Normalisasi Sungai Demak 2026: Rp40,5 Miliar untuk 92 Kilometer, Tanpa Anggaran Pusat

Nov 18, 2026 - 15:40
 0  2
Normalisasi Sungai Demak 2026: Rp40,5 Miliar untuk 92 Kilometer, Tanpa Anggaran Pusat

Pemerintah Kabupaten Demak menganggarkan Rp40,5 miliar untuk normalisasi sungai, rehabilitasi saluran, dan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 2026. Langkah itu diambil karena anggaran normalisasi dari pemerintah pusat belum tersedia, padahal sungai-sungai besar di kota itu terus mengalami pendangkalan.

Ad
Ad

Dana tersebut bersumber dari APBD 2026 murni dan APBD Perubahan 2026. Totalnya mencakup sekitar 40 kegiatan penanganan yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, dengan panjang normalisasi mencapai kurang lebih 92 kilometer.

Baca juga: Longsor Penatih: Arya Wibawa Prioritaskan Perbaikan Senderan Tebing dan Jalan

Keputusan itu diambil di tengah keterbatasan kewenangan. Sebagian besar sungai besar yang melintasi Kota Demak berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), bukan pemerintah daerah. Sepanjang 2026, menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Demak, belum ada anggaran memadai dari pusat untuk normalisasi.

Kronologi: ketika anggaran pusat belum turun

Demak diapit sejumlah sungai besar. Saat musim penghujan, debit air yang mengalir cukup besar. Persoalannya, sungai dan saluran air di kota ini menghadapi sedimentasi atau pendangkalan yang berpotensi menghambat aliran menuju muara.

Kondisi itu diperparah kapasitas drainase yang belum optimal serta pemanfaatan ruang sungai oleh masyarakat yang berpotensi mengganggu fungsi aliran air. Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat penanganan berskala besar belum bisa diharapkan dalam waktu dekat.

Sekretaris Dinputaru Kabupaten Demak Naning Prih Hatiningrum membenarkan bahwa sejumlah sungai besar yang melintasi Kota Demak sebagian besar menjadi kewenangan BBWS. Hanya saja, pemerintah pusat belum juga menganggarkan, sementara potensi genangan dan ancaman banjir sewaktu-waktu mengintai kawasan perkotaan.

Baca juga: Curah Hujan Kukar Diprediksi Naik 40 Persen, BPBD Petakan Titik Rawan Banjir

Kawasan yang paling sering menjadi langganan genangan adalah Alun-alun Demak dan sekitarnya. Saat curah hujan tinggi, saluran di kawasan itu tidak tertampung maksimal, terutama karena saluran yang seharusnya terkoneksi dengan sungai besar ikut mengalami pendangkalan.

Dari situ, Pemkab Demak memilih tidak menunggu. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sendiri, meski kewenangan normalisasi sungai besar bukan miliknya.

Pihak yang terlibat dan pernyataan Dinputaru Demak

Naning Prih Hatiningrum menjadi narasumber utama soal teknis penanganan. Menurut dia, persoalan banjir di Demak tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kondisi sungai dan saluran yang mengalami pendangkalan juga memengaruhi kemampuan aliran air menampung dan mengalirkan debit menuju laut.

"Harapannya, ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, aliran air bisa lebih cepat sampai ke muara. Jadi, kalaupun terjadi genangan, tidak berlangsung terlalu lama karena kita sudah melakukan pembenahan drainase dan normalisasi di sejumlah lokasi," ujar Naning.

Ia menegaskan Pemkab Demak bertindak proaktif dan tidak mungkin hanya menunggu anggaran pemerintah pusat turun. Alasannya sederhana: yang merasakan dampak banjir adalah warga Demak sendiri. Ketika belum ada penanganan, pemerintah daerah harus melakukan mitigasi sendiri untuk melindungi warga.

Komitmen itu dijalankan di bawah kepemimpinan Bupati dr Hj Eisti'anah, S.E. dan Wakil Bupati Muhammad Badruddin, MPd. Arah kebijakannya jelas: pengendalian banjir masuk prioritas belanja daerah, bukan sekadar program seremonial.

Selain normalisasi, Pemkab Demak menyediakan tiga unit pompa portabel berukuran kecil di lingkungan Pendopo Demak. Pompa itu disiapkan untuk membantu penanganan genangan di sekitar Pendopo maupun kawasan perkotaan.

Rincian 40 titik dan 92 kilometer normalisasi

Dengan dukungan Rp40,5 miliar, pekerjaan tersebar di hampir seluruh kecamatan. Cakupannya bukan hanya normalisasi aliran sungai, tetapi juga rehabilitasi saluran, pembangunan dan pemeliharaan pintu air, pembangunan rumah pompa, serta penyediaan pompa.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran utama:

  • Sungai Onggorawe dan Sungai Daleman di Kecamatan Sayung.
  • Normalisasi Sungai Tuntang Lama di Kecamatan Bonang, mencakup Desa Margolinduk, Tridonorejo, dan Gebang.
  • Penanganan Sungai Tuntang Lama dari kawasan Taman Makam Pahlawan hingga Karangmlati, Kecamatan Demak.
  • Rehabilitasi Sungai Blorok di Kecamatan Demak.
  • Rehabilitasi Afvour C71 di Kecamatan Karanganyar.
  • Pembangunan rumah pompa terpadu di Kecamatan Bonang.

Sungai Tuntang Lama punya posisi penting. Aliran air dari sejumlah kawasan permukiman dan pusat aktivitas di perkotaan Demak pada akhirnya bermuara ke sungai itu. Pembenahan saluran dan normalisasi di kawasan tersebut diharapkan mengurangi beban aliran saat hujan deras.

