Rumah Eko Hadi Digeledah Bareskrim: Posko Penyadapan dan 591 Mutasi Perwira Polri

Nov 18, 2026 - 14:00
 0  2
Rumah Eko Hadi Digeledah Bareskrim: Posko Penyadapan dan 591 Mutasi Perwira Polri

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso di Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam. Rumah itu disebut digunakan sebagai posko penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penggeledahan melibatkan puluhan personel Brimob yang mengawal ketat penyidik.

Ad
Ad

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, rumah di kawasan Cipete itu digunakan sebagai posko penyadapan. Petugas membawa sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara penyadapan. "Terdapat barang bukti elektronik yang diduga terkait penyadapan," jelas Susatyo (18/11/2026).

Baca juga: Kontraktor Pasar Renah Semanek Bengkulu Tengah Ditahan, Proyek Rp694 Juta Bermasalah

Eko Hadi Santoso adalah mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya dalam kasus ini. Perkara kini memasuki tahap penyidikan oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri.

Kronologi Penggeledahan Rumah Eko Hadi di Cipete

Penggeledahan berlangsung pada Selasa malam. Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri datang ke rumah Eko Hadi di Cipete, Jakarta Selatan, dengan pengawalan ketat puluhan personel Brimob. Langkah itu diambil setelah penyidik menetapkan Eko Hadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Susatyo, rumah tersebut difungsikan sebagai posko penyadapan. Dari lokasi itu, petugas mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik. Susatyo tidak merinci jenis barang bukti yang dibawa. "Terdapat barang bukti elektronik yang diduga terkait penyadapan," ujarnya.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang dimulai setelah Polri menetapkan sejumlah tersangka. Selain Eko Hadi, tiga perwira tinggi Polri lain juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut penyadapan terhadap kepala negara.

Baca juga: Oknum Satpol PP Bintan Ditangkap Jadi Pengedar Sabu, Polisi Buru Pemasok Utama

Sejumlah sumber menyebut penggeledahan berlangsung beberapa jam. Penyidik tiba pada malam hari dan baru meninggalkan lokasi setelah menyita barang bukti. Tidak ada keterangan resmi soal berapa lama proses penggeledahan berlangsung.

Kasus ini juga berkaitan dengan dugaan makar. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan bahwa Listyo Sigit dan kawan-kawan belum ditetapkan sebagai tersangka makar. Namun penyidikan terus berjalan untuk mencari tambahan bukti.

Pernyataan Bareskrim dan Kapolri Suyudi Ario Seto

Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjadi pejabat yang paling banyak berbicara soal penggeledahan. Ia menyebut rumah Cipete sebagai posko penyadapan dan mengonfirmasi penyitaan barang bukti elektronik. Namun ia menolak memerinci dokumen dan perangkat apa saja yang diamankan.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yang dilantik pada 1 Oktober 2026, memberikan pernyataan terkait status para perwira. Menurutnya, Listyo Sigit Cs belum tersangka makar. Pernyataan itu disampaikan saat mengomentari penggeledahan posko Irjen Eko Hadi di Cipete.

Sejak menjabat, Suyudi Ario Seto telah melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap sedikitnya 591 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Angka itu merupakan akumulasi dari enam gelombang mutasi yang diterbitkan melalui Surat Telegram Kapolri sejak awal masa jabatannya hingga pertengahan November 2026.

Khusus sepanjang Oktober hingga November 2026, Kapolri menerbitkan serangkaian surat telegram mutasi bagi 264 perwira tinggi dan menengah. Mereka menempati posisi Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri serta posisi-posisi intelijen dan teknologi informasi komunikasi (TIK) yang bersinggungan langsung dengan keamanan Istana.

Langkah mutasi itu disebut untuk menjaga legitimasi Polri di mata presiden, parlemen, dan masyarakat. Proses hukum terhadap petinggi Polri dinilai dapat meredam spekulasi bahwa penegakan hukum tidak serius atau hanya pengalihan isu.

Latar Belakang: Dugaan Penyadapan dan Geng Solo

Mantan Gubernur Lemhannas Andi Wijayanto mengatakan, langkah polisi menunjukkan pola pembersihan deep state. Deep state atau negara bayangan adalah jaringan kekuasaan rahasia yang beroperasi di dalam sistem pemerintahan formal. Dalam kasus penyadapan, aktor-aktor lama pemerintahan Jokowi memanfaatkan akses terhadap jejaring aparatur dan menguasai infrastruktur untuk menjalankan operasi keamanan di luar kewenangan semestinya.

Menurut Andi, Presiden Prabowo menyadari gerakan senyap tersebut dan mengambil langkah ekstrem, menggulung Listyo Sigit dan seluruh jaringannya. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, perwira Polri yang masuk lingkar inti istana dan pucuk pimpinan Polri umumnya memiliki irisan sejarah langsung dengan Jokowi melalui jabatan mereka di Solo. Para pejabat ini disebut Geng Solo.

Andi menilai Geng Solo memiliki agenda sendiri di luar kedinasan. Pandangan itu menjadi salah satu narasi yang berkembang di ruang publik, meski belum tentu menjadi dasar resmi penyidikan. Polri sendiri belum menyampaikan secara rinci konstruksi perkara yang menyangkut jaringan tersebut.

Eko Hadi Santoso sebelumnya telah dipecat tidak hormat dari Polri. Ia terbukti terlibat dalam penyadapan Presiden Prabowo. Meski demikian, Eko Hadi mengajukan banding karena tak rela melepas jabatan polisi. Sidang etik menghadirkan sembilan saksi yang menilai Eko Hadi bersekongkol menyadap Prabowo menggunakan teknologi Polri.

