Longsor Tewaskan 5 Pekerja, Jatam Sulteng Tuntut Sanksi Tegas untuk Gubernur atas Pembiaran Limbah PT QMB
Jatam Sulteng mendesak Majelis Hakim PTUN Palu menyatakan Gubernur Sulawesi Tengah terbukti melakukan pembiaran atas pelanggaran lingkungan oleh PT QMB New Energy Materials di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali. Desakan itu disampaikan dalam dokumen kesimpulan sidang perkara Nomor 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL pada Rabu, 18 November 2026, menyusul absennya sanksi administratif dari pemerintah meski fasilitas limbah perusahaan tersebut telah dua kali longsor dan menewaskan lima pekerja.
Kronologi Gugatan dan Fakta Persidangan
Jatam Sulawesi Tengah menggugat Gubernur Sulawesi Tengah atas tindakan faktual berupa pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum lingkungan hidup. Gugatan ini menyoroti pengelolaan limbah tailing Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pencemaran lingkungan, serta tidak adanya penjatuhan sanksi administratif terhadap PT QMB setelah dua kali insiden longsor fasilitas limbah yang mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Bandung: 16 Pohon Tumbang dan 6 Jalan Banjir, Ini Penjelasan Wali Kota
Dalam kesimpulan yang disampaikan kepada Majelis Hakim, Jatam Sulteng mengungkapkan rangkaian fakta persidangan yang menunjukkan tiga unsur penting. Pertama, Gubernur memiliki kewenangan pengawasan. Kedua, Gubernur mengetahui berbagai pelanggaran dan insiden fatal di fasilitas PT QMB. Ketiga, Gubernur diduga tidak menjatuhkan sanksi administratif terhadap perusahaan tersebut.
“Fakta-fakta persidangan memperlihatkan bahwa pengawasan KLH/BPLH pada 4 Juni 2025 telah menemukan sejumlah persoalan serius, termasuk fasilitas penampungan tailing yang diduga berada di luar persetujuan lingkungan, dan dugaan kapasitas penampungan yang berlebih, serta tidak tersedianya alat pendeteksi pergerakan tanah,” ujar Koordinator Jatam Sulteng, Moh Taufik.
Pengawasan pada 4 Juni 2025 itu menjadi titik penting dalam argumen Jatam. Temuan tim pengawas lingkungan hidup menunjukkan sejumlah pelanggaran yang seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk mengambil tindakan tegas. Namun hingga gugatan bergulir, tidak ada sanksi administratif yang dijatuhkan.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Pihak utama dalam perkara ini adalah Jatam Sulteng sebagai penggugat dan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai tergugat. Jatam diwakili oleh Koordinator Moh Taufik yang secara konsisten menyuarakan desakan agar pemerintah tidak tinggal diam.
Baca juga: Longsor Tangse Pidie: 4 Gampong Terdampak, Eksplorasi Tambang PT STR Kembali Disorot
“Kami meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT QMB New Energy Materials,” kata Taufik dalam dokumen kesimpulan.
PT QMB New Energy Materials sendiri merupakan perusahaan yang beroperasi di kawasan IMIP, Morowali. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan nikel dan menjadi bagian dari rantai pasok industri baterai. Fasilitas limbahnya menjadi sorotan setelah dua kali longsor yang menimbulkan korban jiwa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT QMB maupun dari Gubernur Sulawesi Tengah terkait kesimpulan yang disampaikan Jatam. Majelis Hakim PTUN Palu belum memutuskan perkara ini.
Latar Belakang: Limbah Tailing dan Risiko Longsor
Limbah tailing merupakan sisa hasil pengolahan bijih nikel yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan tailing yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko pencemaran lingkungan dan bencana longsor, terutama jika kapasitas penampungan melebihi batas.
Dalam kasus PT QMB, Jatam menyoroti sejumlah kelemahan dalam pengelolaan limbah. Fasilitas penampungan tailing diduga berada di luar persetujuan lingkungan. Selain itu, kapasitas penampungan diduga melebihi batas yang diizinkan. Yang tak kalah penting, tidak tersedianya alat pendeteksi pergerakan tanah menjadi faktor yang memperbesar risiko kecelakaan kerja.
Dua kali longsor yang menewaskan lima pekerja menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan limbah di fasilitas tersebut bermasalah. Insiden pertama dan kedua seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas. Namun hingga gugatan diajukan, sanksi administratif tidak kunjung dijatuhkan.
Regulasi lingkungan hidup di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Dalam konteks ini, Jatam menilai Gubernur Sulawesi Tengah memiliki kewenangan tersebut tetapi tidak menggunakannya.
Dampak Insiden dan Desakan Sanksi Tegas
Insiden longsor yang terjadi dua kali telah menimbulkan korban jiwa. Lima pekerja meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Selain itu, longsor juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas, seperti pencemaran air dan tanah akibat limbah tailing.
Jatam Sulteng menegaskan bahwa absennya sanksi administratif merupakan bentuk pembiaran. Organisasi ini mendesak agar Majelis Hakim PTUN Palu menyatakan Gubernur Sulawesi Tengah terbukti melakukan pembiaran dan memerintahkan penjatuhan sanksi terhadap PT QMB.
“Kami berharap putusan pengadilan nanti dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan limbah B3,” ujar Taufik.
Desakan serupa juga datang dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan limbah industri. Mereka menilai insiden longsor yang berulang menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri ekstraktif.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Putusan PTUN Palu
Setelah penyampaian kesimpulan pada 18 November 2026, Majelis Hakim PTUN Palu akan memasuki tahap pembahasan dan pengambilan putusan. Jatam Sulteng berharap putusan hakim dapat mengabulkan gugatan mereka.
Jika gugatan dikabulkan, Gubernur Sulawesi Tengah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pembiaran. Konsekuensinya, pemerintah provinsi harus segera menjatuhkan sanksi administratif kepada PT QMB dan memperbaiki sistem pengawasan limbah.
Namun jika gugatan ditolak, Jatam Sulteng masih memiliki opsi untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Organisasi ini juga dapat menempuh jalur non-litigasi, seperti advokasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Terlepas dari hasil putusan, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan. Dua nyawa yang melayang dalam setiap insiden longsor seharusnya menjadi alarm bahwa pengelolaan limbah industri tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat.
Analisis Redaksi
Kasus PT QMB di Morowali bukan sekadar sengketa hukum antara Jatam Sulteng dan Gubernur Sulawesi Tengah. Ini adalah cermin bagaimana pengawasan lingkungan sering kali tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan industri besar. Fakta bahwa fasilitas limbah bisa longsor dua kali dan menewaskan lima pekerja tanpa sanksi administratif menunjukkan ada yang salah dalam rantai pengawasan.
Jatam telah membangun argumen yang kuat: Gubernur memiliki kewenangan, mengetahui pelanggaran, tetapi tidak bertindak. Jika benar demikian, maka pembiaran itu bukan hanya kegagalan administratif, melainkan pengabaian terhadap keselamatan jiwa. Penting untuk dicatat bahwa temuan pengawasan 4 Juni 2025 seharusnya sudah cukup menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi, bahkan sebelum insiden kedua terjadi.
Namun, perlu diakui bahwa pembuktian di PTUN tidak selalu mudah. Hakim akan menilai apakah unsur pembiaran terpenuhi secara hukum. Karena itu, putusan nanti akan menjadi penanda penting: apakah pengadilan akan memperkuat penegakan hukum lingkungan, atau justru memberikan sinyal bahwa pembiaran dapat ditoleransi. Publik, terutama keluarga korban, berhak mendapatkan kejelasan.
Sumber: referensia.id, menlhk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0