Perhatian khusus diberikan ke Kecamatan Karanganyar, terutama Desa Wonorejo dan Kedungbanteng. Kedua desa itu dikenal rentan tergenang bahkan ketika hujan belum berlangsung lama. Kondisi geografis menjadi salah satu penyebabnya. Desa Kedungbanteng bertopografi relatif rendah, sehingga air cenderung berkumpul seperti berada di dalam cekungan.

Karena itu, penanganan Afvour C71 dilakukan lewat kombinasi pekerjaan: normalisasi saluran, rehabilitasi, pemasangan talut, dan pemasangan pintu air. Kombinasi itu diharapkan memperbaiki kapasitas saluran sekaligus mengatur aliran agar tidak mudah meluap ke permukiman.

Normalisasi Sungai Daleman di Kecamatan Bonang diarahkan untuk mengendalikan dampak banjir rob di kawasan pesisir. Dengan ruang sungai yang lebih lega, air rob diharapkan lebih cepat mengalir kembali ke laut ketika kondisi memungkinkan.

Dampak yang diharapkan dan tenggat 27 Desember 2026

Seluruh kegiatan ditargetkan selesai sesuai kontrak pada 27 Desember 2026. Dinputaru Demak berupaya mempercepat penyelesaian dengan memanfaatkan cuaca yang relatif mendukung, sebelum intensitas hujan meningkat.

Percepatan tetap mempertimbangkan kebutuhan air untuk sektor pertanian yang saat ini memasuki masa tanam pertama. Artinya, pekerjaan di lapangan tidak boleh mengganggu pasokan air sawah.

Secara teknis, normalisasi memberi ruang lebih besar bagi sungai untuk menampung dan mengalirkan air. Pembenahan drainase di sekitar Alun-alun Demak diharapkan mengendalikan aliran agar tidak mudah meluap. Pompa portabel menambah opsi penanganan cepat saat genangan muncul.

Naning mengakui penanganan yang dilakukan belum mencakup seluruh permasalahan. Namun, dengan memperbaiki sejumlah titik yang selama ini menjadi hambatan aliran air, air diharapkan dapat mengalir lebih cepat menuju muara.

"Harapannya aliran air bisa lebih cepat sampai ke muara sehingga genangan yang terjadi di kawasan perkotaan dapat diminimalkan," ujarnya.

Keberhasilan penanganan banjir juga bergantung pada dukungan masyarakat, terutama dalam menjaga fungsi sungai dan saluran air. Warga Demak diharapkan tidak lagi memanfaatkan ruang sungai untuk kepentingan pribadi maupun komersial, terlebih mendirikan bangunan yang mengganggu aliran.

Langkah selanjutnya: dorong anggaran pusat dan jaga ruang sungai

Persoalan mendasar belum selesai. Selama sungai besar masih berstatus kewenangan BBWS dan anggaran normalisasi dari pusat belum tersedia, beban mitigasi akan tetap dipikul APBD daerah. Kapasitas fiskal Demak tentu terbatas untuk pekerjaan sebesar itu setiap tahun.

Karena itu, percepatan pekerjaan tahun ini sebaiknya dibarengi dorongan ke pemerintah pusat agar normalisasi sungai kewenangan BBWS masuk prioritas anggaran. Tanpa itu, sedimentasi akan terus berulang dan pekerjaan yang sudah dilakukan berisiko cepat kehilangan efek.

Di tingkat lapangan, penertiban ruang sungai menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah daerah bisa membangun pintu air dan rumah pompa, tetapi fungsi bangunan itu melemah jika badan sungai menyempit oleh bangunan warga.

Informasi resmi soal program dan penanganan banjir di Demak dapat dipantau melalui kanal pemerintah daerah. Pembaca juga bisa merujuk pemberitaan sebelumnya soal bencana hidrometeorologi di Jawa Tengah melalui laporan ANTARA soal ikhtiar Pemkab Demak dan informasi kebencanaan dari BNPB.

Analisis Redaksi: proaktif itu mahal, tetapi menunggu lebih mahal

Keputusan Pemkab Demak menggelontorkan Rp40,5 miliar untuk pekerjaan yang secara kewenangan bukan miliknya layak dicatat sebagai pilihan rasional, bukan sekadar gaya politik. Ketika sungai besar dikelola pusat tetapi genangan terjadi di halaman warga, pemerintah daerah memang tidak punya kemewahan untuk menunggu. Biaya kerugian banjir—rumah terendam, aktivitas pasar terhenti, jalan rusak—selalu jatuh ke rekening yang sama: ekonomi lokal.

Namun ada catatan kritis. Normalisasi 92 kilometer tanpa jaminan anggaran pusat untuk tahun-tahun berikutnya berisiko menjadi pekerjaan yang berulang tanpa ujung. Sedimentasi tidak berhenti pada 27 Desember 2026. Jika pusat tidak segera menganggarkan normalisasi sungai kewenangan BBWS, efek pekerjaan tahun ini akan tergerus dalam beberapa musim hujan. Pemerintah daerah perlu mendokumentasikan hasilnya secara terbuka agar klaim keberhasilan bisa diuji, bukan hanya diumumkan.

Persoalan kedua menyangkut disiplin ruang. Pompa, pintu air, dan talut hanya bekerja jika badan sungai tidak dicekik bangunan. Penertiban ruang sungai sering menjadi bagian paling tidak populer dari pengendalian banjir, dan di situlah konsistensi pemerintah daerah akan diuji. Tanpa penegakan aturan, Rp40,5 miliar bisa berakhir sebagai biaya perawatan genangan yang sama, tahun demi tahun.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad