Raperda CSR Jateng Disusun, Bapemperda DPRD Gali Data ke Kabupaten Tegal
Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang CSR dan menggali informasi ke Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Tegal dalam diskusi pada Rabu, 18 November 2026.
Langkah itu menandai tahap pengumpulan data sebelum naskah akademik dan draf raperda dibahas lebih jauh di tingkat provinsi. Kabupaten Tegal dipilih sebagai salah satu titik penjajakan karena dianggap memiliki pengalaman dalam memetakan program CSR di wilayahnya.
Baca juga: PTPN I Perkuat Komunikasi Publik, Divhumas Polri Soroti Pentingnya Pagar Sosial
Bapemperda Jateng Mulai Kumpulkan Bahan Raperda CSR
Bapemperda adalah alat kelengkapan dewan yang bertugas menyiapkan rancangan peraturan daerah dari sisi legislasi. Dalam penyusunan sebuah raperda, Bapemperda biasanya melakukan studi banding, diskusi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta menghimpun masukan dari perangkat daerah terkait.
Diskusi dengan Bapperida Kabupaten Tegal masuk dalam rangkaian tersebut. Informasi yang digali mencakup praktik pendataan program CSR, mekanisme koordinasi dengan perusahaan, hingga cara pemerintah kabupaten memantau realisasi kegiatan di lapangan.
Pertemuan berlangsung di Slawi, ibu kota Kabupaten Tegal. Namun, rincian hasil diskusi, jumlah peserta, maupun kesimpulan pertemuan tidak diuraikan dalam keterangan yang dipublikasikan melalui laman resmi DPRD Jawa Tengah.
Yang jelas, arah pembahasan adalah menyiapkan landasan hukum bagi pengelolaan CSR di tingkat provinsi. Selama ini, praktik CSR di berbagai daerah berjalan dengan rujukan yang berbeda-beda, mulai dari undang-undang perusahaan hingga peraturan daerah masing-masing.
Baca juga: Media Sosial Pintu Masuk Radikalisme yang Menyasar Remaja di Aceh
Mengapa CSR Butuh Payung Hukum di Tingkat Provinsi
CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam menyisihkan dana untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Namun, aturan itu tidak merinci bagaimana dana dikelola, siapa yang memverifikasi, dan bagaimana pelaporannya ke pemerintah daerah. Di lapangan, perusahaan sering menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat tanpa koordinasi dengan perangkat daerah. Akibatnya, program bisa tumpang tindih atau tidak menyentuh persoalan yang paling mendesak.
Sejumlah daerah di Jawa Tengah sudah memiliki peraturan daerah atau peraturan bupati soal CSR. Kabupaten Tegal, misalnya, dikenal memiliki forum CSR yang mempertemukan perusahaan dengan pemerintah daerah untuk menyusun program bersama.
Di tingkat provinsi, kebutuhan payung hukum muncul karena banyak perusahaan beroperasi lintas kabupaten/kota. Kawasan industri di Semarang, Kendal, Batang, dan Jepara menyerap tenaga kerja dari berbagai wilayah, sementara dampak lingkungan dan sosialnya juga melintasi batas administrasi.
Raperda CSR diharapkan memberi provinsi kewenangan untuk memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi program. Bukan mengambil alih peran kabupaten/kota, melainkan menyediakan kerangka agar program lebih terarah.
Apa yang Biasanya Diatur dalam Raperda CSR
Merujuk pada sejumlah peraturan daerah serupa di daerah lain, sebuah raperda CSR umumnya memuat beberapa hal pokok:
- Definisi dan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib terlibat.
- Kewajiban menyusun rencana program CSR tahunan yang selaras dengan rencana pembangunan daerah.
- Pembentukan forum CSR di tingkat provinsi sebagai wadah koordinasi.
- Mekanisme pelaporan dan evaluasi program oleh perusahaan kepada pemerintah daerah.
- Ketentuan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban.
Poin-poin itu belum tentu masuk seluruhnya ke dalam draf yang disusun Bapemperda. Sebab, pembahasan masih berada di tahap penggalian informasi. Masukan dari kabupaten/kota akan menentukan apakah raperda bersifat mengatur secara rinci atau hanya memberi kerangka umum.
Kepala Bapperida Kabupaten Tegal dan jajaran Bapemperda DPRD Jateng belum memberikan keterangan tambahan soal isi pertemuan. Laman resmi DPRD hanya menyebut agenda diskusi tanpa memuat kutipan pernyataan dari peserta.
Tahapan yang Masih Harus Dilalui Sebelum Raperda Disahkan
Penyusunan raperda di DPRD provinsi mengikuti alur yang cukup panjang. Setelah bahan terkumpul, Bapemperda menyusun naskah akademik dan draf rancangan. Dokumen itu kemudian dibahas dalam rapat internal dewan sebelum diajukan sebagai usul inisiatif.
Jika disetujui dalam rapat paripurna, draf dikirim ke gubernur untuk mendapat surat presiden atau surat gubernur sebagai tanggapan. Barulah dibentuk panitia khusus yang membahas pasal demi pasal bersama perangkat daerah.
Proses itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Belum lagi tahap harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri sebelum raperda ditetapkan. Karena itu, hasil diskusi dengan Bapperida Kabupaten Tegal pada 18 November 2026 baru merupakan langkah awal.
Publikasi resmi DPRD Jateng menyebut agenda ini sebagai bagian dari upaya menggali informasi, bukan pembahasan final. Artinya, masih terbuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota lain untuk memberi masukan.
Sejumlah kalangan pengusaha di Jawa Tengah sebelumnya meminta agar aturan CSR tidak menambah beban administratif. Mereka menilai program yang sudah berjalan sebaiknya difasilitasi, bukan diatur ulang dengan kewajiban baru. Sementara organisasi masyarakat sipil mendorong agar raperda memuat kewajiban transparansi pelaporan.
Untuk melihat perkembangan resmi berikutnya, pembaca dapat memantau kanal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan laman DPRD Jateng.
Analisis Redaksi
Langkah Bapemperda mendatangi Bapperida Kabupaten Tegal menunjukkan satu hal: provinsi sadar tidak bisa menyusun raperda CSR hanya dari ruang rapat. Praktik di lapangan berbeda-beda antardaerah, dan pengalaman kabupaten menjadi bahan uji yang penting sebelum aturan dibuat.
Namun, publikasi resmi yang hanya menyebut agenda tanpa isi diskusi menyisakan pertanyaan. Warga berhak tahu data apa yang digali, apakah ada temuan soal program CSR yang tumpang tindih, dan bagaimana rencana pengaturannya. Tanpa keterbukaan itu, raperda berisiko lahir dari asumsi, bukan dari bukti.
Yang paling menentukan bukan seberapa cepat raperda disahkan, melainkan seberapa jelas aturan itu mengatur pelaporan, evaluasi, dan sanksi. Jika hanya mengulang kewajiban yang sudah ada di undang-undang tanpa mekanisme pengawasan yang tegas, raperda CSR hanya akan menambah tumpukan dokumen tanpa mengubah apa pun di lapangan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0