Stroke Akut, Sidang Etik Tersangka Penyadapan Slamet Uliandi Belum Dijadwalkan Propam
Sidang etik terhadap tersangka penyadapan ilegal Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan Propam Polri. Penyebabnya, kondisi kesehatan mantan Kepala Divisi TIK Polri itu memburuk akibat stroke akut sehingga tak memungkinkan mengikuti persidangan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan, proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) masih menunggu kondisi kesehatan Slamet yang saat ini menjalani perawatan. "Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa," ucap Isir, Selasa (17/11/2026) malam, dikutip dari AFU.ID.
Baca juga: Guru Honorer di Gresik Ditangkap: Modus Buku Tertinggal dan Ancaman Pukul
Isir menegaskan, Propam tidak akan memaksakan pelaksanaan sidang etik apabila terduga pelanggar sedang mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. "Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," tuturnya.
Kronologi dan Posisi Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan
Kasus penyadapan yang menjerat Slamet Uliandi berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Slamet yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri pada 2025 lalu diduga memiliki peran dalam pengelolaan sistem tersebut.
Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Slamet, ada Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta. Keempatnya dijerat pasal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan. Penetapan tersangka dan penahanan ini menjadi titik awal rangkaian proses hukum yang kini memasuki tahap etik.
Baca juga: Wanita di Muba Ditipu Rp 420 Juta, Modus Bebaskan Suami dari Penjara
Untuk proses etik, Mabes Polri telah memecat dua tersangka atas nama Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso karena penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan ilegal. Keduanya mengajukan banding atas putusan pemecatan dan Propam akan membentuk Komisi Banding untuk menggelar sidang tersebut.
Alasan Kesehatan yang Menunda Sidang Etik
Penundaan sidang etik Slamet bukan tanpa dasar. Isir menjelaskan, kondisi kesehatan yang bersangkutan masih dalam perawatan dan belum memungkinkan untuk mengikuti rangkaian persidangan. "Jadi belum bisa kemudian kita paksakan," ujarnya.
Menurut Isir, ada keseimbangan yang harus dijaga antara penegakan aturan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini yang membuat Propam memilih menunggu kondisi Slamet membaik sebelum menjadwalkan sidang.
Sebelumnya, Slamet dijadwalkan menjalani sidang etik setelah Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso. Sidang terhadap kedua nama itu digelar tiap pekan. Namun jadwal untuk Slamet belum bisa ditetapkan karena alasan medis.
Dalam kasus ini, Slamet juga disebut sebagai mantan Kepala Divisi TIK Polri pada 2025. Posisi strategis itu membuat namanya masuk dalam pusaran penyelidikan penyadapan yang menyasar sejumlah pejabat negara.
Pihak yang Terlibat dan Jerat Pasal
Empat tersangka dalam kasus ini menghadapi ancaman pidana berat. Mereka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.
Selain itu, mereka dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara. Penyidik juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
Berikut daftar tersangka dan status penahanannya:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo — ditahan di Rutan Mako Brimob Polri.
- Irjen Eko Hadi Santoso — ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, telah dipecat dan mengajukan banding.
- Irjen Ahrie Sonta — ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, telah dipecat dan mengajukan banding.
- Irjen Slamet Uliandi — tahanan rumah dengan alasan kesehatan, sidang etik belum dijadwalkan.
Proses etik terhadap Ahrie dan Eko telah menghasilkan putusan pemecatan. Keduanya kini menempuh upaya banding. Sementara untuk Slamet, Propam masih menunggu kondisi kesehatannya.
Latar Belakang: Penyadapan yang Menyasar Pejabat Negara
Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon penting. Tak hanya Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Modusnya diduga dengan memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam server LIMS tanpa proses verifikasi. Sistem ini seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah, bukan untuk menyadap pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan perkara pidana.
Dugaan penyadapan ini juga sempat dikaitkan dengan isu makar. Polri menyatakan telah menemukan titik terang soal kaitan penyadapan dengan dugaan makar, dan penyidikan terus berjalan untuk mencari tambahan bukti.
Sejumlah perwira polisi disebut telah dimutasi menyusul kasus ini. Rumah Eko Hadi di Cipete juga sempat digeledah Bareskrim. Dinamika ini menunjukkan kasus penyadapan berdampak luas pada internal institusi Polri.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Penundaan sidang etik Slamet membuat proses hukum di jalur etik belum tuntas. Tiga tersangka lain sudah menjalani tahapan, dua di antaranya bahkan telah dipecat. Sementara posisi Slamet masih menunggu kondisi kesehatan.
Propam akan membentuk Komisi Banding untuk menggelar sidang banding Ahrie dan Eko. Proses ini akan menentukan apakah putusan pemecatan terhadap keduanya tetap atau berubah. Di sisi lain, penyidikan pidana terhadap keempat tersangka masih berjalan di Bareskrim.
Bagi publik, kasus ini menjadi ujian transparansi penegakan hukum di tubuh Polri. Penyadapan terhadap presiden dan sejumlah tokoh merupakan pelanggaran serius. Namun penanganannya harus tetap menghormati hak asasi tersangka, termasuk hak atas kesehatan.
Langkah berikutnya yang dinantikan adalah perkembangan kondisi kesehatan Slamet, jadwal sidang etik, serta hasil sidang banding Ahrie dan Eko. Polri belum memberikan tenggat kapan sidang etik Slamet akan digelar.
Analisis Redaksi
Penundaan sidang etik Slamet Uliandi karena alasan kesehatan adalah keputusan yang secara prosedural dapat dibenarkan. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang tidak boleh diabaikan, bahkan bagi tersangka kasus berat. Pernyataan Kadiv Humas Polri bahwa sidang tidak akan dipaksakan mencerminkan kesadaran akan prinsip itu.
Namun publik berhak mendapatkan kejelasan. Kasus penyadapan ini menyentuh kepentingan negara dan melibatkan nama-nama besar di institusi Polri. Penundaan yang berlarut-larut tanpa tenggat waktu yang jelas bisa menimbulkan kesan bahwa proses hukum berjalan tidak seimbang. Dua tersangka lain sudah dipecat, sementara Slamet masih dalam tahanan rumah dan belum menjalani sidang etik.
Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi. Propam perlu menjelaskan secara berkala perkembangan kondisi kesehatan Slamet dan rencana penjadwalan sidang etik. Dokter independen bisa dilibatkan untuk memastikan penilaian medis tidak diragukan. Dengan begitu, penghormatan terhadap hak asasi tetap berjalan seiring dengan tuntutan akuntabilitas publik. Kasus ini bukan hanya soal satu tersangka, tetapi soal kepercayaan terhadap proses hukum di tubuh Polri.
Sumber: hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0