DPRD Kaltim: Tanpa Perwalian Hukum, 28.361 Anak Terlantar Kesulitan Akses Identitas
Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud menyatakan tanpa perwalian berkekuatan hukum, anak terlantar akan kesulitan mengakses identitas kependudukan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Catatan dewan menunjukkan 28.361 anak di Kaltim belum memperoleh hak pendidikan secara optimal.
Kronologi dan temuan dewan
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin di Samarinda, Rabu, setelah DPRD Kaltim menelaah persoalan anak terlantar di wilayahnya. Dari catatan dewan, sebanyak 28.361 anak di Kaltim belum memperoleh hak pendidikan secara optimal. Angka itu menjadi dasar bagi legislatif untuk mendorong percepatan penanganan.
Baca juga: Dasco Bantah Tuduhan Judi Online dan Doxing, Siapkan Langkah Hukum
“Tanpa perwalian berkekuatan hukum anak-anak akan kesulitan mengakses identitas kependudukan pendidikan hingga layanan kesehatan,” kata Hasanuddin.
Menurut dia, ketiadaan dokumen perwalian sah selama ini menjadi kendala administratif bagi anak terlantar dalam mengurus kartu identitas dan jaminan fasilitas layanan kesehatan. DPRD pun menilai penuntasan masalah sosial ini mendesak, terutama karena Kaltim diproyeksikan sebagai wilayah mitra penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah daerah sendiri telah menggandeng kejaksaan. Saat ini kejaksaan aktif memproses penetapan status perwalian hukum bagi 17 anak terlantar. Angka itu masih jauh dari total anak yang membutuhkan perhatian, sehingga dewan mendorong perluasan kerja sama.
Pihak yang terlibat dan pernyataan mereka
Hasanuddin menegaskan perlindungan serta pemeliharaan anak yatim dan anak terlantar merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi pemerintah. Ia merujuk Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.
Baca juga: Dasco Bantah Terlibat Judol dan Doxing, Siapkan Langkah Hukum
“Konstitusi kita khususnya Pasal 34 ayat satu UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” ujar Hasanuddin.
Selain kejaksaan, DPRD menyoroti peran Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dinas perlindungan perempuan dan anak. Alokasi anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk memperkuat program kerja teknis ketiga instansi tersebut.
Dewan juga mendorong badan usaha milik daerah dan perbankan menyalurkan dana tanggung jawab sosial untuk pendidikan. “Kami merekomendasikan perluasan kerja sama ini hingga menjangkau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ucap Hasanuddin.
Legislatif mengusulkan pembentukan pos pelayanan hukum anak terpadu. Tujuannya mempercepat pendampingan penetapan hak asuh di lembaga peradilan yang berwenang. Penguatan koordinasi terpadu juga mencakup integrasi sistem satu data anak terlantar agar bantuan tepat sasaran.
“Mari kita pastikan tidak ada anak di panti asuhan Kalimantan Timur yang tertinggal haknya sebagai warga negara,” kata Hasanuddin.
Latar belakang: mengapa perwalian hukum krusial
Perwalian hukum adalah pintu masuk bagi anak terlantar untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Tanpa penetapan resmi, seorang anak yang diasuh panti asuhan atau kerabat tidak dapat mengurus akta kelahiran, kartu keluarga, maupun Kartu Identitas Anak. Dampaknya berantai: sekolah menolak mendaftarkan, rumah sakit menolak klaim jaminan kesehatan, dan bantuan sosial tidak bisa disalurkan.
Proses penetapan perwalian biasanya melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri, dengan kejaksaan berperan sebagai pihak yang memfasilitasi atau mewakili kepentingan anak. Karena itu, keterlibatan kejaksaan dalam 17 kasus yang sedang berjalan menjadi langkah awal yang penting.
Namun, jumlah 17 anak berbanding terbalik dengan 28.361 anak yang tercatat belum mendapatkan pendidikan optimal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif saja tidak cukup. Diperlukan percepatan di tingkat kabupaten dan kota, termasuk di wilayah terpencil yang aksesnya ke pengadilan sangat terbatas.
Kaltim memiliki karakteristik geografis yang menantang: banyak panti asuhan dan komunitas adat tersebar di daerah hulu sungai dan perbatasan. Jarak ke ibu kota provinsi bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kondisi ini membuat proses hukum yang seharusnya sederhana menjadi mahal dan lambat.
