Longsor Tangse Pidie: 4 Gampong Terdampak, Eksplorasi Tambang PT STR Kembali Disorot
- Kronologi Bencana di Tangse: Longsor Dua Hari Berturut-turut
- BPBD Pidie Kerahkan Ekskavator dan Koordinasi dengan PUPR
- TNI dan Polri Bersihkan Lumpur di Rumah Warga
- IUP Eksplorasi PT STR Seluas 2.537,6 Hektare
- Dampak dan Langkah Selanjutnya: Pengawasan Lingkungan Diuji
- Analisis Redaksi: Bencana, Tambang, dan Beban Pembuktian yang Tak Berimbang
Empat gampong di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, terdampak banjir dan longsor pada 16–17 November 2026. Kerusakan badan jalan dan dinding penahan sepanjang 150 meter tercatat, sementara aktivitas eksplorasi tambang tembaga PT Serambi Timur Resources kembali dipersoalkan.
Kronologi Bencana di Tangse: Longsor Dua Hari Berturut-turut
Longsor pertama dilaporkan terjadi pada Senin, 16 November 2026. Sehari kemudian, Selasa 17 November, laporan susulan kembali masuk ke Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) BPBD Pidie. Lokasi yang tercatat meliputi Peunaloem, Rantau Panjang, dan Kampung Baru.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Bandung: 16 Pohon Tumbang dan 6 Jalan Banjir, Ini Penjelasan Wali Kota
Pendataan lanjutan menyebutkan empat gampong terdampak: Pulo Baro, Peunalom Satu, Peunalom Dua, dan Rantau Panjang. Kerusakan paling menonjol adalah badan jalan di Gampong Peunalom Dua serta dinding penahan sepanjang kurang lebih 150 meter. Jembatan di Gampong Pulo Baro juga dilaporkan rusak.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Pidie, Nasruddin, SKM., M.Si., Rabu 18 November, mengatakan bencana dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan peningkatan debit air dan derasnya arus di sejumlah kawasan. Pernyataan itu disampaikan saat penanganan darurat masih berlangsung.
Pada Rabu 18 November, personel BPBD bersama instansi terkait membersihkan material longsoran dengan alat berat. Gotong royong bersama masyarakat, personel Koramil, dan Polsek setempat dilakukan hingga akses jalan yang sebelumnya tertutup kembali bisa dilalui.
Laporan sementara BPBD mencatat korban jiwa dan luka-luka nihil. Kerusakan rumah warga juga dilaporkan tidak ada. Namun fasilitas umum berupa badan jalan dan dinding penahan tetap memerlukan penanganan lanjutan karena fungsinya menahan tanah di kawasan berbukit.
Baca juga: BPBD Kaltim Peringatkan Banjir di Peralihan Musim: Ini 6 Faktor Pemicu yang Sering Diabaikan
BPBD Pidie Kerahkan Ekskavator dan Koordinasi dengan PUPR
Untuk mempercepat penanganan, BPBD Pidie berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Langkah itu dilakukan guna mendatangkan alat berat jenis ekskavator untuk membersihkan material longsoran yang menutup badan jalan.
Pembersihan dengan alat berat berlangsung pada Rabu 18 November. Personel BPBD bersama instansi terkait bekerja di titik-titik yang sebelumnya tertutup material. Setelah pembersihan, akses jalan dilaporkan kembali dapat dilalui kendaraan.
Nasruddin menyebut curah hujan tinggi sebagai pemicu utama. Belum ada hasil kajian teknis yang menyimpulkan keterkaitan antara aktivitas eksplorasi tambang dan bencana kali ini. "Belum ada hasil kajian teknis yang membuktikan keterkaitan aktivitas eksplorasi PT STR dengan kejadian banjir dan longsor tersebut," demikian keterangan BPBD dalam laporan yang dikutip dari Waspada.id.
Meski begitu, pernyataan BPBD tidak menutup kemungkinan adanya kajian lanjutan. Pemerintah kabupaten dan provinsi diminta memperkuat pengawasan lingkungan, membuka dokumen lingkungan, serta memastikan kegiatan pertambangan tidak mengabaikan keselamatan warga dan keberlanjutan ekosistem Tangse.
TNI dan Polri Bersihkan Lumpur di Rumah Warga
Personel Koramil 16/Tangse Kodim 0102/Pidie bersama Yonif TP 857/GG turut membantu membersihkan lumpur dan pasir yang mengendap di rumah warga. Dua rumah yang disebut dalam laporan adalah rumah Abdul Saleh (56), warga Dusun Kampong Baro, Gampong Pulo Baro, serta rumah T. Minah (64), warga Dusun Kenari, Gampong Blang Bungong.
Danramil 16/Tangse, Kapten Kav Dian Prayatna, menyatakan pengerahan personel TNI merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. "Kami senantiasa hadir dan bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak bencana," ujarnya.
Ia berharap gotong royong itu meringankan beban warga. "Melalui gotong royong ini, kami berharap beban warga dapat sedikit berkurang dan kondisi lingkungan maupun rumah mereka segera kembali bersih sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal," kata Dian Prayatna.
