluruh.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan OJK

Pernyataan Ogi disampaikan dalam forum diskusi dengan wartawan media massa di Bali. Ia menekankan bahwa biaya akuisisi yang tinggi membuat premi bersih perusahaan asuransi tidak optimal. "Net premi yang diterima itu less than 50%," ujarnya.

OJK menetapkan batas maksimum biaya akuisisi sebagai berikut:

  • Asuransi kendaraan bermotor: 25% dari premi
  • Asuransi properti: 15% dari premi
  • Asuransi kredit: 10% dari premi

Batas ini diharapkan menjadi rambu bagi perusahaan asuransi dalam mengelola biaya pemasaran dan distribusi. Dengan demikian, premi bersih yang diterima perusahaan bisa lebih besar dan cukup untuk menutup risiko pertanggungan.

Ogi juga menegaskan bahwa pembenahan ekosistem akan melibatkan berbagai pihak, bukan hanya perusahaan asuransi. Pendekatan ini meniru keberhasilan OJK dalam membenahi ekosistem asuransi kesehatan melalui kerja sama dengan rumah sakit, industri farmasi, dan BPJS Kesehatan.

Dampak bagi Industri Asuransi dan Konsumen

Revisi tarif premi ini berpotensi mengubah lanskap persaingan di industri asuransi umum. Perusahaan yang selama ini mengandalkan biaya akuisisi tinggi untuk mendorong penjualan mungkin perlu menyesuaikan strategi. Sebaliknya, perusahaan yang efisien bisa mendapatkan premi bersih lebih besar.

Bagi konsumen, dampaknya bisa beragam. Di satu sisi, pembatasan biaya akuisisi dapat menekan premi yang harus dibayar. Di sisi lain, perusahaan mungkin mengurangi insentif bagi agen atau tenaga pemasar, yang bisa memengaruhi kualitas layanan. Namun, OJK menekankan bahwa tujuan utama adalah efisiensi dan pengendalian biaya.

Dalam jangka panjang, ekosistem yang lebih efisien diharapkan membuat industri asuransi lebih tahan terhadap guncangan dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik. OJK juga akan memperluas pembenahan ke lini asuransi properti, yang memiliki karakteristik berbeda dari kendaraan bermotor.

Perlu dicatat bahwa revisi ini masih dalam tahap penyusunan. OJK belum merinci kapan SEOJK baru akan diterbitkan. Namun, arah kebijakannya sudah jelas: menekan biaya akuisisi dan memperkuat ekosistem.

Langkah Selanjutnya: Task Force dan Pengawasan

OJK tengah menyusun satuan tugas (task force) untuk membenahi ekosistem asuransi kendaraan bermotor. Task force ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan asuransi, agen, dan mungkin regulator terkait. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan transparan.

Setelah kendaraan bermotor, OJK akan memperluas pembenahan ke asuransi properti. Pendekatan yang digunakan akan mirip dengan asuransi kesehatan, yaitu kerja sama lintas sektor. OJK berharap langkah ini dapat menekan biaya dan meningkatkan kualitas layanan.

Pengawasan akan menjadi kunci. OJK perlu memastikan bahwa batas maksimum biaya akuisisi dipatuhi oleh perusahaan asuransi. Tanpa pengawasan yang ketat, aturan ini bisa menjadi formalitas belaka. OJK juga perlu memantau dampaknya terhadap premi dan kualitas layanan.

Selain itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan transisi berjalan lancar. Sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan asuransi dan masyarakat akan menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan ini.

Analisis Redaksi: Efisiensi atau Sekadar Formalitas?

Langkah OJK merevisi tarif premi asuransi kendaraan dan properti patut diapresiasi. Selama ini, biaya akuisisi yang tinggi memang menjadi salah satu sumber inefisiensi di industri asuransi umum. Dengan membatasi biaya akuisisi, OJK mencoba memastikan bahwa premi yang dibayar konsumen benar-benar digunakan untuk menutup risiko, bukan habis di rantai distribusi.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan. Tanpa pengawasan yang ketat, perusahaan asuransi bisa mencari celah untuk tetap mengalokasikan biaya akuisisi tinggi melalui pos lain. OJK perlu memiliki sistem pemantauan yang mumpuni dan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Selain itu, pembatasan biaya akuisisi bisa berdampak pada pendapatan agen dan tenaga pemasar. Jika insentif mereka berkurang, motivasi untuk menjual produk asuransi bisa menurun. OJK perlu memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kualitas distribusi dan layanan kepada konsumen.

Yang tak kalah penting, revisi ini harus disertai dengan edukasi kepada masyarakat. Konsumen perlu memahami bahwa premi yang mereka bayar mencerminkan risiko yang ditanggung, bukan sekadar biaya pemasaran. Dengan begitu, kepercayaan terhadap industri asuransi bisa meningkat.

Pada akhirnya, kebijakan ini adalah langkah awal yang baik. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh konsistensi implementasi dan pengawasan. OJK telah menunjukkan komitmennya melalui pembentukan task force. Kini, publik menanti hasilnya.

Sumber: keuangan.kontan.co.id, ojk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad