Sidang Kasus Ijem Bongkar Eksploitasi PRT: Empat Tahun Kerja Tak Boleh Pulang
Persidangan kasus kematian pekerja rumah tangga Rini Rohmawati alias Ijem di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, membongkar dugaan eksploitasi. Tiga orang mengaku bekerja hingga empat tahun tanpa pernah diizinkan pulang ke kampung halaman.
Fakta itu terungkap dalam sidang pada 10 November 2026, ketika tiga terdakwa—Jupe, Dini, dan Farida—menjalani pemeriksaan di hadapan majelis hakim. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik, dibatasi berkomunikasi dengan keluarga, dan tidak mengetahui kejelasan pembayaran upah.
Baca juga: Driver Taksi Online di Jayapura Dipalak dan Dianiaya Tukang Ojek, Polisi Tetap Usut
Kematian Ijem sendiri menjadi pintu masuk terbukanya persoalan yang lebih luas: bagaimana pekerja rumah tangga diperlakukan di rumah majikannya. Terasmedia.co melaporkan sidang itu pada Rabu (18/11/2026).
Kronologi Pengakuan Tiga Terdakwa di Ruang Sidang
Jupe mengaku telah bekerja selama empat tahun. Dini dua tahun. Farida sekitar satu setengah tahun. Selama masa itu, ketiganya menyatakan tidak pernah pulang ke kampung halaman.
Yang mereka alami bukan sekadar kerja panjang tanpa cuti. Ketiganya mengaku dibatasi berkomunikasi dengan keluarga, bahkan mengalami kekerasan fisik ketika berusaha menghubungi sanak saudara.
Jupe menuturkan pernah dipukul menggunakan botol semprotan antinyamuk. Pemicunya: ia ketahuan membeli telepon genggam secara diam-diam menggunakan uang sendiri. Telepon itu dibeli untuk menghubungi keluarga.
Baca juga: Motif Ibu di Lumajang Habisi Bayinya: Cekcok dengan Suami Picu Emosi
Farida mengalami hal serupa. Ia mengaku pernah ditampar setelah menggunakan telepon milik Oma untuk berkomunikasi dengan keluarganya.
Keterangan itu keluar di ruang sidang yang seharusnya membahas kematian Ijem. Namun justru membuka pola perlakuan terhadap pekerja lain di rumah yang sama.
Kondisi Ijem Sebelum Meninggal Menurut Kesaksian
Jupe juga memberikan keterangan mengenai kondisi Ijem sebelum meninggal dunia. Ia menyebut Ijem pernah disiram air panas oleh Mami, anak dari Opa dan Oma.
Selain itu, Jupe mengungkapkan bahwa Ijem tidak tidur di dalam kamar. Ia tidur di luar kamar, tepat di depan pintu. Kasur hanya dibentangkan pada malam hari dan dibereskan kembali setiap pagi.
Dua keterangan itu menjadi bagian dari rangkaian fakta yang kini menjadi perhatian majelis hakim. Keterangan tersebut belum tentu menjadi kebenaran final, tetapi sudah masuk ke dalam berkas pemeriksaan persidangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak majikan atau kuasa hukumnya mengenai kesaksian tersebut.
Upah yang Tak Jelas dan Janji Pulang Tanpa Kepastian
Persidangan juga mengungkap persoalan pembayaran upah. Dini menerangkan bahwa majikan menyampaikan gaji mereka ditransfer ke kampung halaman.
Namun para pekerja mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang dikirim, waktu transfer, maupun total upah yang telah dibayarkan. Mereka hanya menerima uang tunai sesuai kebutuhan.
Adapun sisa upah disebut akan diberikan ketika mereka pulang ke kampung halaman. Masalahnya, ketiganya mengaku tidak mengetahui kapan diperbolehkan pulang.
Skema itu memunculkan pertanyaan soal transparansi pengupahan. Tanpa bukti transfer dan tanpa catatan yang bisa diakses pekerja, hak atas upah sulit dipastikan.
Desakan Perlindungan PRT dari Kuasa Hukum Terdakwa
Kuasa hukum para terdakwa, Irman Bunawolo, meminta pemerintah dan lembaga terkait memberikan perhatian serius terhadap perlindungan pekerja rumah tangga.
Menurut Irman, perkara kematian Ijem tidak hanya menyangkut peristiwa meninggalnya seorang pekerja rumah tangga. Kasus ini juga membuka dugaan persoalan kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja.
