Pemko Pekanbaru Koordinasi dengan BWSS Cari Solusi Banjir Bantaran Sungai Siak
Pemerintah Kota Pekanbaru terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) untuk mencari solusi banjir yang merendam permukiman di bantaran Sungai Siak. Wali Kota Agung Nugroho menegaskan penanganan aliran sungai adalah kewenangan pemerintah pusat.
Kewenangan Penanganan Sungai Siak Berada di BWSS
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan bahwa penanganan aliran Sungai Siak merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui BWSS. Pemko Pekanbaru, kata dia, hanya memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan dan bantuan dalam penanganan dampak banjir.
Baca juga: Normalisasi Sungai Demak 2026: Rp40,5 Miliar untuk 92 Kilometer, Tanpa Anggaran Pusat
"Jadi memang wilayah sungai ini ada ketentuannya, kewenangannya diambil oleh balai. Kita di kota hanya bisa memberikan bantuan. Kewenangan balai ini seluruhnya di Sungai Siak," kata Agung, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari ISBCenter.com.
Pernyataan itu disampaikan Agung usai meninjau kawasan Sungai Siak bersama jajaran beberapa waktu lalu. Dalam peninjauan tersebut, Pemko Pekanbaru melihat langsung kondisi permukiman warga yang kerap terdampak luapan sungai.
Meski kewenangan utama ada di BWSS, Pemko Pekanbaru tetap berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dibutuhkan adalah pembangunan turap di kawasan tepian sungai. Infrastruktur itu dinilai penting untuk mengantisipasi luapan Sungai Siak agar tidak terus merendam rumah-rumah warga, terutama saat musim penghujan.
Kampung Baru Bambu Kuning Langganan Banjir Tahunan
Salah satu kawasan yang selama ini kerap terdampak luapan Sungai Siak berada di Jalan Kampung Baru, RT 01 hingga RT 02/RW 08, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya. Di kawasan tersebut, banjir akibat luapan Sungai Siak sudah terjadi selama bertahun-tahun.
Baca juga: Longsor Penatih: Arya Wibawa Prioritaskan Perbaikan Senderan Tebing dan Jalan
Kondisi ini membuat permukiman warga menjadi salah satu wilayah yang rawan terdampak ketika debit air sungai meningkat. Warga yang tinggal di bantaran sungai harus bersiap menghadapi ancaman banjir setiap kali curah hujan tinggi.
Agung mengakui, kawasan tersebut memang sudah memiliki kerawanan banjir sejak sebelum permukiman warga berdiri. Meski demikian, Pemko tetap berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar air tidak sampai masuk ke dalam rumah.
"Sebenarnya dari dulu, sebelum mungkin rumah itu ada di sana, wilayah itu juga sudah rawan banjir. Tapi kami terus berupaya agar minimal air tidak masuk ke dalam rumah warga," terangnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan banjir di kawasan tersebut bukanlah hal baru. Pertumbuhan permukiman di area rawan banjir menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam memberikan rasa aman kepada warga.
Penyekat Rumah dan Pengecekan BPBD-PUPR
Sebagai langkah penanganan sementara, Pemko Pekanbaru menyiapkan bantuan berupa penyekat untuk rumah warga yang membutuhkan. Penyekat tersebut diharapkan dapat menghalangi air agar tidak langsung masuk ke dalam rumah ketika Sungai Siak meluap.
Bantuan penyekat ini sifatnya sementara, namun setidaknya dapat mengurangi dampak banjir yang dirasakan warga. Pemko Pekanbaru juga terus melakukan pengecekan kondisi kawasan rawan banjir melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selain itu, Pemko Pekanbaru terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak balai terkait penanganan kawasan tepian sungai. Koordinasi ini penting agar solusi yang diambil tidak tumpang tindih dengan kewenangan pusat.
Langkah-langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru setidaknya mencakup:
- Koordinasi intensif dengan BWSS untuk pembangunan turap di tepian Sungai Siak.
- Penyediaan bantuan penyekat untuk rumah warga di kawasan rawan banjir.
- Pengecekan berkala oleh BPBD dan PUPR di titik-titik rawan luapan.
- Komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat melalui balai.
Pembangunan Turap Butuh Dukungan Pemerintah Pusat
Pembangunan turap di tepian Sungai Siak menjadi salah satu solusi yang dinilai mendesak. Turap berfungsi menahan luapan air agar tidak langsung menggenangi permukiman warga. Namun, karena kewenangan ada di BWSS, Pemko Pekanbaru hanya bisa mengusulkan dan mendukung program tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BWSS mengenai rencana pembangunan turap tersebut. Pemko Pekanbaru berharap koordinasi yang berjalan dapat mempercepat realisasi solusi permanen bagi warga di bantaran Sungai Siak.
Banjir di bantaran Sungai Siak sendiri bukan hanya persoalan satu kawasan. Luapan sungai dapat berdampak pada aktivitas warga, kerusakan rumah, hingga potensi masalah kesehatan. Karena itu, penanganan yang terintegrasi antara pemerintah kota dan pusat menjadi kunci.
Warga di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Bambu Kuning, masih menanti kepastian solusi jangka panjang. Sementara itu, Pemko Pekanbaru berjanji terus hadir memberikan bantuan agar dampak banjir tidak semakin parah.
Analisis Redaksi
Persoalan banjir di bantaran Sungai Siak memperlihatkan rumitnya pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan pusat. Wali Kota Agung Nugroho secara terbuka mengakui bahwa Pemko Pekanbaru tidak bisa bertindak sendiri karena aliran sungai berada di bawah kewenangan BWSS. Pengakuan itu jujur, tetapi juga menjadi pengingat bahwa janji perlindungan kepada warga bergantung pada koordinasi lintas tingkat pemerintahan.
Di lapangan, warga Kampung Baru Bambu Kuning sudah bertahun-tahun hidup dengan ancaman banjir. Bantuan penyekat rumah memang membantu, tetapi sifatnya sementara. Tanpa turap yang memadai, luapan Sungai Siak akan terus menjadi momok setiap musim hujan. Karena itu, koordinasi antara Pemko Pekanbaru dan BWSS perlu segera membuahkan hasil konkret, bukan sekadar pertemuan rutin.
Pemko Pekanbaru juga perlu memperhatikan tata ruang di kawasan rawan banjir. Fakta bahwa permukiman sudah ada sebelum kawasan tersebut rawan banjir menunjukkan perlunya evaluasi perizinan dan penataan kawasan. Solusi banjir tidak cukup dengan infrastruktur, tetapi juga kebijakan yang mencegah bertambahnya korban di area berisiko.
Yang paling dinanti warga tentu kepastian jadwal pembangunan turap. Tanpa itu, banjir tahunan di bantaran Sungai Siak akan terus berulang, dan kata "solusi" hanya menjadi janji yang sulit dibuktikan.
Sumber: bwssumatera.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0