Banjir Aceh Meluas: Kiai Maman Desak BNPB dan Kemensos Bergerak Cepat
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, mendesak BNPB dan Kementerian Sosial mempercepat evakuasi serta penyaluran bantuan bagi ribuan warga terdampak banjir di Aceh. Laporan sementara BNPB mencatat 18.158 jiwa terdampak di Aceh Tamiang, dengan 5.088 di antaranya mengungsi.
Desakan itu disampaikan Kiai Maman di Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Ia menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, dan bantuan mesti menjangkau seluruh korban tanpa terkecuali.
Baca juga: Pintu Geser Mobil Rusak Akibat Banjir: Penjelasan Diler soal Garansi
Kronologi Banjir di Aceh Tamiang dan Wilayah Lain
Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berdampak terhadap 18.158 jiwa atau 5.785 kepala keluarga. Angka itu berdasarkan laporan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.088 warga terpaksa mengungsi. Banjir juga merendam sekitar 885 rumah dan berdampak pada 158 hektare lahan persawahan.
Enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun tidak dapat dilalui akibat genangan. Akses yang terputus membuat sejumlah warga terjebak di wilayah terisolasi.
Bencana serupa melanda Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan sejumlah wilayah lain. Banjir disertai tanah longsor di Aceh Tengah dilaporkan menimbulkan korban jiwa.
Baca juga: Banjir dan Longsor di Agam: 3 Kecamatan Terdampak, Jalan Provinsi Tertimbun
Data BNPB menjadi rujukan awal, tetapi jumlah korban dan kerusakan berpotensi bertambah seiring proses pendataan di lapangan. Kiai Maman meminta pemerintah tidak menunggu laporan lengkap untuk bergerak.
Pernyataan Kiai Maman: Evakuasi dan Kebutuhan Dasar
Kiai Maman menegaskan evakuasi tidak boleh tertunda. Menurutnya, langkah cepat meminimalkan risiko dan menyelamatkan masyarakat.
"Kami meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di Aceh. Langkah cepat ini penting untuk meminimalkan risiko dan menyelamatkan masyarakat. Selain itu, kebutuhan dasar para korban juga harus dipenuhi," ujar Kiai Maman di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Ia juga meminta BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Bantuan harus menjangkau warga yang masih bertahan di rumah maupun mereka yang terjebak di wilayah terisolasi.
"Kasihan masyarakat yang menjadi korban. Mereka sudah kehilangan tempat tinggal dan harus menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan terlambat datang. Negara harus hadir memastikan seluruh warga mendapatkan pertolongan," tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.
Kiai Maman merinci kebutuhan mendesak yang harus segera tersedia:
- Makanan siap saji dan air bersih
- Pakaian dan selimut
- Perlengkapan khusus untuk bayi dan perempuan
- Tempat pengungsian yang layak
- Fasilitas sanitasi dan pelayanan kesehatan
Ia mengingatkan kelompok rentan membutuhkan penanganan khusus, meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Latar Belakang: Wilayah Rawan dan Keterbatasan Akses
Aceh termasuk provinsi dengan risiko hidrometeorologi tinggi. Curah hujan yang meningkat, kondisi daerah aliran sungai, dan topografi sebagian wilayah membuat banjir mudah meluas.
Di Aceh Tamiang, genangan merendam permukiman dan sawah. Kerusakan lahan pertanian berpotensi mengganggu mata pencaharian warga setelah air surut.
Kecamatan Tenggulun menjadi contoh bagaimana akses jalan yang terputus menyulitkan distribusi bantuan. Enam ruas jalan tidak bisa dilalui, sehingga bantuan harus dikirim dengan cara lain.
Kiai Maman menilai keterlambatan penanganan memperbesar dampak bencana. Risiko penyakit, kerusakan rumah, dan kerugian lahan pertanian harus diantisipasi sejak masa tanggap darurat.
Ia mendorong penguatan mitigasi, mencakup sistem peringatan dini, pemantauan debit sungai, kesiapan personel, serta ketersediaan logistik. Informasi peringatan serupa juga disampaikan BNPB untuk sejumlah wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
Dampak Banjir Aceh: Rumah, Sawah, dan Kelompok Rentan
Banjir merendam 885 rumah di Aceh Tamiang. Sebanyak 158 hektare sawah terdampak, sementara 5.088 warga mengungsi.
Kerugian tidak berhenti pada kerusakan fisik. Warga yang mengungsi kehilangan akses ke pekerjaan dan penghasilan harian. Kelompok rentan menghadapi risiko kesehatan lebih besar.
Kiai Maman menekankan kebutuhan dasar para pengungsi harus terpenuhi selama masa tanggap darurat. Tempat pengungsian mesti layak, dengan sanitasi dan layanan kesehatan yang memadai.
Banjir di Aceh Tengah yang disertai tanah longsor menambah daftar korban. Data rinci mengenai jumlah korban jiwa belum disebutkan dalam laporan sementara.
Pemerintah daerah di beberapa kabupaten dan kota dilaporkan menghadapi beban serupa. Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar bantuan tidak menumpuk di satu titik.
Langkah Selanjutnya: Pengawasan Komisi VIII dan Pemulihan
Kiai Maman menegaskan penanganan tidak boleh berhenti pada evakuasi dan bantuan darurat. Pemerintah harus melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawasi penanganan bencana ini. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga pemulihan pascabencana. Kita juga mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu saudara-saudara kita di Aceh," pungkasnya.
Komisi VIII DPR RI bermitra dengan BNPB dan Kementerian Sosial. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII dapat meminta laporan berkala dan mengevaluasi kinerja penyaluran bantuan.
Program pemulihan perlu disiapkan sejak masa tanggap darurat. Selain rumah, pemerintah diminta memperhatikan pemulihan lahan pertanian dan mata pencaharian warga.
Langkah berikutnya bergantung pada kecepatan koordinasi di lapangan. BNPB, BPBD, Kemensos, dan pemerintah daerah diminta memastikan bantuan menjangkau wilayah terisolasi.
Analisis Redaksi
Desakan Kiai Maman menyoroti persoalan lama dalam penanganan bencana: kecepatan versus pemerataan. Data BNPB menunjukkan skala dampak yang besar di Aceh Tamiang, tetapi laporan sementara sering kali belum menangkap kondisi wilayah terisolasi. Di sinilah koordinasi antarlewat menjadi penentu.
Permintaan agar bantuan menjangkau warga yang masih bertahan di rumah penting dicatat. Tidak semua korban memilih mengungsi, dan mereka kerap luput dari pendataan. Jika distribusi hanya berbasis posko pengungsian, sebagian warga berisiko tidak terlayani.
Komisi VIII DPR RI memiliki posisi strategis untuk mengawasi mitra kerjanya. Namun pengawasan baru bermakna jika disertai tenggat dan indikator yang jelas, bukan sekadar pernyataan sikap. Masyarakat Aceh menunggu bukti, bukan janji.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0