Dampak bagi anak dan kesiapan Kaltim sebagai penyangga IKN
Ketiadaan identitas hukum membuat anak rentan terhadap perdagangan orang, eksploitasi, dan putus sekolah. Data 28.361 anak yang belum optimal pendidikannya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi. Jika dibiarkan, kelompok ini berpotensi menjadi beban sosial baru saat Kaltim menerima limpahan penduduk dan aktivitas ekonomi dari IKN.
DPRD menilai penuntasan masalah anak terlantar sangat mendesak demi menopang kesiapan sosial Kaltim sebagai wilayah mitra penyangga IKN. Artinya, pembangunan infrastruktur di kawasan strategis nasional itu harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia, termasuk anak-anak yang selama ini terpinggirkan.
Dari sisi anggaran, prioritas belanja daerah diarahkan ke program teknis Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan dinas perlindungan perempuan dan anak. Selain APBD, dewan mendorong peran aktif BUMD dan perbankan melalui dana tanggung jawab sosial untuk pendidikan. Skema ini diharapkan menutup celah pembiayaan yang selama ini menghambat pendampingan hukum.
Integrasi sistem satu data anak terlantar menjadi kunci agar bantuan tidak tumpang tindih. Selama ini, data antarinstansi sering tidak sinkron, sehingga ada anak yang menerima bantuan ganda dan ada yang sama sekali tidak tersentuh.
Langkah selanjutnya dan pengawasan DPRD
Hasanuddin menyatakan DPRD Kaltim siap mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi untuk memastikan pemenuhan hak anak terlantar berjalan optimal. “DPRD Kaltim siap mengoptimalkan fungsi pengawasan penganggaran dan legislasi guna memastikan pemenuhan hak anak terlantar berjalan optimal,” tuturnya.
Beberapa langkah yang akan didorong dewan:
- Memperluas kerja sama dengan kejaksaan ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
- Membentuk pos pelayanan hukum anak terpadu untuk mempercepat penetapan hak asuh.
- Mengintegrasikan sistem satu data anak terlantar lintas instansi.
- Mengarahkan alokasi APBD dan dana CSR BUMD serta perbankan untuk pendidikan anak terlantar.
Dewan juga akan mengawasi kinerja dinas teknis dalam menjalankan program. Pengawasan mencakup sejauh mana penetapan perwalian hukum berjalan, berapa anak yang berhasil mendapatkan dokumen kependudukan, dan bagaimana bantuan pendidikan disalurkan.
Ke depan, ujian terbesar adalah memastikan 17 kasus yang sedang diproses kejaksaan tidak berhenti di tengah jalan. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi ke daerah lain. Sebaliknya, jika macet, angka 28.361 anak akan terus menjadi pekerjaan rumah yang tidak selesai.
Analisis Redaksi: jangan berhenti pada retorika konstitusi
Pernyataan DPRD Kaltim tentang amanat Pasal 34 UUD 1945 sudah benar, tetapi konstitusi tidak bisa menggantikan akta kelahiran. Selama bertahun-tahun, anak terlantar di Kaltim terjebak dalam lingkaran administratif: tidak punya identitas karena tidak punya perwalian, dan tidak bisa mengurus perwalian karena tidak punya biaya serta akses ke pengadilan. Angka 17 anak yang sedang diproses kejaksaan terlalu kecil dibanding 28.361 anak yang membutuhkan perhatian. Rasio itu menunjukkan bahwa pendekatan kasuistis tidak akan cukup.
Yang dibutuhkan adalah terobosan kebijakan, bukan sekadar rapat koordinasi. Pos pelayanan hukum anak terpadu yang diusulkan dewan harus punya anggaran, tenaga pendamping, dan tenggat waktu yang jelas. Integrasi satu data juga tidak boleh berhenti pada aplikasi, tetapi harus sampai pada perubahan prosedur di Dinas Kependudukan agar anak tanpa dokumen tetap bisa dilayani dengan mekanisme khusus. Selama syarat administratif masih kaku, anak-anak ini akan terus tersingkir.
Kaltim sedang bersiap menjadi penyangga IKN. Investasi besar di infrastruktur akan sia-sia jika indeks pembangunan manusia tidak ikut naik. DPRD punya alat pengawasan dan anggaran. Publik berhak menagih janji itu, bukan hanya mendengar pidato tentang nasib anak terlantar. Sebab, identitas hukum adalah hak dasar, bukan kemewahan yang menunggu proyek selesai.
Sumber: kaltim.antaranews.com, kemenpppa.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0