DPRD DKI Minta 5 Pompa Mobile dan Ekskavator Tambahan untuk Atasi Banjir
Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menambah lima unit pompa mobile dan lima unit ekskavator untuk memperkuat penanganan banjir. Ketua Komisi D, Yuke Yurike, menilai kesiapan peralatan Dinas Sumber Daya Air harus dipastikan sebelum hujan intensitas tinggi datang.
Permintaan itu disampaikan Yuke usai rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, kebutuhan alat untuk mendukung pekerjaan Dinas Sumber Daya Air (SDA) masih cukup banyak, terutama di wilayah rawan genangan.
Baca juga: Pintu Geser Mobil Rusak Akibat Banjir: Penjelasan Diler soal Garansi
Isi Permintaan Komisi D ke Pemprov DKI
Yuke menyebut penambahan alat masuk dalam usulan Kendaraan Dinas Operasional-Khusus (KDO-K) untuk pengendalian banjir. Dua jenis alat yang diminta adalah pompa mobile dan ekskavator, masing-masing lima unit.
"Penambahan Kendaraan Dinas Operasional-Khusus (KDO-K) untuk pengendalian banjir di wilayah berupa 5 unit pompa mobile dan 5 unit ekskavator," kata Yuke di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Politikus Fraksi PDIP itu meminta Dinas SDA memastikan seluruh peralatan pengendali banjir siap digunakan. Prioritas diberikan pada peralatan yang berada di kawasan rawan genangan.
Komisi D juga menyoroti anggaran persiapan armada. Menurut Yuke, alat seperti pompa besar, pompa mobile, dan alat berat untuk pengerukan kali harus masuk perhitungan anggaran, bukan hanya pengadaan yang bersifat seremonial.
Baca juga: Banjir Aceh Meluas: Kiai Maman Desak BNPB dan Kemensos Bergerak Cepat
"Kami menyoroti anggaran untuk persiapan armada ataupun alat-alat untuk mengantisipasi banjir, seperti pompa besar, pompa mobile, serta alat berat untuk pengerukan kali," ujarnya.
Data Pompa Dinas SDA yang Diminta Dibuka
Komisi D meminta data lengkap soal jumlah dan kondisi peralatan milik Dinas SDA. Permintaan itu mencakup pompa stasioner, pompa bergerak, hingga alat berat berbagai ukuran.
Tujuannya sederhana: mengetahui berapa peralatan yang benar-benar berfungsi dan berapa yang butuh perbaikan atau penggantian. Tanpa data itu, kata Yuke, pengawasan anggaran akan berjalan tanpa dasar.
"Kami meminta daftarnya. Kami juga menanyakan berapa yang berfungsi dan berapa yang tidak," jelasnya.
Berdasarkan data Dinas SDA yang diterima Komisi D, terdapat sekitar 260 unit pompa apung. Dari jumlah itu, sekitar 14 unit sedang dalam perbaikan. Sejumlah peralatan lain dinilai masih perlu ditambah untuk mendukung pengendalian banjir.
Angka 260 unit pompa apung menjadi penting karena menjadi tulang punggung pengendalian genangan di sejumlah titik. Jika belasan unit masuk bengkel saat hujan deras, kapasitas penanganan otomatis berkurang.
Anggaran Dinas SDA Turun, Program Prioritas Terancam
Yuke menyebut anggaran Dinas SDA turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program prioritas di bidang pengendalian banjir.
Penurunan anggaran membuat pengadaan alat baru tidak bisa langsung dieksekusi. Karena itu, Komisi D meminta Dinas SDA tetap memprioritaskan penyusunan dokumen perencanaan untuk pekerjaan normalisasi sungai, penataan kali, dan pembangunan saluran air yang belum terlaksana pada 2027.
"Jadi pada 2028 bisa kita usulkan. Baik melalui single year maupun multiyears," imbuhnya.
