Mensos Ajak RT-RW Brebes Jadi Agen Perlinsos, Kejar 48 Juta KPM
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak pengurus RT/RW di Kabupaten Brebes menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Tujuannya memastikan data penerima bansos akurat agar penyaluran tepat sasaran.
Ajakan itu disampaikan Gus Ipul dalam acara Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat, Sosialisasi Agen Perlinsos, dan Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (17/11) malam.
Baca juga: Perhutani Divre Jateng Latih 38 Pengelola TJSL, Geser Bantuan ke Kemitraan Strategis
Kronologi dan Lokasi Acara
Acara berlangsung pada Selasa malam, 17 November 2026, di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes. Kegiatan ini dihadiri sekitar 5.000 peserta dari berbagai unsur.
Rinciannya, 334 pendamping PKH, 17 TKSK, 50 Karang Taruna, 44 Tagana, 45 Pekerja Sosial Kabupaten Brebes, 10 Porda, 2.500 operator SIKS NG dan agen Perlinsos, serta 2.000 KPM PKH dan RT/RW se-Kabupaten Brebes.
Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Forkopimda, Bupati Tegal yang diwakili Sekda Kabupaten Tegal, Plt Bupati Pemalang Nurkholes, para staf khusus, tenaga ahli menteri, serta jajaran pimpinan Madya dan Pratama Kemensos. Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Brebes Wurja juga hadir.
Dalam sambutannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya peran RT/RW. "Kita ajak RT, RW, Dinas Sosial, dan seluruh unsur untuk bisa membantu agar masyarakat masuk ke sistem digital. Kalau data akurat, bansos akan tepat sasaran. Kami bisa bekerja baik kalau RT/RW bergerak memasukkan datanya ke sistem, dan nanti sistem yang akan menjawab layak atau tidak," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Gus Ipul menjelaskan bahwa agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur. Mulai dari pengurus RT/RW, perangkat desa/kelurahan, operator data desa, ASN daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kader dasawisma, penyuluh KB dan pertanian, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Ia mengimbau agar pendampingan dimulai dari lingkungan keluarga dan tetangga terdekat. Peran agen bersifat sukarela dan dilarang memungut biaya dari warga. Agen juga tidak berwenang menentukan kelayakan penerima bantuan.
"Penentuan kelayakan sepenuhnya dilakukan oleh sistem melalui pengolahan dan pemadanan berbagai data pemerintah, bukan oleh orang per orang," tegasnya.
Gus Ipul juga meminta Bupati Brebes menggerakkan ASN Pemda menjadi agen Perlinsos. "Saya minta Pak RT dan Pak RW pulang dari sini langsung bergerak menjadi agen Perlinsos, daftarkan seluruh warganya ke dalam sistem digital. Jangan sampai ada warga yang berhak justru terlewat karena tidak terdata," ungkapnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turut hadir mendampingi. Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Wurja menyatakan komitmen mendukung program ini.
Latar Belakang dan Konteks Kebijakan
Perlinsos Digital berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Profil calon penerima tidak lagi hanya mengandalkan nama dan alamat, tetapi dilengkapi teknologi pengenalan wajah.
Data kemudian dipadankan otomatis dengan basis data lintas instansi, seperti Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, PT PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga data kepemilikan badan usaha di Kementerian Hukum.
Pemerintah menargetkan penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital beroperasi penuh pada triwulan pertama 2027 dengan sasaran 48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hingga awal November 2026, secara nasional baru tercatat sekitar 18,8 juta keluarga atau 39,2 persen dari total target yang mendaftar. Artinya, masih ada sekitar 29,2 juta calon penerima yang harus dirampungkan pendaftarannya hingga akhir Desember 2026.
Di Brebes, capaian pendaftaran baru 23,72 persen atau sekitar 170.740 kepala keluarga (KK) dari target 719 ribu KK. Gus Ipul menantang jajaran RT/RW, operator desa, dan ASN mendongkrak capaian hingga 50 persen dalam dua hingga tiga pekan.
Dampak dan Tantangan di Lapangan
Pendampingan agen krusial karena belum semua warga memiliki ponsel pintar, memahami prosedur pendaftaran digital, atau percaya diri mengakses layanan daring. Kesenjangan digital ini menjadi hambatan utama percepatan pendaftaran.
Dengan melibatkan RT/RW, pemerintah berharap warga yang selama ini luput dari data bisa terjangkau. Namun, beban kerja pendataan di tingkat bawah cukup besar, terutama di daerah dengan jumlah KK besar seperti Brebes.
Kebijakan ini juga menuntut koordinasi lintas sektor. Dinas Sosial, operator desa, pendamping PKH, TKSK, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus bergerak bersama.
Jika target 48 juta KPM tercapai, penyaluran bansos diharapkan lebih tepat sasaran dan meminimalisasi tumpang tindih data. Namun, kegagalan mempercepat pendaftaran berisiko membuat warga berhak tidak terdata.
Langkah Selanjutnya dan Target Pendaftaran
Gus Ipul menetapkan tenggat akhir Desember 2026 untuk merampungkan pendaftaran nasional. Di Brebes, target 50 persen dalam dua-tiga pekan menjadi ujian pertama efektivitas agen Perlinsos.
Pemerintah akan mengandalkan sistem digital untuk menentukan kelayakan penerima. Sosialisasi dan pendampingan langsung menjadi kunci agar masyarakat mau dan mampu mendaftar.
Kemensos juga mendorong pemerintah daerah menginstruksikan ASN menjadi agen. Dengan begitu, percepatan pendataan tidak hanya bergantung pada sukarelawan RT/RW.
Keberhasilan program ini akan diukur dari jumlah KPM terdaftar dan akurasi data. Jika berjalan lancar, Perlinsos Digital bisa menjadi fondasi penyaluran bansos yang lebih adil dan transparan.
Analisis Redaksi
Langkah menggandeng RT/RW sebagai agen Perlinsos Digital masuk akal secara operasional. Mereka adalah pihak yang paling tahu kondisi warganya. Namun, mengandalkan kesukarelaan tanpa insentif jelas berisiko pada keberlanjutan. Beban pendataan tidak kecil, sementara tanggung jawab moralnya besar.
Target 48 juta KPM hingga 2027 memang ambisius. Dengan capaian baru 39,2 persen secara nasional dan 23,72 persen di Brebes, sisa waktu sekitar satu setengah bulan menjadi ujian berat. Permintaan Gus Ipul menembus 50 persen dalam dua-tiga pekan menunjukkan tekanan politik yang tinggi.
Yang perlu diawasi adalah kualitas data, bukan sekadar kuantitas. Sistem pengenalan wajah dan pemadanan lintas instansi bisa mengurangi salah sasaran, tetapi akurasi tetap bergantung pada ketelitian input di lapangan. Jika agen hanya mengejar angka, risiko data asal-asalan muncul.
Pernyataan bahwa agen tidak berwenang menentukan kelayakan sudah tepat. Namun, sosialisasi aturan ini harus masif agar tidak ada pungutan liar atau janji palsu. Pengawasan melekat dari Dinas Sosial dan pemerintah daerah menjadi kunci.
Pada akhirnya, keberhasilan Perlinsos Digital tidak hanya soal teknologi. Ia bergantung pada kepercayaan warga, kapasitas agen, dan konsistensi pemerintah daerah. Tanpa itu, target 48 juta KPM hanya angka di atas kertas.
Sumber: news.detik.com, kemensos.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0