Keterlibatan TNI, Polri, dan warga menunjukkan penanganan bencana di Tangse berjalan lintas instansi. Namun, sifatnya masih darurat. Perbaikan permanen badan jalan dan dinding penahan belum masuk tahap konstruksi dan masih menunggu anggaran serta kajian teknis dari dinas terkait.
IUP Eksplorasi PT STR Seluas 2.537,6 Hektare
Di tengah penanganan bencana, aktivitas eksplorasi tambang tembaga PT Serambi Timur Resources (STR) di Tangse kembali menjadi perhatian. Perusahaan itu mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 2.537,6 hektare berdasarkan Nomor 545/DPMPTSP/1349/IUP-EKS./2024.
Izin tersebut berlaku sejak 13 Desember 2024 hingga 13 Desember 2032. Aktivitas eksplorasi di sejumlah kawasan, termasuk Blang Teungoh, Blang Jeurat, Blang Bungong, dan Pulo Mesjid II, sebelumnya mendapat penolakan dari sebagian masyarakat, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil.
Mereka mengkhawatirkan potensi gangguan daerah resapan air, kerusakan hutan, sedimentasi sungai, erosi, serta risiko longsor. Warga juga mendesak pemerintah mengevaluasi perizinan dan meningkatkan pengawasan lingkungan. Dua tuntutan itu berulang kali disampaikan dalam berbagai forum, termasuk ketika cuaca ekstrem melanda Pidie.
Tangse dikenal sebagai kawasan hulu yang berfungsi menyerap air. Perubahan tutupan lahan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi aliran permukaan. Karena itu, isu eksplorasi tambang selalu sensitif setiap kali bencana hidrometeorologi terjadi di kabupaten ini.
Dampak dan Langkah Selanjutnya: Pengawasan Lingkungan Diuji
Dampak paling langsung dari bencana ini adalah terputusnya akses jalan antar-gampong di Tangse. Badan jalan rusak, dinding penahan sepanjang 150 meter jebol, dan jembatan di Pulo Baro dilaporkan rusak. Aktivitas warga, distribusi barang, dan layanan darurat sempat terganggu sebelum jalur dibersihkan.
Kerugian material warga dilaporkan nihil, menurut laporan sementara BPBD. Namun, biaya perbaikan fasilitas umum menjadi beban pemerintah kabupaten. Dinding penahan yang jebol harus dibangun ulang dengan desain yang memperhitungkan beban air dan material pada musim hujan berikutnya.
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan memperkuat pengawasan lingkungan. Harapan itu mencakup pembukaan informasi dokumen lingkungan serta jaminan bahwa kegiatan pertambangan tidak mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem Tangse.
Langkah berikutnya bergantung pada dua hal: hasil kajian teknis yang membuktikan atau menepis keterkaitan eksplorasi dengan longsor, dan transparansi dokumen lingkungan PT STR. Selama keduanya belum tersedia, polemik di Tangse akan terus berulang setiap kali hujan deras turun.
Informasi resmi mengenai izin dan tata kelola pertambangan di Aceh dapat ditelusuri melalui kanal pemerintah, termasuk Pemerintah Aceh. Warga Tangse menunggu kepastian, bukan sekadar janji.
Analisis Redaksi: Bencana, Tambang, dan Beban Pembuktian yang Tak Berimbang
Longsor Tangse menyajikan persoalan yang jarang dibahas terbuka: siapa yang harus membuktikan apa. BPBD menyebut curah hujan tinggi sebagai pemicu, dan itu benar secara meteorologis. Tetapi hujan ekstrem bukan satu-satunya variabel. Tutupan lahan, daerah resapan, dan stabilitas lereng ikut menentukan seberapa besar kerusakan yang terjadi.
Di sinilah posisi PT STR menjadi rumit. Perusahaan memegang IUP eksplorasi seluas 2.537,6 hektare yang berlaku hingga 2032. Eksplorasi memang bukan operasi produksi, tetapi aktivitas lapangan tetap membuka akses, memindahkan material, dan mengubah permukaan. Tuntutan warga agar dokumen lingkungan dibuka bukan permintaan yang berlebihan. Justru itu mekanisme paling dasar untuk menguji klaim keselamatan.
Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Aceh sebaiknya tidak menunggu bencana berikutnya untuk melakukan kajian independen. Meminta perusahaan membuktikan bahwa aktivitasnya tidak memperparah risiko longsor sama pentingnya dengan meminta warga membuktikan sebaliknya. Beban pembuktian yang berimbang akan meredam polemik yang berulang setiap musim hujan.
Yang paling dirugikan dalam perdebatan ini adalah warga Tangse. Rumah Abdul Saleh dan T. Minah bersih kembali berkat gotong royong. Tetapi dinding penahan sepanjang 150 meter yang jebol adalah pengingat bahwa persoalan struktural belum selesai. Selama transparansi lingkungan belum terwujud, setiap hujan deras akan membawa pertanyaan yang sama.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0