Dengan skema itu, pekerjaan yang tertunda tahun depan tetap punya jalur anggaran pada 2028. Dokumen perencanaan menjadi syarat agar usulan tidak tersangkut saat pembahasan kebijakan umum anggaran.
"Kalau nanti anggarannya sedikit lebih longgar, tentu ini perlu kita perhatikan," ungkap Yuke.
Mengapa Kesiapan Alat Sebelum Musim Hujan Krusial
Jakarta punya sejarah panjang soal genangan saat hujan deras. Pompa yang siap dan alat berat yang bisa bergerak cepat menentukan berapa lama air bertahan di jalan permukiman maupun jalan utama.
Karena itu, permintaan Komisi D bukan sekadar soal pengadaan barang. Ada persoalan kesiapan operasional: pompa mobile harus bisa dipindahkan ke titik genangan, sementara ekskavator dibutuhkan untuk pengerukan sedimen di kali dan saluran.
- 5 unit pompa mobile untuk mempercepat penyedotan genangan di titik rawan.
- 5 unit ekskavator untuk pengerukan kali dan saluran air.
- Sekitar 260 unit pompa apung tercatat, 14 unit di antaranya dalam perbaikan.
- Data kondisi alat diminta dibuka agar pengawasan anggaran berbasis fakta.
- Dokumen perencanaan normalisasi dan penataan kali diminta disiapkan untuk usulan 2028.
Pekerjaan normalisasi sungai dan penataan kali juga tidak bisa berjalan tanpa alat berat yang memadai. Sedimen yang menumpuk di saluran memperkecil kapasitas tampung, sehingga air lebih cepat meluap ke permukiman.
Di sisi lain, Dinas SDA menghadapi keterbatasan anggaran tahun ini. Komisi D menyadari hal itu, tetapi tetap menuntut prioritas diberikan pada peralatan yang langsung berdampak pada penanganan genangan.
Informasi lain soal penanganan banjir di Jakarta bisa dipantau melalui pemberitaan detikNews. Sementara gambaran umum soal pengelolaan sumber daya air dan penanggulangan banjir di kawasan perkotaan dapat dilihat pada laman World Bank.
Langkah Selanjutnya: Daftar Alat dan Usulan Anggaran 2028
Setelah rapat, bola ada di tangan Dinas SDA. Mereka diminta menyerahkan daftar lengkap peralatan, termasuk status fungsi tiap unit, agar Komisi D bisa menilai kebutuhan riil di lapangan.
Komisi D juga akan mengawal penyusunan dokumen perencanaan untuk pekerjaan yang belum terlaksana pada 2027. Usulan anggaran baru diarahkan masuk pada 2028, baik lewat skema single year maupun multiyears.
Bagi warga, hasil akhirnya terukur: berapa lama genangan bertahan saat hujan deras, dan seberapa cepat alat bergerak ke titik banjir. Dua hal itu bergantung pada kesiapan pompa, ekskavator, dan anggaran yang tersedia.
Analisis Redaksi
Permintaan lima pompa mobile dan lima ekskavator terlihat kecil di atas kertas. Namun di lapangan, selisih lima unit bisa menentukan apakah genangan surut dalam hitungan jam atau bertahan sampai malam. Komisi D membaca persoalan ini dari sisi kapasitas, bukan sekadar simbol anggaran.
Yang lebih menarik justru permintaan membuka daftar alat. Selama ini publik sering mendengar klaim kesiapan peralatan tanpa angka yang bisa diperiksa. Data 260 unit pompa apung dengan 14 unit dalam perbaikan adalah titik awal yang sehat, asalkan angkanya diperbarui dan diaudit bersama.
Penurunan anggaran Dinas SDA menjadi catatan kritis. Pengendalian banjir tidak bisa dikerjakan dengan dokumen perencanaan saja. Jika alat tidak siap saat hujan datang, warga yang menanggung risikonya. Komisi D perlu memastikan usulan 2028 tidak berhenti sebagai wacana, sementara Dinas SDA harus berani memprioritaskan perbaikan unit yang rusak sebelum membeli yang baru.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0