"Kematian Ijem harus menjadi perhatian serius kita semua. Pekerja rumah tangga memiliki hak dan martabat yang sama sebagai manusia. Mereka bukan manusia kelas dua yang bisa diperlakukan semena-mena," kata Irman.
Ia mendesak Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta pemerintah agar tidak mengabaikan dugaan kekerasan dan eksploitasi yang terungkap dalam persidangan tersebut.
"Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang. Negara harus hadir untuk memastikan pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan, termasuk hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, memperoleh upah, dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi," ujarnya.
Irman berharap perkara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Tujuannya agar tidak ada lagi pekerja yang mengalami kekerasan, eksploitasi, maupun pembatasan kebebasan.
Latar Belakang: Celah Perlindungan Hukum bagi PRT
Pekerja rumah tangga berada di ruang kerja yang paling privat: rumah tangga orang lain. Di sanalah pengawasan publik paling lemah, sementara ketergantungan pekerja pada majikan paling tinggi.
Relasi kuasa itu diperkuat oleh sejumlah faktor yang muncul dalam kesaksian di PN Cibinong:
- Pembatasan akses komunikasi, termasuk perampasan atau larangan menggunakan telepon genggam.
- Penahanan upah dengan janji pembayaran saat pulang, tanpa catatan dan tanpa kepastian waktu.
- Larangan pulang ke kampung halaman dalam rentang waktu bertahun-tahun.
- Kekerasan fisik sebagai respons atas upaya pekerja menghubungi keluarga.
Empat kondisi itu saling mengunci. Pekerja tanpa telepon sulit melapor. Pekerja tanpa upah jelas sulit membiayai kepulangan. Pekerja yang tak pernah pulang kehilangan jaringan sosial yang bisa menolongnya.
Desakan agar Komnas HAM dan Komnas Perempuan turun tangan menunjukkan bahwa penanganan kasus ini tidak cukup berhenti di ranah pidana. Ada dimensi hak asasi manusia yang perlu diperiksa secara terpisah.
Pembahasan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga sendiri bukan hal baru di Indonesia. Wacana pengaturan khusus bagi PRT sudah lama bergulir, tetapi implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan. Komnas HAM berulang kali menempatkan perlindungan kelompok rentan, termasuk pekerja domestik, sebagai bagian dari agenda pengawasan hak asasi manusia.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Bagi para terdakwa, kesaksian di persidangan menjadi bagian dari pembelaan mereka. Bagi keluarga Ijem, rangkaian fakta itu menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban.
Yang lebih luas, kasus ini menambah tekanan publik terhadap negara agar segera menghadirkan payung hukum yang jelas bagi pekerja rumah tangga. Desakan Irman menyebut tiga pihak yang perlu bergerak: pemerintah, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.
Proses persidangan di PN Cibinong masih berjalan. Agenda berikutnya akan menentukan seberapa jauh keterangan para terdakwa diuji, termasuk soal kondisi Ijem sebelum meninggal dan praktik pengupahan yang berlaku di rumah tersebut.
Sampai saat itu tiba, kesaksian Jupe, Dini, dan Farida sudah meninggalkan catatan di berkas perkara. Tiga orang yang mengaku bekerja bertahun-tahun tanpa pernah pulang, dan tanpa tahu pasti berapa upah yang seharusnya mereka terima.
Analisis Redaksi
Yang membuat kasus ini berat bukan hanya tuduhan kekerasan fisiknya, melainkan pola yang terbentuk dari hal-hal kecil yang dibiarkan. Telepon genggam yang dirampas. Upah yang "dititipkan" ke kampung halaman tanpa bukti. Larangan pulang yang diperpanjang tanpa batas waktu. Masing-masing terlihat sepele jika dibaca terpisah. Digabung, semuanya membentuk satu hal: kontrol total atas hidup seseorang.
Persidangan di PN Cibinong memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap rumah tangga sebagai tempat kerja nyaris tidak ada. Tidak ada mekanisme pemeriksaan upah, tidak ada pencatatan jam kerja, tidak ada saluran aduan yang bisa dijangkau pekerja dari dalam rumah. Ketika kekerasan terjadi, satu-satunya saksi yang tersisa adalah sesama pekerja yang mengalami nasib serupa.
Karena itu, pernyataan kuasa hukum terdakwa soal perlindungan PRT layak dibaca sebagai peringatan, bukan retorika. Negara punya pilihan: menunggu kasus berikutnya muncul, atau mempercepat aturan yang membuat relasi majikan-pekerja rumah tangga punya batas jelas. Selama batas itu tidak ada, ruang privat akan terus menjadi tempat paling gelap untuk bekerja.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0