Rumah Subsidi Terjual 207 Ribu Unit, Rusun Subsidi Cuma 30 Unit: Apa Penyebabnya?

Nov 18, 2026 - 16:00
 0  1
Rumah Subsidi Terjual 207 Ribu Unit, Rusun Subsidi Cuma 30 Unit: Apa Penyebabnya?

Realisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026 mencapai 207.023 unit hingga 17 November. Namun, penjualan rumah susun (rusun) subsidi hanya 30 unit, menciptakan jurang lebar antara rumah tapak dan hunian vertikal.

Ad
Ad

Data itu terungkap dalam rapat evaluasi capaian KPR subsidi 2026 di kantor Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), Selasa (17/11/2026). BP Tapera melaporkan total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp 25,80 triliun atau 59,15 persen dari target 350.000 unit tahun ini.

Baca juga: REI DKI Jakarta dan FT UI Perkuat Kompetensi Pengembang Properti

Kronologi dan Rincian Capaian FLPP 2026

Hingga 17 November 2026 pukul 10.20 WIB, penyaluran KPR subsidi untuk rumah tapak mendominasi dengan 206.993 unit senilai Rp 25,79 triliun. Sementara itu, KPR untuk rusun subsidi hanya tercatat 30 unit dengan nilai Rp 7,65 miliar.

Masih ada stok rumah tapak siap huni (ready stock) sebanyak 24.289 unit dan 2.709 unit dalam proses pembangunan. Untuk rusun subsidi, tersedia 2.094 unit ready stock yang belum terserap.

Sebelumnya, per Oktober 2026, penjualan rusun subsidi baru 25 unit. Data itu terungkap dalam Konferensi Pers Program Rumah Subsidi FLPP sampai 31 Oktober 2026. Penjualan tertinggi terjadi pada Oktober (8 unit), disusul September (7 unit), Maret (6 unit), Juni (2 unit), April (1 unit), dan Juli (1 unit).

Angka ini jauh dari harapan. Bos BP Tapera sempat menyebut target penjualan rusun subsidi 10.000 unit, tetapi realisasi baru puluhan unit.

Baca juga: Masjid Batu Karang di Maladewa: 368 Tahun Masih Kokoh, Ini Kisah Hukuru Miskiy

Pernyataan Menteri PKP dan BP Tapera

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan evaluasi berkala penting untuk mengidentifikasi kendala teknis dan nonteknis. "Kita harus memastikan seluruh target penyaluran rumah subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sampai akhir tahun ini. Tata kelola dan solusi kreatif percepatan pembiayaan perumahan harus terus diperkuat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga manfaat pembiayaan perumahan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11/2026).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho tetap optimistis penyaluran FLPP akan lebih baik. "Kita sangat optimistis bahwa pencapaian target tahun ini akan lebih maksimal lagi dari tahun lalu. Alhamdulillah mulai triwulan tiga mulai ada pembalikan. Mulai ada penetapan RTRW dan proses perizinan yang sudah mulai berjalan, terutama terkait lahan yang tadinya masuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD)," kata Heru.

Menurut Heru, terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota membantu mengurai persoalan perizinan lahan. Sejumlah izin pengembang mulai terbit sehingga pembangunan rumah subsidi kembali bergulir.

Latar Belakang: Mengapa Rusun Subsidi Minim Peminat?

Perwakilan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Erlan Kalowa menyoroti penyerapan rusun subsidi yang hanya 30 unit. Menurutnya, sosialisasi perlu diperluas karena banyak masyarakat belum tahu program ini.

"Rumah susun ini memang masih sedikit, masih 30. Padahal ini harus tetap dijaga, paling tidak sosialisasinya. Banyak orang yang belum tahu mengenai ini. Saya kira harus dimaksimalkan. Mungkin rumah susun yang dibangun dekat dengan pusat-pusat tempat bekerja, seperti pabrik dan kantor, sehingga bisa ditawarkan kepada konsumennya," ungkap Erlan.

Ia menyarankan pembangunan rusun subsidi diarahkan dekat kawasan industri, pabrik, dan perkantoran agar mudah dijangkau pekerja. Lokasi menjadi kunci karena sebagian besar MBR bekerja di sektor formal dan informal yang terkonsentrasi di kawasan tersebut.

Selain itu, preferensi masyarakat Indonesia masih kuat pada rumah tapak. Rumah susun sering dianggap sebagai pilihan kedua karena keterbatasan ruang, aturan kepemilikan, dan biaya tambahan seperti iuran pengelolaan lingkungan.

Dampak dan Tantangan di Sektor Perumahan

Kesenjangan antara rumah tapak dan rusun mencerminkan tantangan struktural dalam penyediaan hunian vertikal bersubsidi. Jika tidak segera diatasi, target 350.000 unit tahun ini bisa terancam, meski secara total penyaluran sudah di atas separuh target.

Stok rusun ready stock 2.094 unit yang belum terserap menjadi beban bagi pengembang dan pemerintah. Di sisi lain, kebutuhan hunian layak bagi MBR di perkotaan terus meningkat seiring urbanisasi.

Pemerintah perlu memperbaiki ekosistem pembiayaan, sosialisasi, dan lokasi pembangunan rusun. Tanpa itu, program rusun subsidi berisiko stagnan.

Langkah Selanjutnya: Evaluasi dan Solusi Kreatif

Menteri Ara mengakui rusun subsidi masih menjadi pekerjaan rumah terbesar di sektor perumahan. Ia mengajak Erlan dan P3RSI membantu memperkuat sosialisasi dan pengembangan program.

BP Tapera akan terus mendorong percepatan perizinan dan pembangunan. Heru berharap penetapan RTRW dan penyelesaian lahan eks-LSD dapat membuka lebih banyak proyek rumah subsidi hingga akhir tahun.

Ke depan, pemerintah diminta tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi juga memastikan kualitas dan keterjangkauan. Sosialisasi yang masif, insentif bagi pengembang rusun, serta integrasi dengan kawasan kerja menjadi prasyarat agar rusun subsidi diminati.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian PKP dan BP Tapera belum merinci strategi khusus untuk mengejar ketertinggalan penjualan rusun.

Analisis Redaksi

Jurang antara 207.023 unit rumah tapak dan 30 unit rusun subsidi bukan sekadar angka. Ini cermin kebijakan perumahan yang timpang. Selama bertahun-tahun, rumah tapak menjadi primadona karena dianggap lebih sesuai dengan budaya dan preferensi masyarakat. Namun, di kota-kota besar, lahan semakin langka dan mahal. Rusun seharusnya menjadi solusi, bukan pelengkap.

Pemerintah perlu berhenti sekadar mengejar target kuantitatif. Sosialisasi yang disebut Erlan Kalowa adalah langkah awal, tetapi bukan segalanya. Tanpa perbaikan desain kebijakan—misalnya insentif fiskal bagi pengembang rusun, kemudahan akses KPR, dan lokasi strategis dekat tempat kerja—rusun subsidi akan terus jalan di tempat. BP Tapera dan Kementerian PKP harus berani mengubah pendekatan, bukan hanya mengandalkan optimisme.

Yang paling penting, jangan sampai angka 30 unit menjadi pembenaran untuk mengabaikan kebutuhan hunian vertikal bagi MBR. Justru sebaliknya, angka itu adalah alarm bahwa ada yang salah dalam rantai penyediaan rusun subsidi. Evaluasi harus menghasilkan terobosan, bukan sekadar laporan.

Sumber: detik.com, bp-tapera.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad