RUU Perampasan Aset Disepakati ke Paripurna: 10 Poin yang Incar Koruptor dan Penipu Investasi Bodong
- Kronologi Rapat Kerja dan Penandatanganan Naskah RUU
- 10 Poin Pokok RUU Perampasan Aset yang Disepakati
- Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
- Latar Belakang dan Konteks RUU Perampasan Aset
- Dampak bagi Korban Investasi Bodong dan Penegakan Hukum
- Langkah Selanjutnya Menuju Pengesahan
- Analisis Redaksi: Ujian Sebenarnya Baru Dimulai
Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Regulasi ini memuat 10 poin pengaturan yang menyasar aset tindak pidana korupsi hingga kejahatan penipuan investasi bodong.
Kesepakatan tingkat satu itu diambil dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dasco meminta persetujuan Komisi III dan pemerintah untuk membawa draf regulasi ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna terdekat.
Baca juga: 2 Remaja Sabet Bayi Pakai Selang di Sragen: Sempat Takut Pulang, Kini di Safe House
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua?" ujar Dasco, yang langsung dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR.
Kronologi Rapat Kerja dan Penandatanganan Naskah RUU
Rapat kerja pada 18 November 2026 itu menjadi titik krusial bagi perjalanan RUU Perampasan Aset. Setelah persetujuan lisan diterima, Dasco meminta perwakilan seluruh fraksi DPR dan pemerintah menandatangani naskah RUU sebagai bentuk penguatan politik atas kesepakatan.
"Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi dan perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset," kata Dasco dalam rapat tersebut.
Pihak pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kehadiran lintas kementerian itu menandakan RUU ini tidak hanya menyentuh ranah pidana, tetapi juga pengelolaan aset negara.
Baca juga: GTA 6: 8 Karakter Kunci yang Wajib Dikenali Sebelum Rilis
Dengan disetujuinya pembicaraan tingkat dua, RUU Perampasan Aset tinggal selangkah lagi menuju pengesahan di rapat paripurna. Proses selanjutnya akan ditentukan oleh jadwal paripurna DPR terdekat.
10 Poin Pokok RUU Perampasan Aset yang Disepakati
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Pokok pengaturan itu mencakup jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), ruang lingkup pidana dari kasus korupsi hingga penipuan dan perdagangan, pembagian kewenangan penindakan, perlindungan pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta penerapan teknologi.
Berikut 10 poin pokok dalam RUU Perampasan Aset yang telah disepakati DPR dan pemerintah:
- Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, serta saham bodong.
- Penegasan tetap berlakunya ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Pengaturan pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
- Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
- Jaminan upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung serta pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
- Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan berkompeten secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Poin kedua menjadi sorotan karena secara eksplisit menyebut investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong sebagai bagian dari ruang lingkup tindak pidana yang asetnya dapat dirampas. Ini memperluas jangkauan RUU dari sekadar korupsi ke kejahatan keuangan yang menelan korban masyarakat luas.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Nama Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman menjadi dua figur kunci dalam rapat kerja tersebut. Dasco memimpin jalannya rapat dan meminta persetujuan tingkat satu, sementara Habiburokhman memaparkan substansi 10 poin RUU.
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua?" kata Dasco, dikutip dari AFU.ID.
Dari sisi pemerintah, hadir Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenPAN-RB. Kehadiran mereka memastikan bahwa naskah yang disepakati telah melalui pembahasan lintas sektor, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan regulasi.
Habiburokhman menegaskan bahwa RUU ini tetap menjunjung perlindungan HAM dan tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku. Poin ketiga dalam daftar tersebut bahkan menegaskan berlakunya ancaman pidana, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan, bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya.
Latar Belakang dan Konteks RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset telah lama menjadi wacana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi ini dirancang untuk memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya, sebuah mekanisme yang dikenal sebagai perampasan aset tanpa tuntutan pidana.
Poin keempat RUU mengatur pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan. Alur itu memberi landasan hukum bagi aparat untuk mengejar aset yang diduga berasal dari kejahatan.
Namun, wacana ini juga menuai pro-kontra, terutama terkait isu illicit enrichment atau pengayaan tidak wajar. Sejumlah pihak menilai mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang jika tidak diawasi ketat. Karena itu, RUU ini memuat poin pengawasan oleh badan independen dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.
Poin kelima menjamin perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup. Poin keenam menegaskan upaya optimal pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung serta pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Pemerintah dan DPR tampaknya berupaya menyeimbangkan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak individu. Poin kesepuluh tentang pemanfaatan teknologi dan sistem informasi menjadi penutup, dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.
Dampak bagi Korban Investasi Bodong dan Penegakan Hukum
Bagi korban investasi bodong, poin keenam RUU ini menghadirkan harapan baru. Regulasi mengamanatkan upaya optimal pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung. Selama ini, korban penipuan investasi sering kali tidak mendapatkan kembali uang mereka karena aset pelaku sulit disita atau telah dipindahkan.
Poin kedua yang menyebut penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi, investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong sebagai ruang lingkup tindak pidana memberi dasar hukum bagi penegak hukum untuk merampas aset pelaku. Dampaknya, pelaku kejahatan keuangan tidak lagi bisa menikmati hasil kejahatannya hanya karena belum ada putusan pidana.
Namun, implementasi RUU ini akan bergantung pada kesiapan aparat dan badan pengelola aset. Poin ketujuh mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset oleh badan berkompeten secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan. Tanpa badan yang kredibel, aset yang dirampas berisiko rusak atau hilang nilainya.
Poin kedelapan tentang pengawasan oleh badan independen dan poin kesembilan tentang pencegahan penyalahgunaan kekuasaan menjadi kunci agar mekanisme ini tidak menjadi alat tekanan baru. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa perampasan aset tanpa tuntutan pidana bisa efektif jika pengawasan berjalan ketat.
Langkah Selanjutnya Menuju Pengesahan
Setelah disetujui di tingkat komisi, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat. Di forum itu, seluruh anggota DPR akan memberikan persetujuan akhir sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang. Belum ada tanggal pasti kapan paripurna akan digelar.
Jika disahkan, RUU ini akan menjadi landasan hukum baru bagi penegak hukum dalam mengejar aset koruptor dan pelaku kejahatan keuangan. Namun, perjalanan masih panjang. Sosialisasi, pembentukan badan pengelola, dan penyusunan aturan turunan akan menentukan apakah regulasi ini benar-benar efektif di lapangan.
Dasco memastikan bahwa persetujuan ini merupakan hasil pembahasan yang melibatkan seluruh fraksi dan pemerintah. "Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi dan perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset," ujarnya. Kini bola berada di tangan paripurna.
Analisis Redaksi: Ujian Sebenarnya Baru Dimulai
Kesepakatan Komisi III dan pemerintah untuk membawa RUU Perampasan Aset ke paripurna patut diapresiasi, tetapi jangan buru-buru dirayakan. Selama bertahun-tahun, regulasi ini tertahan di meja pembahasan. Kini, dengan 10 poin yang disepakati, publik mendapat gambaran lebih jelas tentang arah kebijakan negara terhadap aset hasil kejahatan.
Yang perlu dicermati, poin keempat tentang perampasan aset tanpa tuntutan pidana memberi kewenangan besar kepada aparat. Tanpa pengawasan yang benar-benar independen, kewenangan itu bisa disalahgunakan. Poin kedelapan dan kesembilan sudah mengantisipasi hal ini, tetapi implementasinya akan bergantung pada kualitas badan pengawas yang dibentuk nanti.
Poin kedua yang menyasar investasi bodong dan saham bodong juga menjadi ujian bagi pemerintah. Selama ini, korban kejahatan keuangan sering kali kesulitan mendapatkan keadilan. Jika RUU ini benar-benar dijalankan, negara harus mampu membuktikan bahwa aset yang dirampas benar-benar kembali kepada korban, bukan hanya menjadi tambahan pendapatan negara.
Yang tak kalah penting, RUU ini tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Poin kelima tentang perlindungan pihak ketiga beriktikad baik harus dijalankan dengan adil. Sebab, sejarah perampasan aset di berbagai negara menunjukkan bahwa tanpa due process yang kuat, kebijakan ini bisa menjadi bumerang.
Paripurna akan menjadi panggung politik berikutnya. Publik berhak menagih janji bahwa RUU ini akan memberantas korupsi dan melindungi korban, bukan sekadar menambah daftar undang-undang yang tidak berdaya guna.
Sumber: dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0