Kasus ini juga menyeret nama Listyo Sigit. Polri tengah mencari tambahan bukti untuk menetapkan tersangka dalam dugaan makar di kasus penyadapan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Polri sudah menemukan titik terang soal kaitan penyadapan dengan makar.

Dampak: 591 Perwira Dimutasi dan Lingkaran Istana Berubah

Penetapan tersangka terhadap Listyo Sigit dan sejumlah perwira tinggi memicu gelombang perombakan masif di tubuh Polri. Sebanyak 591 perwira tinggi dan menengah telah dimutasi dalam enam gelombang sejak Kapolri Suyudi Ario Seto dilantik. Angka ini menunjukkan skala perubahan yang sangat besar dalam struktur kepolisian.

Mutasi menyasar posisi Pejabat Utama Mabes Polri, serta posisi intelijen dan TIK yang bersinggungan langsung dengan keamanan Istana. Posisi-posisi itu dianggap strategis karena berkaitan dengan akses informasi dan pengamanan presiden. Perubahan di sana diyakini mengubah peta kekuatan di lingkar Istana.

Berikut sejumlah dampak yang mencuat dari rangkaian peristiwa ini:

  • Penggeledahan rumah Eko Hadi di Cipete sebagai posko penyadapan.
  • Penetapan Eko Hadi dan tiga perwira tinggi lain sebagai tersangka.
  • Mutasi 591 perwira tinggi dan menengah dalam enam gelombang.
  • Mutasi 264 perwira pada Oktober–November 2026 di posisi PJU, intelijen, dan TIK.
  • Penyidikan dugaan makar yang masih berjalan dan menunggu tambahan bukti.

Perombakan ini juga berdampak pada citra Polri. Di satu sisi, langkah tegas terhadap petinggi sendiri dapat memperkuat legitimasi. Di sisi lain, besarnya jumlah mutasi memunculkan pertanyaan soal stabilitas internal dan profesionalisme institusi.

Pengamat menilai proses hukum terhadap perwira tinggi menjadi ujian bagi Kapolri Suyudi Ario Seto. Publik akan mencermati apakah kasus penyadapan dan makar diselesaikan tuntas atau berhenti di tengah jalan. Parlemen juga disebut akan mengawasi perkembangan perkara ini.

Langkah Selanjutnya: Penyidikan Makar dan Banding Eko Hadi

Polri masih mendalami dugaan makar dalam kasus penyadapan. Penyidik mencari tambahan bukti untuk menetapkan tersangka. Yusril menyatakan Polri sudah menemukan titik terang, tetapi belum ada pengumuman resmi soal siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka makar.

Di sisi lain, Eko Hadi Santoso mengajukan banding setelah dipecat tidak hormat. Ia menolak melepas statusnya sebagai anggota Polri. Proses banding ini berjalan paralel dengan penyidikan pidana yang menjeratnya. Sidang etik sebelumnya menghadirkan sembilan saksi yang memberatkan Eko Hadi.

Bareskrim juga belum mengumumkan apakah akan ada penggeledahan lanjutan di lokasi lain. Susatyo hanya memastikan barang bukti elektronik dari Cipete telah diamankan. Penyidik akan menganalisis perangkat tersebut untuk memetakan jaringan dan peran masing-masing pihak.

Kapolri Suyudi Ario Seto masih menghadapi tekanan untuk menjelaskan arah penyidikan. Publik menunggu apakah kasus ini akan berujung pada penetapan tersangka makar atau berhenti pada penyadapan. Jawabannya akan menentukan arah politik hukum di lingkar Istana.

Bagi sebagian kalangan, penggeledahan di Cipete hanyalah awal. Mereka mendesak transparansi soal barang bukti dan konstruksi perkara. Polri berjanji bekerja profesional dan tidak pandang bulu. Namun janji itu baru bisa diuji lewat proses hukum yang berjalan terbuka.

Analisis Redaksi

Penggeledahan rumah Irjen Eko Hadi di Cipete bukan peristiwa tunggal. Ia adalah simpul dari rangkaian panjang yang menghubungkan penyadapan, dugaan makar, dan perombakan besar di tubuh Polri. Ketika sebuah rumah dijadikan posko penyadapan terhadap presiden, persoalannya bukan lagi soal pelanggaran etik internal, melainkan soal keamanan negara.

Yang paling mencolok adalah skala mutasi. Sebanyak 591 perwira tinggi dan menengah dimutasi dalam enam gelombang sejak Kapolri Suyudi Ario Seto dilantik. Angka itu bukan sekadar rotasi rutin. Ia menunjukkan upaya membongkar jaringan yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan. Posisi intelijen dan TIK yang bersinggungan langsung dengan Istana menjadi sasaran utama. Di situlah akses informasi dan pengamanan presiden dipertaruhkan.

Namun publik berhak bertanya: apakah perombakan ini murni penegakan hukum, atau juga bagian dari konsolidasi kekuasaan? Pernyataan Andi Wijayanto soal deep state dan Geng Solo menambah lapisan politik pada perkara ini. Polri perlu menjelaskan konstruksi hukumnya secara terbuka, bukan hanya lewat pernyataan pejabat. Tanpa transparansi, langkah tegas bisa dibaca sebagai balas dendam politik.

Ujian sesungguhnya ada pada penyidikan makar. Selama status tersangka makar belum jelas, spekulasi akan terus tumbuh. Eko Hadi yang mengajukan banding setelah dipecat menambah rumit proses hukum. Jika perkara ini berhenti di penyadapan tanpa tuntas ke hulu, legitimasi Polri justru bisa semakin tergerus. Sebaliknya, jika seluruh proses berjalan transparan dan berdasarkan bukti, perombakan besar ini bisa menjadi titik balik bagi profesionalisme Polri.

Sumber: afu.id, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad